Petani tebu kini boleh bernafas lega. Karena petani tidak lagi dibebankan pajak pertambahan nilai (PPN). Setidaknya itulah hasil rapat antara antara Direktur Jenderal Pajak dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia dan Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Kamis (13/7) di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Hasil rapat memutusakan, pertama, atas penyerahan gula oleh petani beromset di
Suka tidak suka, harus diakui bahwa ekspor kelapa sawit, baik dalam bentuk crude palm oil (CPO) ataupun turunannya bahkan hingga biomassa terus meningkat. Salah satunya ekspor cangkang ke negeri Jepang yang tumbuh sebesar 40% sejak 3 tahun belakangan ini. Terbukti, bahwa ekspor cangkang sawit ke Jepang tahun 2016 mencapai 450 ribu ton dan ke Korea
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDP KS kembali melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel Periode Mei – Oktober 2017 dengan 19 produsen. Pembiayaan Pengadaan Biodiesel ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah untuk mendukung pembangunan industri sawit yang berkelanjutan dan sekaligus mendorong peningkatan diversifikasi energi, terutama pemanfaatan energi terbarukan. “Kami mengumumkan
Memang sudah seharusnya sebuah perusahaan tidak hanya memperhatikan petani plasmanya tapi juga petani swadaya. Hal ini lantaran sebuah pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan tidak hanya menerima tandan buah segar (TBS) dari lahannya sendiri dan petani plasmanya tapi juga dari petani swadaya. Jika bukan pemerintah dan perusahaan penerima TBS petani swadaya siapa lagi yang harus
Sebagai produsen terbesar dan salah satu eksportir terbesar minyak sawit dunia, Indonesia harus bisa memanfaatkan surplus produksi minyak sawit dan tandan kosong untuk menjadi pemimpin dunia dalam produksi dan pemanfaatan bahan bakar nabati biohidrokarbon (green biodiesel, bensin nabati dan bioavtur) maupun bahan bakar nabati oksigenat (biodiesel dan bioetanol). Tatang H Soeriawidjaja, Ketua Umum Ikatan Ahli
Sebagai seorang pemimpin seharusnya bisa hadir secara adil, dan tidak membeda-bedakan petani dari komoditasnya, karena setiap komiditas pertanian itu juga bagian dari kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Arum Sabil, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) kepada wartawan saat acara halal bi halal di kantor pusat Himpunan Kerukunan
Kopi Arabika Lima Puluh Kota, Sumbar : 60.000 Bengkalis, Riau : 40.000 Kerinci, Jambi : 27.300 Cianjur, Jabar : 43.000 Kulon Progo, DIY : 50.000 Klaten : 23.000 Bangli, Bali : 50.000 Ende, NTT : 28.000 Bulukumba, Sulsel : 45.000 Kopi Robusta Pidie, NAD : 30.000 Tanah Datar, Sumbar : 24.860 Kerinci, Jambi : 21.670
Presiden diharapkan mengoreksi pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap komoditas gula. Karena pengenaan PPN itu berdampak langsung pada petani tebu. Petani butuh kebijakan peraturan presiden atau peraturan pemerintah guna memperkuat dihapusnya penarikan pajak sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menerima Asosiasi Petani
Kakao Un-Fermented Aceh Tamiang, NAD : 19.000 Tanah Datar, Sumbar : 20.400 Lampung Timur, Lampung : 18.150 Sukabumi, Jabar : 20.250 Kulon Progo, DIY : 17.400 Jembrana, Bali : 37.150 Ende, NTT : 20.750 Bulukumba, Sulsel : 22.000 Kakao Fermented: Aceh Utara, NAD : 25.000 Kampar, Riau : 25.300 Kulon Progo, DIY : 20.500 Jembrana,
Karet Lump Aceh Tamiang, NAD : 6.460 Tanah Datar : 7.450 Kampar, Riau : 6.000 Banyuasin, Sumsel : 7.690 Cianjur, Jabar : 6.150 Kapuas, Kalteng : 6.125 Banjar, Kalsel : 6.000 Bulukumba, Sulsel : 6.800
Jangan lupakan petani, itulah yang tertanam pada Asian Agri yang komitmen tidak hanya mengangkat petani plasma tapi juga swadaya. Harus diakui bahwa perkembangan kelapa sawit milik petani sangatlah massif. Terbukti, berdasarkan catatan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian bahwa dari luas perkebunan kelapa sawit tahun 2016 yang mencapai 11.672.861 hektar, luas perkebunan petani rakyat mencapai 4.763.797 hektar,
Bukanlah hal yang sulit untuk melakukan peremajaan kelapa sawit, saat ini Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) sedang menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk segera merealisasikannya. Keoptimisan dalam melakukan peremajaan, Bambang mengatakan, karena pihaknya sudah mempunyai jaringan dinas-dinas perkebunan mulai dari tingkat Kabupaten hingga Provinsi. “Kita yakin peremajaan seluas 20.750 hektar bisa diaelsaikan. Hal ini karena
