Yogyakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui bahwa lahan gambut bisa dilakukan untuk budidaya kelapa sawit asalkan haruslah dengan cara-cara yang sustainable (berkelanjutan). Hal tersebut dilakukan atas dasar perubahan PP 71/2014 menjadi PP 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan, Mukti Sardjono dalam Fokus Grup Diskusi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya menolak tuduhan Parlemen Eropa menyangkut sawit. Bagi Indonesia isu sawit merupakan hal yang sensitive. Catatan negatif dalam mosi Eropa merupakan penghinaan bagi Indonesia. Penegasan Siti Nurbaya tersebut diungkapkan pada kunjungan kerja di Helsinki. Menteri LHK mendapat berita berkenaan dengan disahkannya “Report on Palm Oil and Deforestation of
Ambang batas zat antrakuinon sebesar 0,02 persen pada komoditas teh yang ditetapkan Uni Eropa menjadi salah satu hambatan bagi ekspor teh Indonesia. Pasalnya nilai ambang batas minimum antrakuinon sangat tidak logis. Apalagi teh merupakan produk minuman bukan makanan. Direktur Utama PT Pagilaran Rachmat Gunadi mengakui, nilai ambang batas sebesar 0,02 persen memang memberatkan. Karena sangat
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman pernah berjanji kepada Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indoenesia (APKASINDO) pada acara Indonesia Palm Oil Conferene (IPOC) 2015 di Bali bahwa pihaknya akan menbantu petani kelapa sawit setelah meningkatkan produksi pangan yaitu padi jagung dan kedelai (pajale). Hal tersebut diungkapkan oleh Sekejend APKASINDO, Asmar Arsyad ditemani oleh Wakil Sekjend APKASINDO,
Thailand – Berbagai negara terus mengembangkan komoditas perkebunan, hal ini lantaran komoditas perkebunan tidak hanya memberikan pendapatan bagi pelaku tapi juga bagi negaranya. Atas dasar itulah saat ini berbagai negara saat ini sudah mulai mengarah kepada mekanisasi guna meningkatkan produktivitas hasil perkebunan. “Jadi saat ini memang mekanisasi unttuk perkebunan dan berbagai macam-macam. Namun, saya melihat
Masyarakat tidak akan merambah hutan jika diberikan lahan untuk melakukan budidaya (bertani), untuk itu pengelola Taman Nasional (TN) memberikan lahan kepada masyarakat Kampung Cibilik, Desa Nanggerang, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabuni Provinsi Jawa Barat untuk ditanamin sereh wangi. Hal itu yang diungkapkan oleh Koordinator Kelompok Masyarakat Peduli Alam Konservasi (KOMPAK), Zaenudin saat berkunjung ke redaksi Media
Industri kakao Indonesia bisa tumbuh berkembang dan menarik generasi muda untuk tetap menekuni dan atau mulai berkebun kakao melalui dukungan berlanjut dari publik dan swasta. Manfred Borer, Country Director Swiss Contact dan Direktur SCPP (Sustainable Cocoa Production Program) pada rapat penasehat dwitahunan diprakarsai oleh SECO (Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi Swiss), yang dihadiri pemerintah Indonesia,
Kementerian Pertanian harus memperbarui standard sarana dan prasana dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Karena standard pencegahan kebakaran di bidang perkebunan masih memakai sarana dan prasarana 2010. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan standard yang baru pada perusahaan di bidang kehutanan. Hal tersebut dinyatakan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar
INSTIPER pada hari Sabtu, 25 Maret mewisuda 541 lulusan sarjana dan 7 orang lulusan pasca sarjana. Wisuda sarjana yang ke 69 dan pasca sarjana yang ke 15 ini merupakan rekor jumlah wisudawan terbesar pada usia perguruan tinggi yang sudah berumur 58 tahun ini. Sarjana yang diwisuda adalah 381 orang dari Fakultas Pertanian, 125 orang dari
Lintramax Sdn.Bhd, perusahaan penyedia solusi perangkat lunak manajemen perkebunan, bersama PT Earthline memperkenalkan Quarto. Sebuah sistem manajemen cerdas berbasis cloud yang di rancang khusus untuk bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Diciptakan sebagai model Software-as-a-service (SaaS), Quarto adalah satu solusi menyeluruh yang memungkinkan perusahaan mengelola bisnis perkebunan mereka dengan hanya menggunakan satu sistem yang mampu
Kebakaran lahan selalu dikaitkan dengan komoditas kelapa sawit. Padahal fakta dilapangan bahwa pelaku perkebunan tidak mungkin melakukan pembakaran apalagi di areal konsesi. Hal ini karena pelaku sangat patuh pada peraturan perkebunan. Hal tersebut mengemuka pada Diskusi dan Konperensi Pers yang diselenggarakan oleh Media Perkebunan dengan tema “Antisipasi Kebakaran Lahan untuk Mendukung Kelapa Sawit Berkelanjutan,” di
Peraturan Pemerintah (PP) 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut perlu memiliki dasar ilmiah terutama pada substansi pengaturan. PP tanpa dasar ilmiah berakibat pada substansi pengaturan yang tidak tepat, sulit bahkan tidak bisa diimplementasikan. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa akademisi Universitas di Indonesia. Diantaranya pakar Gambut Institut Pertanian Bogor (IPB) Saiful Anwar, Ketua Himpunan Ilmu
