Stop pengkerdilan tanamn perkebunan. Ini karena tanaman perkebunan tidak hanya menyumbang pendapatan negara terbesar, tapi juga sebagai perekat. Benar, perkebunan memang sudah membuktikan diri sebagai penyumbang PDB Nasional terbesar tahun 2016 yang nilainya mencapai Rp 429 triliun. Angka tersebut didapat dari sektor perkebunan kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah dan lainnya. Bahkan tingginya pendapatan yang dihasilkan
Benar, bahwa dunia masih mengakui Indonesia sebagai penghasil atau pemasok hasil-hasil perkebunan. Melihat hal ini maka PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) menggelar World Plantation Conferences and Exhibition 2017 (WPLACE-2017) yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 – 20 Oktober 2017 di Jakarta. “Jadi dengan dalam WPLACE-2017 ini akan dibahas bagamaiana komoditas perkebunan di Indonesia kedepan dan
Harus diakui, bahwa ekspor hasil perkebunan turut andil yang cukup besar dalam mendongkrak neraca perdagangan, hal tersebut terlihat dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor komoditas pertanian bulan Januari hingga Agustus 2017 mencapai USD 22,18 miliar, sedangkan nilai impor hanya USD 11,20 miliar, sehingga surplus USD 10,98 miliar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi cara peningkatan kesejahteraan petani atau nilai tukar petani yang dalam beberapa tahun terakhir selalu berkutat pada on farm-nya, selalu berkutat pada sektor budidaya, dan cenderung melupakan proses bisnisnya. Padahal, nilai tambah yang tinggi, nilai tambah yang besar itu berada pada proses agrobisnisnya. “Inilah paradigma yang harus kita ubah. Jangan sampai
Kakao Un-Fermented Aceh Tamiang, NAD : 19.000 Tanah Datar, Sumbar : 21.400 Kerinci, Jambi : 17.000 Lampung Timur, Lampung : 23.100 Sukabumi, Jabar : 19.500 Kulon Progo, DIY : 17.000 Jembrana, Bali : 24.950 Timor Tengah Selatan, NTT : 19.000 Bulukumba, Sulsel : 20.250 Kakao Fermented: Aceh Utara, NAD : 21.350 Padang Pariaman, Sumbar :
Perkebunan kopi, kakao dan rempah-rempah di Indonesia saat ini lebih dari 90% merupakan perkebunan rakyat. Salah satu permasalahan utama perkebunan rakyat adalah benih umumnya asalan. Hal ini menyebabkan produktivitas rendah dan sulit ditingkatkan, jenis produksi beragam, relatif rentan terhadap serangan OPT dan umur berproduksi lama. Saat ini Kementerian Pertanian sedang berupaya mengembalikan kejayaan rempah-rempah dan
Benih dibutuhkan tapi tidak diprioritaskan yang terdengar hanya benih jagung dan padi. Padahaal kita juga membutuhkan benih kelapa dalam, tebu dan lainnya yang berpotensi untuk mendukung kedaulatan pangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), Herman Khaeron, di Jakarta. Lebih lanjut, Herman menyayangkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali plasma nutfah yang
Memang hasil perkebunan di Indonesia rata-rata masuk lima besar di dunia, tapi jika semuanya digabungkan maka akan menjadi yang terbesar di dunia. atas dasar itulah PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) menyelenggarakan World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017. Contohnya, karet dan lada yang saat ini sebagai peringkat nomor dua, kakao dan kopi peringkat nomor tiga,
Kakao Un-Fermented Aceh Tamiang, NAD : 19.000 Tanah Datar, Sumbar : 19.500 Lampung Timur, Lampung : 17.750 Sukabumi, Jabar : 19.500 Kulon Progo, DIY : 17.000 Jembrana, Bali : 35.000 Ende, NTT : 21.500 Bulukumba, Sulsel : 20.200 Kakao Fermented: Aceh Utara, NAD : 20.000 Kampar, Riau : 24.500 Kulon Progo, DIY : 20.500 Jembrana,
Kakao Un-Fermented Aceh Tamiang, NAD : 19.000 Tanah Datar, Sumbar : 20.400 Lampung Timur, Lampung : 18.150 Sukabumi, Jabar : 20.250 Kulon Progo, DIY : 17.400 Jembrana, Bali : 37.150 Ende, NTT : 20.750 Bulukumba, Sulsel : 22.000 Kakao Fermented: Aceh Utara, NAD : 25.000 Kampar, Riau : 25.300 Kulon Progo, DIY : 20.500 Jembrana,
Sangat disayangkan bila pemerintah kurang memerhatikan penangkar perkebunan, padahal penangkar salah satu komponen dalam sub sektor perkebunan yang tidak dapat diindahkan terkait ketersediaan bahan tanam unggul. Melihat hal tersebut maka dibentuklah Asosiasi Penangkar Perkebunan Indonesia (APPI). Sebab harus diakui bahwa saat ini pemerintah kurang memperhatikan para penangkar perkebunan. Disisi lain, penangkar adalah pihak yang paling
Merespon berbagai program pengembangan yang akhirnya tidak berjalan dengan baik karena aspek perbenihan dan banyaknya masalah terkait mutu benih di kegiatan sebelumnya maka Ditjebun melakukan sebuah perubahan kebijakan perbenihan. Dimana kegiatan perluasan dan peremajaan pada setiap daerah harus didasarkan pada ketersediaan benih. Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Perkebunan. Ir Bambang, MM dalam arahnya pada Rapat Koordinasi
