Jakarta, Mediaperkebunan.id
Dari webinar ASPEKPIR seri 1-5 dengan tema “Perkuat Kemitraan dengan Pola Terkini untuk Masa Depan Sawit Indonesia Berkelanjutan” yang didukung oleh BPDPKS, kemitraan merupakan bagian dan salah satu alternatif solusi yang bisa dipraktekkan untuk mengatasi permasalahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Bambang Gianto, Sekjen ASPEKPIR Indonesia menyatakan hal ini dalam penutupan webinar.
Harus ada integrasi perusahaan besar dengan pekebun baik PIR, eks PIR, mitra dan petani swadaya. Perusahaan dan petani harus duduk bersama sebab musuhnya sama yaitu pendapat sawit tidak sustainable, tidak ramah lingkungan, penyebab deforestasi, memperkerjakan anak dan lain-lain.
Posisi petani dengan perusahaan tidak boleh berhadapan-hadapan saling melawan. Baik pekebun maupun perusahaan adalah bagian dari mata rantai kelapa sawit jadi keduanya harus terintegrasi.
Kemitraan yang sudah berjalan dengan baik di suatu tempat harus dicopy paste dan diterapkan di tempat lain sehingga bermunculan banyak kemitraan yang baik. Bambang juga tidak menutup mata banyak kemitraan yang bermasalah dan bukan jadi solusi malah jadi kendala bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit.
“Hal yang jelek dari kemitraan harus diperbaiki bukan dengan meninggalkannya. Sedang yang sudah bagus harus dipertahankan bahkan ditingkatkan seperti proses digitalisasi dalam hubungan perusahaan dan petani,” katanya.
Koordinator Kelapa Sawit, Dirat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan. Mula Putera menyatakan kelapa sawit bisa seperti sekarang salah satunya adalah karena kebijakan pemerintah masa lalu dengan program PIR. Kemitraan lewat program PIR terbukti menguntungkan baik perusahaan maupun petani.
Sawit mulai bermasalah seperti banyaknya penggunaan benih ilegitim, produktivitas rendah, masuk kawasan hutan, PKS tanpa kebun ketika perkebunan rakyat berkembang sendiri tanpa campur tangan pemerintah.
Pemerintah saat ini kembali melakukan intervensi, memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat dengan program PSR, sarpras, pengembangan SDM dan riset. Kewajiban sertifikasi ISPO bagi pekebun tahun 2025 juga menjadi salah satu upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sawit rakyat. Sawit harus kembali terintegrasi antara pekebun dengan PKS.
Efek positif kemitraan membuat banyak koperasi petani yang maju. Mereka memilih tidak bermitra dan mengelola sendiri kebunnya bahkan beberapa koperasi sudah bergabung mau membangun PKS sendiri. Pemerintah sangat senang dengan kondisi ini mempersilakan mereka menempuh jalan yang lebih baik. Ditjenbun sangat mengapresiasi ASPEKPIR dengan series webinarnya dan siap menerima masukan untuk perbaikan kemitraan.
Ketua Dewan Pembina ASPEKPIR Gamal Nasir menyatakan PSR merupakan program pemerintah untuk memperbaiki produktivitas petani. PSR merupakan bukti pemerintah hadir. PSR bisa menjadi pintu masuk untuk tetap mempertahankan kemitraan bagi yang masih bermitra, menyambung kembali bagi yang sudah putus kemitraanya, atau bagi petani swadaya yang selama ini belum pernah bermitra menjadi petani yang bermitra dengan perusahaan.
Perusahaan –perusahaan yang menjadi pembicara dalam diskusi semuanya sangat serius untuk melakukan kemitraan. Diharapkan semangat perusahaan-perusahaan ini diikuti oleh perusahaan lain supaya jangan hanya itu-itu saja yang sibuk melakukan kemitraan sedang yang lainnya tidak serius dan memandang hanya sekedar kewajiban saja. GAPKI dengan Pokja kemitraan PSRnya diharapkan mendorong supaya lebih banyak perusahaan serius yang yang melakukan kemitraan dalam PSR.
