Berapa pun dana yang diberikan oleh asing untuk pendanaan gambut di Indonesia tetap harus diawasi, jangan sampai ada kepentingan asing didalamnya. Pengamat ekonomi, Aviliani, memebanarkan bahwa sebaiknya pendanaan asing baik hibah maupun pinjaman untuk kegiatan Badan Restorasi Gambut (BRG) harus menjadi kebijakan Government to Government (G to G). Kebijakan tersebut, menjamin penguatan transparansi dan akuntabilitas.
Anjloknya harga karet sejak beberapa tahun belakangan ini maka tiga produsen karet terbesar didunia yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk menghentikan ekspor. Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Karyanto Suprih membenarkan bahwa saat ini tiga produsen karet akan menghentikan ekspornya guna mendongkrak harga karet yang mengalami penurunan sejak beberapa tahun belakangan ini. Adapun produksinya karena
Hilirisasi karet saat ini masih wacana dan belum masuk ke pelaksanaan yang konkrit. Seharusnya saat ini pemerintah membuat kebijakan bagaimana membuat skema peningkatan penyerapan karet di dalam negeri. Azis Pane, Ketua Umum Dewan Karet Indonesia menyatakan hal ini. Hilirisasi ini sudah sering diperbincangkan tetapi belum ada langkah yang konkrit. Harusnya ada keputusan konkrit untuk menyerap
Anjing menggonggong kafilah berlalu, begitulah yang terjadi saat ini pada komoditas kopi di Indonesia. Meskipun terjadi krisis ekonomi dibeberapa negara harga komoditas kopi tetap tinggi. Harus diakui akibat dari krisis ekonomi maka beberapa harga komoditas mengalami penururunan. Diantaranya yaitu seperti tambang, karet, kelapa sawit dan sebagainya. Tapi khusus pada komoditas perkebunan yang berhubungan dengan makanan
Guna menjaga kelangsungan sawit di Indonesia, dan pasarnya tidak terganggu di dunia, sejumlah praktisi, akademisi dan penggiat sosial serta masyarakat mendeklarasikan Komunitas Pecinta Sawit di Aula FakultasFarmasiUniversitas Sumatera Utara (USU), Koordinator Komunitas Pecinta Sawit, Prof DR Ir Erwin Masrul Harahap MS mengatakan, setiap wilayah diberikan kecocokan masing-masing untuk menanam. Di Indonesia, kecocokannya untuk menanam kelapa
Sudah terbukti berbagai penelitian bahwa lahan gambut bisa bermanfaat jika dikelola dengan baik, termasuk untuk lahan pertanian diantaranya kelapa Sawit. Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Supiandi Sabiham mempertanyakan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didanai oleh asing yang selalu mempeributkan lahan gambut untuk kelapa sawit di Indonesia. Padahal lahan gambut yang digunakan untuk lahan perkebunan
Standar yang berlaku di Indonesia yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Standard tersebut berlaku nasional karena terdiri dari ketentuan yang berlaku di Indonesia dan juga diakui di World Trade Organization (WTO). Hendrajat Natawidjaja, Ketua Sekretariat ISPO menegaskan bahwa standar yang diakui oleh negara adalah ISPO sedangkan standar yang dibuat oleh grup atau golongan meskipun asosiasi
Memang sudah seharusnya jika suatu negara mengatur negaranya sendiri, bukan diatur oleh negara lain. Maka dalam hal ini jangan sampai komoditas kelapa sawit di Indonesia diatur oleh asing Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Kementerian Pertanian mengegaskan sudah seharusnya rumah kita yang mengatur adalah kita sendiri bukanlah orang lain. Begitulah seharusnya pada kelapa sawit
Kebun sawit merupakan lokomotof ekonomi pekotaan. Setidaknya 112 triliun rupiah setiap tahun, produk perkotaan dikonsumsi masyarakat kebun sawit pada 190 kabupaten. Kebun sawit Indonesia yang berkembang di pelosok-pelosok 190 kabupaten, bukan hanya sekadar mesin produksi minyak sawit. Juga bukan hanya menggerakkan perekonomian pedesaan. Kebun sawit juga memutar roda mesin ekonomi perkotaan lebih kencang. Pada level
Salah satu penelitian yang harus diprioritaskan untuk kelapa sawit adalah penguatan dalam bidang penyediaan data dan informasi dikaitkan dengan penyangkalan isu kampanye negatif. LSM yang melakukan kampanye hitam mendapat dana jutaan dollar Amerika Serikat dari luar negeri. “ Kalau kita tidak menyediakan dana yang sama besarnya atau mendekati, maka upaya untuk melawan kampanye hitam akan
Sumatera Utara Harga rata-rata CPO : Rp 7.058,60 Harga rata-rata inti sawit : Rp 4.884,40 Indeks “K” : 83,25% Umur tanaman dan Harga 3 : Rp 1.064,26 4 : Rp 1.193,03 5 : Rp 1.278,69 6 : Rp 1.314,17 7 : Rp 1.362,30 8 : Rp 1.406,87 9 : Rp 1.452,02 >10 : Rp 1.492,52
Harga Grosir Karet Lump (Rp/Kg) di Ibukota Provinsi Februari 2016 Medan, Sumut : 4.500 Jambi : 7.000 Palembang, Sumsel : 10.450 Pekanbaru, Riau : 6.000 Bandung, Jabar : 5.100 Palangkaraya, Kalteng : 6.000 Banjarmasin, Kalsel : 6.050 Harga Grosir Kakao Fermented (Rp/Kg) di Ibukota Provinsi Februari 2016 Padang, Sumbar : 34.500 Yogyakarta, DIY : 29.400
