Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sangat mendukung 100 persen sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), apalagi kini menembus 306 pelaku dengan total luas areal 1,882 juta ha dan produksi CPO 8,15 juta ton CPO.
“Ini bukan semata-mata untuk pembuktian bahwa pelaku di Indonesia telah menerapkan sustainable (keberlanjutan, tapi dapat menjadi instrumen negosiasi perdagangan di negara tujuan ekspor sawit terutama Uni Eropa,” Ketua Umum Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono di sela-sela pemberian sertifikat ISPO.
Sebab, Joko mengakui, bahwa hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non tarif tidak semata-mata suntainbility, tapi juga masalah perdagangan. Melalui ISPO dapat mengamankan perdagangan sawit dengan memperkuat negosiasi.
“Jangan berharap premium price (harga yang tinggi) dan diskon pajak dari ISPO. Lupakan saja. Namun lebih mengarah ISPO sebagai instrumen perdagangan,” tegas Joko.
Melihat pentingnya sertifikasi ISPO, Joko berharap, pemerintah bisa memperkuat negosiasi yang sifatnya kepada hubungan bilateral. Apalagi sekarang ini industri sawit menghadapi berbagai hambatan tarif biodiesel Amerika Serikat (AS) dan resolusi sawit Uni Eropa.
Sehigga dalam hal ini pihaknya sangat mendukungan terhadap kinerja Komisi ISPO dalam mencapai target 100% sertifikasi sawit seluruh perkebunan kelapa Sawit Indonesia. Bahkan tidak hanya sertifikasi kepada perusahaan, tapi juga tapi juga perkebunan petani plasma dan swadaya.
“Kita (Pemerintah, Dunia Usaha, NGO maupun masyarakat) harus sepakat bahwa ISPO ini harus kita dukung karena ISPO merupakan Indikator Keberlanjutan Industri sawit Indonesia,” pungkas Joko. YIN
