BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) minta BLU BPDPKS (Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan pindah ke Kementerian Pertanian. Rizal Djalil, anggota IV BPK menyatakan hal ini ketika menyertai Menteri Pertanian pada kunjungan kerja sehubungan dengan replanting kelapa sawit di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi.
“Biarkan Kementerian Keuangan fokus pada urusan fiskal dan moneter negara, tidak perlu mengurusi hal teknis seperti ini. BPK bicara berdasarkan data, tahun 2017 dari target penerimaan Rp10 triliun hanya terealisasi Rp6,6 triliun. Dari jumlah itu untuk biodisel Rp6,4 triliun sedang petani hanya Rp200 miliar,” katanya.
Rizal yakin kalau BPDPKS dipindahkan ke Kementan maka penerimaan dana BPDPKS dan alokasi penggunaanya akan lebih optimal lagi, sebab yang tahu lapangan sawit adalah Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen Perkebunan.
Pelaksana Tugas Gubernur Jambi, Fachroni Umar menyatakan kurang lebih ada 63.000 ha kebun sawit rakyat yang harus diremajakan di Jambi. Karena itu pihaknya sangat berterimakasih ada program peremajaan kebun kelapa sawit rakyat yang akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit Jambi.
Kelapa sawit diperkenalkan di Jambi tahun 1982-1983 melalui pola PIR sehingga saat ini banyak yang perlu peremajaan. Plt Gubernur berharap supaya ke depan pemerintah pusat memberi banyak kemudahan bagi peremajaan kebun sawit rakyat sehingga bisa cepat dilaksanakan dan menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Perkebunan merupakan andalan Pemprov Jambi untuk mensejahterakan petani dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dalam kesempatan itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan penumbangan pohon kelapa sawit yang sudah tua, melakukan penanaman bibit kelapa sawit unggul Tani 1 dan melakukan penanaman bibit jagung di sela kelapa sawit.
“Sawit masih menjadi komoditas ekspor terbesar Indonesia dengan volume ekspor 2017 33,52 juta ton dan devisa Rp390 triliun atau USD21,26 miliar. Peremajaan sangat penting untuk menjaga produktivitas sawit dan keberlangsungan pendapatan petani masa depan,” katanya.
Program peremajaan kelapa sawit rakyat ini menurut Amran petani mendapat bantuan bibit unggul kelapa sawit, pupuk dan benih jagung. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Sampai saat ini program peremajaan kebun kelapa sawit rakyat di Jambi sudah cair Rp22,2 miliar untuk 889,7 ha. Dana ini diberikan kepada KUD Hitam Jaya Kabupaten Merangin seluas 139,18 ha, KUD Sarana Makmur Kabupaten Merangin 222 ha, KUD Tani Makmur Merangin 190 ha, KUD Tandan Buah Segar Kabupaten Muaro Jambi 167,75 ha dan KUD Sawit Kita Kabupaten Tanjung Jabung Barat 171,7 ha.
