Memang sudah seharusnya sebuah perusahaan tidak hanya memperhatikan petani plasmanya tapi juga petani swadaya. Hal ini lantaran sebuah pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan tidak hanya menerima tandan buah segar (TBS) dari lahannya sendiri dan petani plasmanya tapi juga dari petani swadaya. Jika bukan pemerintah dan perusahaan penerima TBS petani swadaya siapa lagi yang harus
Sebagai produsen terbesar dan salah satu eksportir terbesar minyak sawit dunia, Indonesia harus bisa memanfaatkan surplus produksi minyak sawit dan tandan kosong untuk menjadi pemimpin dunia dalam produksi dan pemanfaatan bahan bakar nabati biohidrokarbon (green biodiesel, bensin nabati dan bioavtur) maupun bahan bakar nabati oksigenat (biodiesel dan bioetanol). Tatang H Soeriawidjaja, Ketua Umum Ikatan Ahli
Sebagai seorang pemimpin seharusnya bisa hadir secara adil, dan tidak membeda-bedakan petani dari komoditasnya, karena setiap komiditas pertanian itu juga bagian dari kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Arum Sabil, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) kepada wartawan saat acara halal bi halal di kantor pusat Himpunan Kerukunan
Kopi Arabika Lima Puluh Kota, Sumbar : 60.000 Bengkalis, Riau : 40.000 Kerinci, Jambi : 27.300 Cianjur, Jabar : 43.000 Kulon Progo, DIY : 50.000 Klaten : 23.000 Bangli, Bali : 50.000 Ende, NTT : 28.000 Bulukumba, Sulsel : 45.000 Kopi Robusta Pidie, NAD : 30.000 Tanah Datar, Sumbar : 24.860 Kerinci, Jambi : 21.670
Presiden diharapkan mengoreksi pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap komoditas gula. Karena pengenaan PPN itu berdampak langsung pada petani tebu. Petani butuh kebijakan peraturan presiden atau peraturan pemerintah guna memperkuat dihapusnya penarikan pajak sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menerima Asosiasi Petani
Kakao Un-Fermented Aceh Tamiang, NAD : 19.000 Tanah Datar, Sumbar : 20.400 Lampung Timur, Lampung : 18.150 Sukabumi, Jabar : 20.250 Kulon Progo, DIY : 17.400 Jembrana, Bali : 37.150 Ende, NTT : 20.750 Bulukumba, Sulsel : 22.000 Kakao Fermented: Aceh Utara, NAD : 25.000 Kampar, Riau : 25.300 Kulon Progo, DIY : 20.500 Jembrana,
Karet Lump Aceh Tamiang, NAD : 6.460 Tanah Datar : 7.450 Kampar, Riau : 6.000 Banyuasin, Sumsel : 7.690 Cianjur, Jabar : 6.150 Kapuas, Kalteng : 6.125 Banjar, Kalsel : 6.000 Bulukumba, Sulsel : 6.800
Jangan lupakan petani, itulah yang tertanam pada Asian Agri yang komitmen tidak hanya mengangkat petani plasma tapi juga swadaya. Harus diakui bahwa perkembangan kelapa sawit milik petani sangatlah massif. Terbukti, berdasarkan catatan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian bahwa dari luas perkebunan kelapa sawit tahun 2016 yang mencapai 11.672.861 hektar, luas perkebunan petani rakyat mencapai 4.763.797 hektar,
Bukanlah hal yang sulit untuk melakukan peremajaan kelapa sawit, saat ini Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) sedang menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk segera merealisasikannya. Keoptimisan dalam melakukan peremajaan, Bambang mengatakan, karena pihaknya sudah mempunyai jaringan dinas-dinas perkebunan mulai dari tingkat Kabupaten hingga Provinsi. “Kita yakin peremajaan seluas 20.750 hektar bisa diaelsaikan. Hal ini karena
“Pengembangan kopi ke depan harus diarahkan untuk mengembangkan kawasan agroindustri atau agrowisata. Pemberian bantuan pemerintah tidak lagi sekedar untuk membantu petani secara spot-spot tapi untuk membangun kawasan kopi yang terintegrasi dengan unit pengolahan dan ditopang penguatan kelembagaan petani”, kata Dirjen Perkebunan Bambang ketika melakukan kunjungan ke tiga kabupaten sentra kopi di Sumatera Utara yaitu Humbang
Dari 4000 pestisida yang terdaftar di Direktorat Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, hanya 1000 atau 25% saja yang beredar di pasar. “Sisanya tidak tahu kemana , apakah tidak diproduksi atau kalah bersaing. Padahal kalau sudah terdaftar bisa masuk e katalog untuk tender,” kata Direktur PupuK dan Pestisida, Muhrizal Sarwani, pada
Industri kelapa sawit akhir-akhir ini terus diserang dengan banyak kampanye negatif dan isu-isu yang perlu diatasi. Diantaranya adalah anti dumping biodiesel sawit oleh Amerika Serikat dan resolusi sawit parlemen Eropa yang berkaitan dengan deforestasi dan pekerja anak. “Isu seperti ini mustahil diatasi oleh BPDPS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sendiri, harus didukung seluruh pemangku
