Semua bisa diselesaikan termasuk masalah-masalah yang ada pada program peremajaan sawit rakyat (PSR), untuk itu pemerintah terus mengakselerasi program PSR, karena memiliki efek yang cukup luas.
Hal itulah yang didiskusikan dalam sebuah diskusi Quo Vadis CSF: Membedah Peremajaan Sawit Rakyat di Jakarta.
Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS),Herdrajat Natawijaya mengakui bahwa tidak sedikit masalah yang mengganjal pogram PSR, salah satu diantaranya yaitu malah banyaknya lahan petani yang masuk daerah kawasan.
“Adaikan ada yang masuk kawasan kita akan bantu menyelesaikannya. Saat ini kita akan bantu semua permasalahannya termasuk membantu dalam mengurus lahan petani jika memang ada yang dikatakan masuk kawasan,” janji Herdrajat.
Untuk itu, Herdrajat berharap agar petani yang belum tergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi maka sebaiknya bergabung. Sebab salah satu syarat dalam melakukan PSRpetani harus tergabung dalam satu kelompok baik koperasi ataupun kemompok tani.
“Jadi saat ini sudah adar 50 kelembagaan pekebun baik dalam bentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) ataupun koperasi petani dengan jumlah 7.121 petani,” terang Herdrajat.
Lebih lanjut, menurut Herdrajat petani wajib tergabung dalam kelompok tani ataupun koperasi selain untuk memudahkan dalam pendataan luasr areal perkebunannya juga karena uang yang disalurkan tidak diberikan secara individu, melainkan atas nama kelompk tani atau koperasi.
“Masalahnya banyak petani yang ikut-ikutan menanam tanpa memiliki pengetahuan tentang kelapa sawit dan tidak bermitra dengan perusahaan hasilnya perkebunan yang kurang baik ditambah dengan tidak ikut tergabung dengan koperasi,” risau Herdrajat.
Hal senada diungkapkan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto bahwa ada banyak masalah yang menyelimuti petani kelapa sawit. Atas dasar itulah maka keberadaan petani kelapa sawit harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.
“Petani kelapa sawit, sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dan perusahaan perkebunan. Peningkatan kapasitas petani dan akses pasar hasil panen, juga harus terus ditingkatkan,”ujar Darto.
Sehingga, Darto berharap adanya sinergi antar pemangku kepentingan. Sebab, itu akan menjadi kunci sukses bersama, bagi pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia, demi menyuplai kebutuhan pasar minyak nabati dunia. “Dimana, pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs), juga menjadi tujuan bersama yang harus dicapai,” papar Darto.
Mendengar hal itu, Senior Advisor Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, menjawab bahwa saat ini keberpihakan pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Dimana, sebagian besar rakyat Indonesia berperan besar sebagai petani kelapa sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.
Melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, maka praktek budidaya menanam kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik petani, akan menghasilkan panen Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik. “Produktivitas hasil panen perkebunan kelapa sawit milik petani akan menjadi lebih baik dan masa depannya akan lebih sejahtera,” pungkas Abetnego. YIN
