Petani kelapa sawit Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) siap menjadi garda terdepan untuk melawan kebijakan Uni Eropa (UE) yang menolak biodiesel berbahan kelapa sawit.
“Kita siap menjadi garda terdepan dalam membela produk turunan kelapa sawit termasuk diantaranya biodiesel. Kami akan membawa tandan buah segar (TBS) untuk kami buang ke kantor Wahli sebagai salah satu LSM yang selalu mengkampanye hitamkan kelapa sawit,” ucap Alvian, Ketua Umum DPP APKASINDO yang baru terpilih di Munas ke IV.
Lebih lanjut, menurut Alfian, pihaknya sangat mendukung pemerintah karena ada 19 juta petani kelapa sawit yang menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kelapa sawit. Sehinga kami akan mendukung pemerintah untuk menggugat World Trade Organization (WTO). “Kami tak habis pikir apa yang di benak UE, kesannya sawit itu malapetaka,” keluh Alfian.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum Sawitku Masa Depanku (SAMADE), Tolen Kataren dalam mendukung sikap yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sikap diskriminatif Parlemen UE terhadap komoditas sawit nasional.
“Kita menegaskan bahwa sikap diskriminatif tersebut justru menunjukan Parlemen UE kekanak-kanakan,” tegas Tolen.
Hal ini karena menurut Tolen pihaknya sangat paham bahwa tujuan di balik sikap Parlemen UE itu sebenarnya melindungi komoditas perkebunan mereka seperti kacang kedelai, jagung, dan lainnya yang nonsawit.
“Saya yakin Eropa sadar benar bahwa komoditas perkebunan mereka sangat boros dari sisi lahan, hasilnya tidak maksimal, dan bernilai mahal. Hal ini jauh berbeda dengan sawit kita. Mereka iri, mereka kesal dengan situasi ini,” kata Tolen.
Melihat hal ini, Tolen sangat mendukung pemerintah jika pemerintah Indonesia membawa kasus ini sebagai sikap diskriminatif UE ini ke WTO, untuk membatalkan kesepakatan UDA-RED (Union Delegated Act Renewable Energy Directive) II, dan berbagai kebijakan lainnya sebagai sikap balasan kepada puihak Eropa.
Kita memahami bahwa penyelenggaraan perkebunan sawit di Indonesia jauh dari sempurna. Namun ia menghingatkan pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan agar sawit nasional tidak lagi dituding merusak lingkungan, dituding tidak menyejahterakan buruh, dan tudingan-tudingan lainnya,” papar Tolen.
Sebab, menurut Tolen, pemerintah telah mengeluarkan moratorium perluasan kebun sawit yang dibarengi dengan penataan industri perkebunan sawit, termasuk dengan memperketat proses sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang terarah, dan lainnya.
“Artinya parlemen UE harus melihat apa yang telah dilakukan pemerintah kita dalam menudukung sustainability (keberlanjutan),” pungkas Tolen.
