P-NEWS

DENGAN PERPRES ISPO PEKEBUN BISA TAGIH PEMERINTAH SELESAIKAN SEMUA MASALAH

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia seharusnya disambut gembira oleh petani/pekebun. Dengan Perpres ini pekebun wajib bersertifikat ISPO dan diberi waktu transisi 5 tahun. “Pekebun jadi punya dasar hukum yang kuat menagih pemerintah untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. Kebun yang berada di dalam kawasan hutan harus

INDUSTRI KELAPA SAWIT HADAPI KETIDAK PASTIAN PASAR

Memasuki tahun 2020, diawali dengan harga CPO yang meningkat dengan rata-rata harga CPO Cif Rotterdam adalah USD 830/ton sementara pada Desember 2019 adalah USD 787. Harga yang baik ini diharapkan akan menjadi penyemangat bagi pekebun dan perusahaan perkebunan untuk memelihara kebun dengan lebih baik agar mendapatkan produktivitas yang tertinggi. Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif GAPKI menyatakan

RSPO, ANTARA TRANSFORMASI PASAR ATAU CERUK SERTIFIKASI KHUSUS

Bakhtiar Talhah, interim CEO RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) menyatakan misi organisasi ini mentransformasi industri sawit, dari produsen minyak sawit sampai produk akhir yang ada di rak supermarket. “Kami akui ini masih kontroversial tetapi sistim dan mekanisme RSPO sudah pada jalur yang tepat. Kami siap bekerjasama dengan semua stakeholder yang berkomitmen mengembangkan praktek-praktek untuk memenuhi

DIRJENBUN : PEMERINTAH PASTI HADIR BANTU PEKEBUN SERTIFIKASI ISPO

Petani kelapa sawit, terutama petani swadaya , jangan kuatir dengan keluarnya Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2020 tentang Sistim Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, terutama tentang kewajiban pekebun bersertifikat ISPO. “Ada masa transisi 5 tahun bagi pekebun sebelum diwajibkan bersertifikat ISPO. Percayalah pemerintah akan hadir menyelesaian masalah petani seperti kebun yang masuk kawasan hutan, penerbitan Surat

PERPRES ISPO KELUAR, PEKEBUN WAJIB BERSERTIFIKAT ISPO

Ditengah kondisi sedang prihatin karena COVID 19 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 44 tentang Sistem Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Hal yang berbeda dengan peraturan ISPO sebelumnya adalah pekebun wajib bersertifikat ISPO. Pekebun dapat mengajukan sertifikasi ISPO baik secara perorangan maupun berkelompok. Kelompok bisa kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun dan koperasi. Pekebun yang mengajukan sertifikasi ISPO

INDUSTRI SAWIT HARUS INWARD LOOKING HADAPI CORONA

Pandemi Covid 19 telah merebak ke hampir seluruh negara di dunia. China yang merupakan salah satu importir terbesar minyak sawit, impor CPO-nya sudah turun signifikan. Impor CPO China dari Malaysia Januari 2020 turun 44 persen dibanding Januari 2019. Demikian juga, nilai impor sawit China dari Indonesia turun sekitar 52 persen pada periode yang sama. Tungkot

Anak Usaha BGA Group Gelontorkan Bantuan

Ketapang, mediaperkebunan.id – Sebagai bentuk kepedulian, BGA Group Region Nanga Tayap melalui anak perusahaannya yakni PT. Ladang Sawit Mas (LSM) kembali menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir diKabupaten Ketapang, yakni Kecamatan Muara Pawan dan Kecamatan Nanga Tayap. Penyaluran bantuan berupa sembako dan pengobatan gratis bagi empat desa yaitu Desa Tanjung Medan, Desa Sungai Kelik dan

GAPKI : KEBERHASILAN KEMITRAAN PIR HARUS TERUS DILANJUTKAN

Keberhasilan dan keberlanjutan kemitraan PIR tidak akan berakhir (never ending) dan harus terus dilanjutkan. Suryanto, Ketua GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) bidang Kemitraan dan Pembinaan Petani menyatakan hal ini. PIR yang diawali tahun 70an dengan bantuan Bank Dunia berupa Nukleus Estate Smallhoder (NES) kemudian berlanjut dengan program pengembangan Perusahaan Inti Rakyat kelapa sawit. Dimulai

Pemerintah Diharapkan Menetapkan Standar dan Nomenklatur Biohidrokarbon

Jakarta, mediaperkebunan.id – Kalangan akademis dan pelaku industri meminta pemerintah supaya nomenklatur (penamaan) dan standar bahan bakar nabati segera ditetapkan. Karena terdapat perbedaan antara FAME (Oksigenate, kini secara populer disebut Biodiesel dengan inisial Bxx ) dengan Biohidrokarbon (Drop-in) dalam kelompok bahan bakar nabati. Tujuannya, pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah punya persepsi sama terhadap program penggunaaan

DIRUT BPDPKS AKAN BERDIALOG RUTIN DENGAN POPSI

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrahman bersedia melakukan dialog rutin dengan POPSI (Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia). Gamal Nasir,Ketua Dewan Pembina POPSI menyatakan hal ini seusai pertemuan dengan Dirut BPDPKS. Turut menghadiri pertemuan anggota POPSI yaitu Mansesuetus Darto ( Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit), Alpian Rahman (Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), Setiyono (Ketua Umum Asosiasi

DANA PSR SUDAH TERSALUR UNTUK 107.967 HA, YANG TERBANGUN BARU 19.000-20.000 HA

Setelah rekomtek turun, petani peserta PSR tidak bisa langsung menerima pencairan dana. BPDPKS harus memastikan petani punya dana apakah berasal dari tabungan sendiri atau kredit bank. Kalau pasti ada dana pendamping maka dana bisa langsung dikirimkan ke rekening petani/kelompok tani/koperasi. “Jadi jangan ada pikiran mempersulit. Dana Rp25 juta /ha dari BPDPKS tidak akan cukup. Harus

SUSAH MENCARI PERUSAHAAN YANG MAU MENJADI MITRA PETANI SAWIT DI SUMUT

Kemitraan yang bagus antara petani kelapa sawit dan perusahaan adalah seperti PIR masa lalu. Pemprov Sumut sendiri ingin kemitraan seperti itu tetapi kenyataan sekarang susah mencari perusahaan yang mau menjadi mitra yang harmonis dan saling membutuhkan dengan petani. Herawati, Kepala Dinas Perkebunan, Sumatera Utara menyatakan hal ini pada seminar Kemitraan ASPEKPIR. “ Banyak pelaku usaha