Surabaya, Mediaperkebunan.id
Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis, Kementerian Perekonomian, Musdhalifah Machmud menyambut baik adanya Pekan Riset Sawit 2023 yang diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Harapannya hasil riset dapat betul – betul dimanfaatkanseluruh kompenen masyarkat dan industiriawan supaya kelapa sawit Indonesia tetap sustainable. Inovasi dan terobosan baru merupakan kunci utama jaga sustainability sawit,” kata Musdhalifah pada sambutannya secara daring.
Indonesia menguasai 35% pasar minyak nabati global sehingga mendapat tantangan baik dari sisi competitivness maupun pencapaian sustainable development. Tantangan yang sedang diupayakan solusinya adalah EUDR.
EUDR menyatakan minyak kelapa sawit harus tidak berasal dari deforestasi sebelum Desember 2020. Harus memenuhi ketentuan tersedianya geolocation dan terinformasi tracebility. Hal ini tidak mudah karena 42% kelapa sawit diiproduksi oleh small holder yang menyebar diantara 16,38 juta ha luas kebun kelapa sawit.
“Kita tidak perlu berkecil hati. Pasar minyak nabati dunia masih sangat luas. Untuk memenuhi EUDR kita sudah lakukan langkah dan upaya komunikasikan EUDR , dengan misa bersama lewat CPOPC, Indonesia dan Malaysia menyampaikan keberatan juga menyampaikan informasi terkini tentang no deforestasi dan ketentuan sustainability,” katanya.
Sebagai tindak lanjutnya sudah dibentuk joint task force meeting Indonesia, Malaysia dan EU. Pada meeting pertama Agustus lalu sudah ditetapkan workstrream meeting kedua dan petani supaya tidak dikesampingkan untuk masuk ke pasar UE. Disampaikan juga Indonesia dan Malaysia punya dan sudah dilakukan skema sustainability serta persyaratan sustainability apa yang diinginkan UE.
Mengenai geolocation dan tracebility hal yang penting bagaimana menjaga keamanan data. Ini termasuk kedaulatan negara , informasi sumber daya alam. UE sendiri tidak akan mau memberikan data mereka yang seperti ini. Untuk pertemuan kedua tanggal 12 Desember Kemenko Perekonomian membuka dialog dengan sema pemangku kepentingan untuk dibawa ke forum ini.
Mengenai tudingan kelapa sawit tidak sustainable maka pemerintah sedang merevisi Perpres nomor 44 tahun 2020. ISPO akan diperluas sampai produk hilir yaitu semua downstream, biodiesel dan biomassa. Pemerintah juga akan membangun clearing house sehingga semua pihak bisa berkontribusi untuk wujudkan data geolocation dan pemanfaatan lahan. Sedang dalam proses dengan semua kementerian/lembaga terkait dan LSM yang punya kapasitas.
