Keberhasilan BPDKS tidak relevan diukur dari naik turunnya harga CPO karena lembaga tersebut bukan lembaga penyangga harga CPO. Ukuran keberhasilannya diukur dengan apa yang menjadi amanah Undang-Undang No.39/2014 tentang Perkebunan kepadanya. Pada bulan Juli 2016 ini, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS) atau sering disebut Dana Sawit telah genap satu tahun. Itu berarti juga pungutan
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, Bayu Krisnamurthi mengusulkan visi sawit 2045. Alasanya adalah tahun-tahun sekarang merupakan periode peremajaan , dimana siklus produksinya sampai sekitar 2045. Tahun 2045 merupakan 100 tahun Republik Indonesia sudah sewajarnya sawit memberi sumbangan terbaik bagi Indonesia. Visi pertama adalah produktivitas. Perkebunan rakyat secara nasional rata-rata produktivitas minimal 5 ton
Memang benar jika saat ini perkebunan kelapa sawit sudah banyak yang harus di repalnting atau diermajakan mengingat rata-rata tanaman yang ada saat ini banyak yang tua, tapi harus diperhatikan juga bagaimana cara-cara peremajaan. Sekditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Irmijati Rachmi Nurbahar menjabarkan bahwa saat ini ada 4 macam peremajaan yang baik atau rekomendasi dari pemerintah yaitu
Objek moratorium perijinan kelapa sawit pertama adalah 950.000 ha kebun kelapa sawit milik perusahaan yang ada di dalam kawasan hutan. Sudah ada permintaan ijin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melepas 950.000 ha kebun ini. San Safri Awang, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyatakan hal ini. Karena terkena moratorium maka ijin pelepasan tidak
Izin pembukaan lahan sawit baru dipastikan tidak akan diberikan pemerintah. Hal ini sesuai dengan kebijakan moratorium pembukaan lahan sawit yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan, terdapat 104 pemohon yang mengajukan izin baru pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Setidaknya luas lahan total yang diajukan 1,5 juta hektar.
Pemerintah akan membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang akan membatasi kepemilikan saham asing terhadap komoditas perkebunan di Indonesia. Tujuannya agar asing tidak mendominasi kepemilikan lahan yang ada di Tanah Air melalui perusahaan yang berdiri di Indonesia Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian membenarkan bahwa pemerintah berencana akan mengeluarkan PP yang mengatur kepemilikan asing terhadap lahan perkebunan di
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) mencatat hingga Juni 2016 jumlah tandan buah segar (TBS) yang diproses di pabrik kelapa sawit mencapai 487.628 ton dan menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) sebesar 115.632 ton. Direktur Utama PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), Rimbun Situmorang mengatakan, akibat adanya El Nino yang terjadi tahun lalu, mengakibatkan produksi CPO
Enam perusahaan yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP), hari Rabu (29/9/21016) menyatakan untuk membubarkan diri. Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor menyatakan membubaran IPOP. Pembubaran IPOP dilakukan karena tidak sejalan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. “Jadi kita datang kesini untuk menyatakan pembubaran IPOP,” kata Tumanggor di ruang
Dalam rangka upaya meraih swasembada jagung berbagai upaya terus dilakukan Menteri Pertanian, termasuk menanam jagung diantara tanaman kelapa sawit. Lalu bagaimana pendapat orang perkebunan terkait program tersebut? Ardin Tjatjo, pengamat perkebunan serta Pembina petani di Sulawesi Selatan menganggap bahwa kebijakan tersebut adalah sebuah terobosan. “Dengan kegiatan ini petani kelapa sawit yang tengah melakukan peremajaan bisa
Tanaman perkebunan rata-rata dikuasai oleh petani, atas dasar itulah Gamal Nasir selaku Dirjen Perkebunan sangat konsen dalam membuat regulasi guna mensejahterakan petani perkebunan. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Anizar Simanjuntak sangat tertegun dengan sikap Gamal Nasir. Bagaimana tidak, beliau tidak pernah merasa sebagai seorang pejabat. Bahkan kapan pun petani ingin menyuarakan aspirasinya selalu
Meskipun komoditas kelapa sawit selalu menjadi sasaran tembak bagi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), komoditas minyak nabati ini tetap berkembang. Hal ini karena kelapa sawit adalah masa depan dunia. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Gamal Nasir mengakui bahwa kelapa sawit selain sebagai komoditas strategis bagi Indonesia juga sebagai komoditas pertanian yang peduli terhadap prinsip sustainable
Terus bertambahnya populasi manusia maka memaksa masyarakat untuk membuka lahan pertanian pada lahan gambut. Bahkan hal ini sebenarnya juga sudah dilakukan pada negara-negara maju untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kesejahteraan mesyarakat. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPP-SDM-P) Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana membenarkan bahwa pada dasarnya lahan gambut layak digunakan untuk
