JAKARTA, Perkebunannews.com – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyambut baik terbitnya Permentan nomor 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit. Diharapkan alokasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Apkasindo sebagai asosiasi petani kelapa sawit terbesar di Indonesia siap bekerjasama dengan pemerintah dan BPDPKS dalam hal penyajian data real petani kelapa sawit di Indonesia. Hal ini dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan yang tepat dan strategis untuk petani kelapa sawit di daerah,” kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Apkasindo di Jakarta, Senin (8/7).

Menurut Alpian, dengan Permentan ini program-program yang banyak membantu petani dan didanai oleh BPDPKS seperti PSR, Pengembangan SDM dan penyediaan sarana prasarana diharapkan akan meningkat, sehingga dana BPDPKS akan lebih banyak dialokasikan untuk petani,

“Pada intinya, kami akan terus memperjuangkan aspirasi petani kelapa sawit agar petani mempunyai posisi tawar yang tinggi dengan mengedepankan prinsip sawit berkelanjutan. Saat ini kami akan membangun asosiasi ini dengan kuat yang dikelola secara transparan, keadlian yang merata ke seluruh petani, jangan sampai bantuan dari pemerintah disalahgunakan,” kata Alpian.

“Apapun yang diprogramkan pemerintah melalui BPDPKS kami sepenuhnya mendukung selama itu dikelola secara transparan dan akuntabel,” tambah Alpian.

Mukernas bertema “Penguatan Kelembagaan Petani Sawit di Era 4.0” dihadairi Tokoh Perkebunan Bambang, Ketua Dewan Pembina Apkasindo Gamal Nasir dan 14 DPW Apkasindo. Penguatan kelembagaan bagi petani sawit sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Semua dana bantuan BPDPKS diberikan lewat mekanisme kelembagaan petani yang diusulkan berjenjang dari dinas kabupaten/kota, provinsi dan pusat. (YR)