GAPKI (Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia) cabang Bengkulu ketika berdiri baru 9 perusahaan yang jadi anggota, sekarang sudah 14 perusahaan. Luas perkebunan anggota GAPKI Bengkulu hanya 25% dari total kebun sawit di provinsi ini. John Irwansyah Siregar, Ketua GAPKI Bengkulu terpilih menyatakan hal ini pada pelantikan pengurus GAPKI Bengkulu 2019-2024.
Luas perkebunan kelapa sawit Bengkulu didominasi oleh rakyat yaitu 65% sedang perkebunan besar swasta 34% dan BUMN 1%.Tahun 2018 harga CPO turun sehingga harga TBS juga ikut turun. “Waktu itu sampai ada tuduhan bahwa PKS mempermainkan harga dan sampai diperiksa berwajib, tetapi syukur tuduhan itu tidak terbukti,” katanya.
Sekarang kondisinya berbeda. Harga CPO turun diikuti juga produksi TBS. Saat ini PKS anggota GAPKI bersaing dengan PKS tanpa kebun untuk mendapatkan TBS petani. Harga TBS petani sekarang sudah diatas harga penetapan pemerintah.
“ Ada PKS anggota kami ada yang mengurangi jam operasi pabrik. Akibatnya kesejahteraan karyawan berkurang. Kami minta pemerintah provinsi untuk menata kembali perijinan PKS ini, terutama PKS tanpa kebun,” katanya. Selain itu peremajaan kebun petani harus berjalan supaya produksi TBS meningkat dan bisa memenuhi kebutuhan PKS.
Mengenai isu lingkungan, GAPKI Bengkulu merespon dengan memperhatikan lingkungan dan petani, juga berupaya meraih sertifikat ISPO dan RSPO. Dari 14 perusahaan saat ini 5 sudah bersertfikat ISPO, 1 RSPO sedang sisanya dalan proses ISPO.
GAPKI Bengkulu juga turut mendorong ekonomi daerah dengan menandatangani perjanjian dengan Pelabuhan Tanjung Priok mengembangkan terminal curah cair di pelabuhan Pulai Baai sekaligus pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus. Kalau sudah terbangun maka pengapalan CPO Bengkulu baik untuk pasar domestik maupun ekspor semunya lewat Pulai Baai sehingga ekonomi daerah ikut terangkat. Saat ini hanya sebagian saja yang lewat pelabuhan ini sedang sisanya di propinsi lain.
GAPKI juga mendukung program pemda untuk membangun industri hilir di daerah. Saat ini sudah ada satu perusahaan yang sedang membangun pabrik minyak goreng. Dengan berkembangnya industri hilir maka ketergantungan pada penjualan CPO ke luar provinsi akan berkurang.
