Yogyakarta – Perkebunan sudah membuktikan diri sebagai penyumbang PDB Nasional terbesar tahun 2016 yang nilainya mencapai Rp 429 triliun. Angka tersebut didapat dari sektor perkebunan kelapa sawit, kopi, kakao, teh, rempah-rempah dan lainnya. Bahkan tingginya pendapatan yang dihasilkan dari komoditas perkebunan telah melebihi sektor migas yang nilainya hanya Rp 365 triliun. Hal tersebut diungkapkan oleh
BOGOR – Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP 71/2014 jo.PP 57/2016 masih menjadi regulasi yang menakutkan bagi investor. Padahal, pemerintah sedang bekerja keras mendorong masuknya investasi. Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional Refleksi Kebijakan Pengelolan Lahan Basah Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) di Bogor. Peneliti
Stop pengkerdilan tanamn perkebunan. Ini karena tanaman perkebunan tidak hanya menyumbang pendapatan negara terbesar, tapi juga sebagai perekat. Benar, perkebunan memang sudah membuktikan diri sebagai penyumbang PDB Nasional terbesar tahun 2016 yang nilainya mencapai Rp 429 triliun. Angka tersebut didapat dari sektor perkebunan kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah dan lainnya. Bahkan tingginya pendapatan yang dihasilkan
Sebagai daerah sentra kelapa dalam, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menyimpan banyak varietas kelapa dengan produktivitas tinggi. Salah satunya kelapa Sri Gemilang yang baru disetujui dilepas. Sri gemilang bukan hanya menghasilkan kopra tinggi. Namun varietas baru ini juga menjadi satu-satunya kelapa yang memiliki habitat di lahan pasang surut. Bagi Kabupaten Inhil, kelapa menjadi salah satu
Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menko Perekonomian dan pengusaha karet yang tergabung dalam GAPKINDO sepakat untuk menjalankan program peremajaan kebun karet rakyat. “Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas perkebunan karet dan meningkatkan kesejahteraan petaninya,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution. Pemerintah sudah menyiapkan SOP peremajaan karet rakyat yang meliputi ketersediaan bibit unggul bersertifikat, mekanisme land clearing,
Ada sebab ada akibat, begitulah yang terjadi pada petani tembakau dengan naiknya tarif cukai hasil tembakau pada 1 Januari 2018 dengan besaran rata-rata 10,4 persen. “Ini akan menjadi multi player effect, naiknya cukai hasil tembakau juga akan berdampak kepada petaninya dalam hal ini petani tembakau,” kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmudji saat
Kinerja Holding Perkebunan Nusantara –PT Perkebunan Nusantara (PTPN III Persero) per Oktober 2017 melesat. Perusahaan perkebunan plat merah ini mencatatkan laba bersih konsolidasi per Oktober 2017 sebesar Rp 921 miliar. Laba tersebut tumbuh 214 persen dibanding periode yang sama pada 2016 yang masih merugi Rp 806 miliar. Direktur Utama PTPN III Dasuki Amsir mengatakan, peningkatan
Tim Penilai Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (TP2V) meloloskan sepuluh varietas tanaman perkebunan. Kesepuluh varietas itu masing-masing dua tanaman tebu, tembakau (2), kelapa dalam (2), kelapa sawit, kapas, sagu, dan teh. Sidang yang berlangsung hingga di Depok, Jawa Barat, Kamis (2/11) itu dipimpin Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Muhammad Anas, dihadiri anggota TP2V antara lain Direktur
Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang, melakukan tanam perdana karet di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) Senin (23/10). Kegiatan ini merupakan upaya Ditjen Perkebunan melakukan peremajaan karet rakyat di Kabupaten Banjar seluas 500 hektar (Ha) pada 2017. Di Kalsel rencananya 1.500 Ha tanaman karet rakyat akan diremajakan tahun ini. Di Kalsel ada 263 ribu Ha
Ironis jika masih ada yang menganggap peran sub sektor perkebunan belum penting. Padahal secara nasional, saat ini dari 15 komoditas perkebunan yang penting telah memberikan kontribusi sebesar Rp 429 triliun terhadap PDB nasional. Nilai itu lebih besar dari kontribusi sektor minyak dan gas (migas). Hal tersebut dinyatakan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang, dalam Rapat
Pemerintah akan melakukan replanting karet dengan target 60% dari tanaman karet rakyat atau 1.8 juta ha selama jangka waktu 30 tahun (1 siklus tanaman karet) atau 60.000 ha/tahun. Pola tanam yang dipakai adalah pola tumpang sari berkelanjutan dengan populasi tanam karet 400 batang/ha. Demikian keputusan pertemuan Kantor Menko Perkenomian yang diwakili oleh Musdhalifah Mahmud dan
Tantangan perkebunan Indonesia saat ini tidaklah mudah. Perkembangan produksi pertanian dan perkebunan tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Populasi dunia mendekati 10 miliar orang pada tahun 2050. Kebutuhan konsumsi manusia juga meningkat 70 persen. Di sisi lain, perkembangan zaman membutuhkan rumah, lahan untuk industri dan kantor. Sedangkan, lahan perkebunan dan pertanian tidak
