Pontianak, Mediaperkebunan.id
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji optimistis dengan Permentan nomor 3 tahun 2022 capaian PSR di kabupaten akan lebih progresif lagi sehingga memberi kesempatan lebih banyak bagi pekebun sawit di Kalbar. Hal ini disampaikan dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar , Muhammad Munsif pada Pertemuan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peremajaan Sawit Rakyat Kemitraan yang diselenggarakan GAPKI Kalbar, BPDPKS dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat.
Sebagai kelapa daerah, Sutarmidji menegaskan akan mengawal pelaksanaannya melalui dinas terkait. Gubernur minta GAPKI Kalbar dan seluruh perusahaan sawit anggotanya segera melakukan :
Koordinasi yang intensif dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait pelaksanaan PSR.
Menyusun dan menetapkan target capaian peremajaan kelapa sawit pekebun di masing-masing mitra sesuai anggotanya, serta melaporkan progress capainnya ke dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten selaku unit pembina teknisnya.
Membentuk tim khusus pendampingan PSR lingkup perusahaan baik dari tenaga profesional yang direkrut baru atau menugaskan tenaga asisten lapangan yang berkompeten dan secara aktif menjalankan program pendampingan akselerasi PSR untuk pekebun eks mitra/plasma maupun kebun sawit mandiri sekitar areal perusahaan sesuai rencana/target yang ditetapkan.
Terakhir gubernur mengingatkan dan minta perhatian penuh agar GAPKI dan perusahaan sawit anggotanya tidak berhenti hanya bila rekomtek sudah terbit dan benih sawit untuk replanting sudah tertanam. Lebih dari itu GAPKI dan anggotanya harus terus mendampingi pekebun, menginisiasi terbentuknya kelembagaan dan penguatan kelembagaan pekebun dari aspek penerapan GAP maupun manajemen kelembagaan agar mereka kelak menjadi mitra yang sejahtera.
Pelaksanaan PSR di Kalbar dimulai sejak tahun 2018, tersebar di 8 kabupaten. Realisasi dana BPDPKS sampai Agustus 2022 Rp454,73 miliar, luas 16.512,22 ha dan jumlah pekebun 7.188 orang. Tumbang chiping 13.232,43 ha, penanaman 11.868,31 ha , kelembagaan pekebun 110.
Susanto Yang, Wakil Ketua II Umum GAPKI / Ketua Dewan Pembina GAPKI Kalbar menyatakan PSR merupakan program nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi karena sawit komoditas andalan penyumbang devisa tahun lalu USD27 miliar, produksi 47 juta ton CPO , luas 16 juta ha 41% merupakan pekebun. Kalbar merupakan provinsi yang paling awal kembangkan sawit yaitu PTPN di Sanggau tahun 1978-1979. Sawit pertama kali berkembang di Sumut kemudian Riau, baru Kalbar. Karena itu banyak sekali yang harus diremajakan.
Kalbar ada potensi PSR 100.000 ha, didepan mata ada 81.000 yang siap diremajakan. Sudah mengajukan dana BPDPKS 16.000 ha disetujui 15.000 ha dengan nilai Rp400 miliar. Proses pengajuan dana BPDPKS merupakan awal bukan tujuan. Tujuan bahwa kebun lama harus ditebang dan ditanam kembali dengan kualitas unggul sehingga berproduksi optimal.
“Petani setelah mendapat persetujuan dana harus kita awasi, isupervisi dan bimbing mulai dari tumbang chiping sampai tanam. Setelah dana diperoleh penyediaan bibit jadi persoalan. Tolong organisasi petani perhatikan mutu benih. Di Indonesia sudah ada 20 produsen kecambah sawit . Banyak sekali penjualan benih palsu lewat online,” katanya.
Susanto dari Sinar Mas produsen benih Dami Mas, menyatakan pihaknya tidak menjual benih secara online, tetapi platform marketing online banyak yang menjual, dipastikan semuanya palsu. Bekerjasama dengan Polda Kalbar , pernah mengambil tindakan penjualan benih palsu Dami Mas di Sintang yang sangat marak. Tujuan dan target PSR tercapai kalau tanaman yang ditanam merupakan klon unggul dengan produksi lebih 25 ton TBS, rendemen 24-25%. Kalau menggunakan benih asalan dengan produksi 15 ton dan rendemen 15% maka tujuan PSR tidak akan tercapai.
