Jakarta, Mediaperkebunan.id Masuk dalam kelompok tani atau kelembagaan ekonomi lainnya seperti koperasi ternyata belum menjadi kesadaran petani kelapa sawit. Hal ini terbukti ketika program beasiswa sdm kelapa sawit diluncurkan banyak yang tidak mampu memenuhi persyaratan orang tua calon siswa merupakan anggota kelompok tani yang sudah terregistrasi dan masuk dalam sistim informasi penyuluhan pertanian . Akibat
Jakarta, Mediaperkebunan.id Antusiasme ikut beasiswa pengembangan SDM kelapa sawit yang dilaksanakan Ditjenbun sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari forum tanya jawab via zomm yang dilaksanakan Direktorat Perlindungan Perkebunan diikuti banyak peserta baik orang tua maupun calon peserta. Mereka sangat aktif bertanya. Masalah utama yang dihadapi adalah nama pada sertifikat hak milik tidak sama dengan
Jakarta, nediaperkebunan.id – Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menyalurkan 1.200 paket kotak makanan setiap hari sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah berkaitan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. Paket makanan ini dibawa langsung oleh 6 mobil yang berkeliling di sekitar wilayah Jabodetabek. Bantuan ini menunjukkan komitmen dan kepedulian
Jakarta, Mediaperkebunan.id Permentan nomor 38 tahun 2020 pasal 24 menetapkan sertifikat ISPO harus mencantumkan logo ISPO. Pasal 25 menyebutkan LS ISPO dalam menerbitkan sertifikat ISPO harus mencantumkan logo ISPO. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat ISPO berhak untuk mencantumkan logo ISPO. “Logo ISPO memberikan jaminan ketelusuran produk berbahan baku minyak sawit Indonesia bersertifikat ISPO,” kata
Jakarta, Mediaperkebunan.id Untuk menjamin pemasaran tbs pekebun peserta PSR, Ditjenbun mendorong kemitraan pekebun dengan perusahaan. Bahkan dalam PSR kemitraan diwajibkan. Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjenbun menyatakan hal ini. “Bagaimanapun juga nanti yang beli TBS adalah PKS. Kecuali di beberapa daerah yang sudah direncanakan akan dibangun PKS mini maka kewajiban kemitraan ini
Jakarta, Mediaperkebunan.id. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 07/2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Perkebunan nomor 206/Kpts/KB.410/06/2021 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS, maka Dirjen Perkebunan mendapatkan mandat untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber
Jakarta, Mediaperkebunan,id Uni Eropa mentargetkan jadi benua netral iklim pada tahun 2050. Tahun 2030 emisi ditargetkan turun 55% dibanding tahun 1990. Hukum Iklim Eropa ini mulai berlaku sejak Juni 2021. HE Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia menyatakan hal ini dalam virtual press briefing “Fit for 55 Climate Change , What does it
Jakarta, Mediaperkebunan.id. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat penyediaan benih dan meninimalisir peredaran benih ilegitim. Direktur Perbenihan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Saleh Mochtar menyatakan hal ini. Untuk kebutuhan pekebunn kecil bagi perseroangan maksimal 1.000 kecambah dan kelompok tani 5.000 kecambah produsen harus mengajukan Surat Permohonan Permintaan Benih Kelapa Sawit ke Dirjenbun.
Jakarta, Mediaperkebunan.id Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/Ketua Tim Pelaksana Sekretariat RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan menyatakan Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan terdiri dari 5 komponen. Lima komponen tersebut adalah penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tata kelola
Jakarta, Mediaperkebunan.id Irfan Bakhtiar dari SPOS Indonesia menyatakan legalitas dan tumpang tindih dengan kawasan merupakan masalah terbesar yang dihadapi petani kelapa sawit. “Di lapangan kami sering menjumpai kebun sudah SHM tetapi berada dalam kawasan hutan. Secara normatif kalau dibawa ke pengadilan pasti menang tetapi tidak mudah juga pekebun merperkarakan ini,” katanya. Penyelesaiannya memang tidak mudah
Jakarta, Mediaperkebunan.id Salah satu upaya pemerintah menyediakan dana pendamping bagi petani peserta PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) adalah dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Masalahnya PSR tidak mensyaratkan petani bebas hutang bank. Ketika gabung PSR ternyata sertifikatnya masih disekolahkan dan bank menganggap petani tidak bankable sehingga tidak bisa mengakses KUR. Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan dan
Jakarta, Mediaperkebunan.id Beasiswa bagi anak pekebun/buruh sawit saat ini masih menunggu proses keluarnya Keputusan Dirjenbun yang mengatur soal ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana proses beasiswa langsung dikerjakan BPDPKS dengan Peraturan Dirut BPDPKS, tahun ini harus berdasarkan Keputusan Dirjen Perkebunan. “Salah satu temuan BPK adalah beasiswa berdasarkan Peraturan Dirut BPDPKS tidak sesuai dengan aturan yang
