Biolistrik sawit menghasilkan manfaat ganda secara berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Beruntunglah Indonesia memiliki kebun sawit terluas di dunia. Kebun sawit merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Indonesia. Berbagai produk dan jasa dihasilkan dari kebun sawit. Kebun sawit itu sendiri memberi manfaat jasa lingkungan sebagai bagian dari “paru-paru” lingkungan.
Program restorasi gambut berkelanjutan menciptakan manfaat ekonomi, sosial dan ekologis secara seimbang dan inklusif. Setahun sudah Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk. Namun sejauh ini belum terlihat secara jelas bagaimana sistem restorasi gambut yang di implementasikan. Yang muncul ke publik hanya bentuk-bentuk pendekatan parsial, pendekatan proyek dan cenderung memelihara ketegangan dan belum mengakamodasikan kepentingan antar stakeholder.
Benar Indonesia dikenal sebagai eksportir terbesar komoditas perkebunan, tapi sangat disayangkan jika ekspor tersebut masih dalam bentuk bahan mentah. Atas dasar itulah sudah saatnya menggerakan agro industri pedesaan, dengan merubah dari memproduksi bahan mentah menjadi minimal barang setengah jadi. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang dalam peluncuran World Plantations Confrence &
Harga rata – rata “CPO” Rp 8.116,11 Harga rata – rata Inti Sawit Rp 6.514,55 Indeks ” K ” 91,29 % Harga TBS menurut umur tanaman : – Umur 03 Tahun Rp 1.509,46 – Umur 04 Tahun Rp 1.612,77 – Umur 05 Tahun Rp 1.686,88 – Umur 06 Tahun Rp 1.757,30 – Umur 07 Tahun
Dalam rangka mewujudkan sinergi BUMN di bidang industri peternakan yang terintegrasi, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) melebarkan sayap bisnisnya ke unggas. RNI (Persero) melalui anak perusahaannya, PT PG Rajawali II dan PT Berdikari (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Berdikari United Livestock (PT BULS) telah menindaklanjuti MoU yang sudah ditandatangani kedua belah pihak dengan melaksanakan penandatanganan
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.61 Tahun 2015 bahwa salah satu tujuan didirikannya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yaitu melakukan peremajaan kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat, tapi sudah dua tahun berjalan belum terlihat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Anizar Simanjuntak kepada perkebunannews, akhir Februari 2017,
Sebagai sebuah institusi pendidikan terkemuka dan berdaya saing, IPB terus berupaya membangun mutu pendidikan yang kompetitif. Dalam penyediaan tenaga kerja terampil, kedepan Program D3 IPB akan dikembangkan menjadi sekolah vokasi , dan selanjutnya akan didorong menjadi program pendidikan sarjana terapan (D4). Rektor Institut Pertanian Bogor, Prof.Dr. Ir. Herry Suhardiyanto. Msc, menyatakan hal ini kepada Perkebunannews.com.
Kabupaten Kerinci, Jambi, ternyata memiliki potensi varietas tebu bernilai ekonomi yang sangat penting bagi masyarakatnya. Dengan produk berupa gula merah, pendapatan bersih petani tebu mencapai sebesar Rp 4 hingga Rp 7 juta per bulannya. Nilai itu setara dengan 2-3 kali pendapat petani kelapa sawit saat ini. Tebu dataran tinggi di Kerinci yang dinamakan Agribun Tebu
PDB perkebunan tahun 2015 Rp411,Setiap tahun PDB 411,86 triliun rupiah, yang dihasilkan dari 15 komoditi utama perkebunan darin127 komoditi yang dibina Ditjenbun. Jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 23,38 juta KK dibidang budidaya saja sedang ketergantungan bidang lain mencapai 100 juta KK. Dari 100 juta KK ini maka setengah penduduk Indonesia hidupnya tergantung pada perkebunan.
Kalimantan Tengah – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asoasiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan keberatan dengan diiberlakukannya Perda nomor 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2035. Selain itu DPW Apskasindo juga meminta perlindungan pada Menteri Dalam Negeri. Karyadi, Ketua DPW Apkasindo Kalteng menyatakan hal ini didampingi JMT.Pandiangan,
Palangkaraya – Pemerintah perlu untuk merevisi sejumlah aturan kontroversial dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Beberapa aturan kontroversial diantaranya menyangkut kriteria gambut rusak yang ditetapkan hanya berdasarkan muka air gambut yang paling rendah 0,4 meter. Selain itu, penetapan 30% dari Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai fungsi lindung akan
Makasar – Sudah terbukti trilliunan rupiah setiap tahun disumbangkan oleh petani perkebunan. Angka tersebut akan lebih tinggi lagi jika kita mampu meningkatkan produktivitas dan merehabilitasi kebun kebun petani yang ada saat ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur jenderal Perkebunan, Bambang saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Perkebunan Tahun 2017, Kamis (16/2/2017) di Makasar, Sulawesi Selatan.
