INSTIPER Yogyakarta sejak tahun 2016 telah dipercaya untuk menjalankan program Pendidikan dan Pelatihan Kelapa Sawit setara Diploma 1. Setiap tahunnya INSTIPER dipercaya oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk mendidik 200 orang anak petani dan anak buruh tani kelapa sawit. Pendidikan dan pelatihan kelapa sawit setara Diploma 1 merupakan pendidikan gratis bagi anak
Jakarta, Perkebunannews.com – Politeknik Kelapa Sawit Citra Widaya Edukasi (CWE) meluluskan 105 mahasiswa angkatan X tahun akademik 2017/2018. Ke-15 lulusan itu masing-masing 41 orang program studi Budidaya Perkebunan, 31 orang program Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, dan 33 orang program Manajemen Logistik. Dari jumlah itu 13 orang mendapat predikat cum luade. Direktur Poltek CWE St Nugroho
Jakarta, Perkebunannews -Politeknik Citra Widya Eduksi (CWE) meluluskan 100 taruna program diploma satu (D1) program pendidikan dan pelatihan kelapa sawit angkatan ke-2. Para taruna dari anak petani itu juga mendapat sertifikasi kompetensi setingkat mandor dari Lembaga Sertifikasi PHI. Dalam acara dwisuda sekaligus Pembukaan Angkatan ke-3 Program Pelatihan dan Pendidikan Kelapa Sawit setara D1 di Poltek
Dari sisi daya saing, petani perkebunan Indonesia adalah juara. “Buktinya ekspor Indonesia di dominasi perkebunan. Perkebunan yang isinya pengusaha hanya ada pada kelapa sawit, sedang yang lain karet, kakao, kopi sepenuhnya dihasilkan oleh rakyat,” kata Ketua Badan Eksekutif Gapperindo (Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia), Agus Pakpahan, pada Munas Gapperindo. Devisa yang dihasilkan perkebunan sudah melebihi
NUSA DUA – Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa sektor kelapa sawit sangat membanggakan. Namun masih banyak tantangan pengembangan sektor kelapa sawit ke depan seperti peremajaan perkebunan sawit rakyat, perluasan pasar ekspor, hilirisasi, serta implementasi program B20. “Produksi 42 juta ton minyak sawit itu sangat besar. Nilai devisa ekspornya mencapai lebih Rp 300 triliun,” kata
Sejak tahun 2017 yang lalu pemerintah (Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit-Kementerian Keuangan) telah memulai program Peremajaan Sawit rakyat. Replanting Sawit rakyat yang langsung dimulai oleh Presiden Jokowi di Banyuasin (Sumsel) dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat yang memang masih rendah. Mengingat sawit rakyat merupakan 42 persen dari luas kebun
Masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam tata kelola sawit di Indonesia. Perbaikan harus terus dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk kampanye negatif. “Kalau terus dilayani kita nanti malah lupa berbenah. Saya minta dukungan alumni instiper untuk memperbaiki tata kelola sawit,” kata Dirjen Perkebunan, Bambang, pada seminar yang diselenggarakan Keluarga Alumni Instiper Jogyakarta. Ketimpangan merupakan
Gernas kakao yang diselenggarakan selama 3 tahun yaitu 2009-2011 telah menjadi penyelemat kakao Indonesia. “Produksi kakao sekarang yang dikeluhkan kurang justru karena adanya gernas kakao. Kalau gernas kakao tidak ada maka bisa saja kakao Indonesia sekarang tinggal nama,” kata kata Dirjen Perkebunan Bambang, pada peringatan Hari Kakao Indonesia. Sebenarnya kalau dikelola dengan baik, produktivitas kakao
Bagi pelaku perkebunan kelapa sawit menerapkan konsep sustainable (keberlanjutan) bukanlah suatu tuntutan luar negeri tapi suatu kesadaran bagi pelaku. Hal itulah yang bergeuruh dalam ruangan Diskusi Sawit Berkelanjutan dengan tema “Sukses Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan,” di Jakarta yang dihadiri perkebunannews.com. Dalam diskusi tersebut Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan bahwa
Jakarta, Perkebunannews.com – Kebun-kebun kelapa sawit petani yang masuk dalam kawasan hutan harus segera dilakukan pelepasan. Kepala daerah harus proaktif segera minta pelepasan. Gamal Nasir, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR menyatakan hal ini, Rabu (24/10). “Pembangunan harus berpihak kepada masyarakat. Rakyat yang sudah puluhan tahun membuka kebun sawit dan ternyata masuk kawasan
Berbagai cara terus digenjot untuk mendongkrak program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diantaranya dengan memperkecil persyaratan dari 20 item menjadi 14 item. Bambang Gianto, petani asal Sumatera Selatan mengakui bahwa semenjak adanya rekomendasi teknis (rekomtek) di Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. Kalau dulu permohoan diajukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu membuat tidak jelas
Palembang, Perkebunannews – Tidak ada batas waktu proses pencairan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit menjadi salah satu penyebab terhambatnya peremajaan sawit rakyat di Sumatera Selatan. Padahal proses verifikasi administrasi di daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, sudah ada batas waktunya. Hal tersebut terungkap dalam rapat
