Setelah Kementerian Pertanian geram dengan kesepakatan Indonesian Palm Oil Plage (IPOP) karena telah menolak tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh petani, kini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium bahwa perjanjian tersebut bisa menjadi awal sebuah kalterlisasi. Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf menyayangkan dengan adanya perjanjian antar perusahaan yang dikemas dengan naman IPOP. Sebab dengan
Meningkatkan produksi gula tahun 2016 tidak bisa lagi dilakukan dengan cara memperbaiki tanaman lewat pemupukan dan irigasi. Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia, Agus Pakpahan menganjurkan dalam memasuki musim giling tahun 2016 ini maka pola panen harus dirubah guna meningkatkan produksi gula nasional. Diantaranya yaitu dengan pola tebang dengan benar sesuai dengan kemasakan. “Jangan boros ,jangan
Petani dan Pemerintah Desa Lee tetap menolak keberadaan izin HGU yang diberikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN). Pasalnya penerbitan HGU seluas 1.895 hektar (Ha) itu tanpa dilakukan sosialisasi sebelumnya. Apalagi dari luas tersebut, 800 Ha merupakan lahan masuk di Desa Lee. Kasus ini berawal ketika Anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara
Indonesia sudah mempunyai aturan sendiri mengenai sustainable yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), maka untuk apa mengikuti aturan negara lain yang justru bisa menyengsarakan masyarakat Indonesia. Direktur Eksekutuif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengeaskan bahwa sebaiknya Indonesia menggunakan aturan main yang sudah ditetapkan didalam negeri daripada menggunakan aturan dari luar. “Jadi
Agar memperkuat posisi petani tebu maka petani tebu asal Sulawesi Selatan (Sulsel) membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Ir. Mappanai Lewa, Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD APTRI Provinsi Sulsel menyampaikan hal tersebut Selasa, 29 Maret 2016. Dikatakan, pembentukan DPD APTRI Provinsi Sulsel tersebut sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Tidak ada jalan lain selain memperbesar pasar dalam negeri guna mendongkrak harga, diantaranya dengan terus memperbesar penggunaan biodiesel dengan campuran berbasis minyak sawit sebanyak 20% atau yang dikenal B20. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan menyambut baik dengan penyerapan biodiesel (B20) ini. Sebab dengan diterapkannya B20 maka akan berdampak kepada penyerapan
Lahan gambut yang dikelola perusahaan swasta bakal terkena restorasi Badan Restorasi Gambut (BRG). Karena itu perusahaan diminta tidak menghalangi upaya restorasi lahan gambut untuk memulihkan kondisi lahan yang sudah rusak sehingga tidak terjadi kebakaran lagi. Kepala BRG Nazir Fuad mengatakan, sesuai Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 pihaknya diberikan tugas untuk merestorasi lahan gambut sebanyak
Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberi sanksi tegas kepada enam perusahaan kelapa sawit besar yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Sanksi itu berlaku setelah pembubaran manajemen IPOP. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan, Kementan, Gamal Nasir, mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) untuk membuat dasar hukum pembubaran IPOP
Meskipun pemerintah Prancis telah menurunkan pajak progresif crude palm oil (CPO) dari semula € 300 menjadi € 90 per ton, tapi pemerintah Indonesia tetap akan mengadukan sikap negara Prancis ke badan pangan duania atau World Trade Organization (WTO) Franky O. Widjaja, Chairman and CEO Golden Agro Resources (GAR) membenarkan bahwa pelaku idustri kelapa sawit di
Ancaman yang secara tidak langsung dipengaruhi perubahan iklim adalah degradasi sumber daya lahan. Karena terjadinya fenomena cuaca yang tidak menentu disertai praktek-praktek pembukaan lahan dan penerapan teknologi yang tidak semestinya yang dalam jangka pendek dapat mengakibatkan penurunan bahkan kegagalan produksi. Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Bidang Lungkungan Kemeterian Pertanian Mukti Sardjono mewakili Menteri Pertanian dalam
KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk tanaman tebu yang selama ini dijanjikan sampai saat ini realisasinya masih sulit, karena itu, harus mencari alternatif pengganti pendanaan tebu. Dolly Pulungan, Direktur Utama PTPN XI, membenarkan bahwa harus ada alternatif pendanaan untuk petani tebu pada tahun 2016-2017. Sebab saat ini bank yang sudah memberikan komitmen untuk memberikan kredit adalah
Pemerintah menilai boikot atas produk kelapa sawit di negara Perancis bukan sebuah solusi terhadap masalah lingkungan. Mestinya negara maju harus membantu negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim. Hal tersebut ditekankan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pembukaan Konferensi Sawit dan Lingkungan (ICOPE) ke-5 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/3). “Saya kecewa dgn adanya boikot
