Pemerintah sepertinya perlu meninjau ulang substansi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dldalam Kawasan Hutan. Ini karena Perpres tersebut dinilai menghambat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pengamat hukum Kehutanan Dr Sadino mengatakan, salah satu subtansi isi yang perlu ditinjau ulang menyangkut pengecualian perkebunan sawit masyarakat dalam konteks lahan garapan yang
Penerapan biodiesel 20% (B20) resmi diperluas ke segmen non public service obligation (PSO) per 1 September 2018. Melalui perluasan penerapan ini diharapkan bisa menghemat US$ 2 Miliar Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan perluasan penerapan ini dilakukan jugs karena besarnya defisit neraca perdagangan saat ini hingga mencapai sekitar USD 1,1 miliar adalah tingginya impor
Upaya Cargill membangun rantai pasokan minyak sawit yang bertanggung jawab di Indonesia dimulai dengan melakukan investasi terhadap petani dan komitmen untuk membangun praktik yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaanya, Cargill bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat lokal serta mitra LSM untuk mendorong produksi minyak sawit yang bertanggung jawab. Upaya-upaya tersebut memperoleh pengakuan dari pemerintah. PT Hindoli yang mengoperasikan
Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) menyatakan kesiapannya dalam memasok kebutuhan biodiesel untuk mendukung program mandatori penggunaan biodiesel 20% (B20). Program ini resmi diperluas ke segmen non public service obligation (PSO) per 1 September 2018. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menjelaskan, produsen biodiesel saat ini sudah siap melaksanakan program wajib B20 yang diperluas ke segmen bukan
PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) pada semester 1 tahun 2018 mencatatkan produksi CPO 868 ribu ton, naik 13,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 762 ribu ton. Produksi TBS 2,63 juta ton atau naik 6,6% dari semester 1 2017 2,47 juta ton. Sedang pembelian TBS pihak ketiga 1,66 juta ton, naik 31% dari
Guna mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 185 ribu hektar (Ha), PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menggelar Forum Group Discution (FGD). Diskusi dwi bulanan bertema “Mempercepat Peran Industri Sawit Dalam Pencapaian SDG”, di Yogyakarta, Selasa (28/8). Direktur PT RPN Dr Gede Wibawa, diskusi yang digelar kali
Kerjasama adalah kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah pihak, termasuk kerjasama antara petani. Atas dasar itulah diperlukan koperasi untuk menjembatani keinginan perusahaan dengan petani. Suka tidak suka harus diakui, bahwa kemitraan antara perusahaan dengan petani akan berjalan dengan baik jika kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan baik petani ataupun perusahaan, diantaranya kemitraan pada komoditas
Indonesia membutuhkan industri yang menghasilkan devisa tinggi juga menyerap tenaga kerja tinggi. Dan kelapa sawitlah yang memenuhi kriteria itu. Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono menyatakan hal ini pada lokakarya wartawan ekonomi dan pertanian. Tahun lalu, ekspor minyak sawit menyumbang devisa USD 22,9 miliar dan menyerap tenaga kerja sedikitnya 6 juta orang. “Atas keunggulan karakteristik ini,
Demi menjaga konsep traceabilty (ketelusuran), maka Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) mewajibkan bagi member perusahaan kelapa sawit untuk mensertifikasi petani plasmanya maksimal setelah 3 tahun setelah mendaptkan Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). “Jadi bagi perusahaan kelapa sawit yang sudah mendapatkan CSPO maka maksimal 3 tahun setelah mendapatkanya wajib mensertifikasi petani plasmanya. Kalau tidak mau maka
Ditengah-tengah merebaknya asososiasi yang mengatasnamakan petani, koperasi unit desa (KUD) petani masih tetap berdiri. Ini membuktikan bahwa jangan pernah meremehkan KUD petani meskipun kini usianya sudah tidak muda lagi. Meski begitu, tidak sedikit pihak yang ingin mengkerdilkan KUD petani karena dianggap mempersulit sebagian pihak untuk melakukan monopolinya. Padahal jika KUD petani yang ada disetiap desa
BOGOR – Sinergi antara dunia industri dan perguruan tinggi perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri gula di era Industri 4.0. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengembangan inovasi, komersialisasi inovasi, teaching industry, dan pengabdian masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan
Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang, jika orang tersebut tidak mau merubahnya. Tekad itulah yang dimiliki oleh petani Perkebunan Inti Rakyat – Transmigrasi (PIR-Trans) kelapa sawit. Mengacu dari sanalah Program tersebut tidak hanya untuk merubah ekonomi masyarakat dengan membagikan lahan seluas 2,5 hektar kepada setiap Kepala Keluarga (KK) untuk ditanami kelapa sawit. Tapi juga untuk
