Aksi Green Peace menduduki tangki minyak sawit di Sulawesi Utara menuai reaksi dari pemangku kepentingan kelapa sawit yaitu Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR). ASPEKPIR menyampaikan 5 tuntutan terhadap aksi Green Peace yang ditandatangani Setiyono, Ketua dan Bambang Gianto, Sekjen yaitu : 1. Petani Sawit mengutuk aksi Green Peace yang menduduki
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengamanatkan kepada pelaku usaha perkebunan untuk melakukan upaya tata kelola dan pemanfaatan lahan gambut pada usaha perkebunan. Menyadari bahwa kegiatan pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan memiliki komitmen dan tanggung jawab
Jakarta – Melalui Kemamputelusuran ke Perkebunan (Traceability to Plantation atau “TTP”), Golden Agri-Resources (GAR) mengklaim mampu mencapai rantai pasok yang dapat dilacak dan membangun kepercayaan antara perusahaan, pemasok langsung, dan pemasok untuk pemasok langsung tersebut. Dalam siaran pers yang diterima perkebunannews.com, Rabu (26/9), GAR menyatakan dapat mengembangkan rangkaian tindakan, pelatihan, serta rencana aksi untuk mendukung
Selasa (25/9/2018), sebanyak Dua puluh tiga aktivis Greenpeace bersama empat personel grup band musik Boomerang menduduki kilang minyak milik salah satu perusahaan kelapa sawit. Melihat hal tersebut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia siap melawan. “Jika LSM menduduki kilang minyak salah satu perusahaan kelapa sawit,maka kita pun petani siap menduduki kantor Greenpeace,”
Selasa (25/9/2018), sebanyak Dua puluh tiga aktivis Greenpeace bersama empat personel grup band musik Boomerang menduduki kilang minyak milik salah satu perusahaan kelapa sawit. Melihat hal tersebut pemerintah harus menindak tegas terhadap LSM yang bertindak seenaknya. “Pemerintah harus hadir atas kelakuan LSM tersebut yang seenaknya menduduki kilang minyak. Jika hal tersebut dibiarkan maka akan terus
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) menilai laporan Greenpeace Internasional yang dirilis belum lama ini merupakan sebuah penyerangan terhadap industri kelapa sawit nasional. Pemerintah perlu memberi tanggapan dan bersikap tegas atas laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu. Direktur Keuangan PT ANJ Lucas Kurniawan mengatakan, seluruh izin usaha perkebunan yang resmi diberikan oleh negara kepada pelaku
JAKARTA – Director of Council of Palm Oil Producer Countries (CPOPC), Mahendra Siregar mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia telah mengambil posisi yang tegas dalam mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan industri sawit tidak mendapatkan diskriminasi dari pasar internasional. Menurut Mahendra, kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling memenuhi ekspekatasi kriteria Sustainabililty Development Goals (SDGs) jika dibandingkan
Pekanbaru – Demi meningkatkan produktivitas nasional pemerintah tengah mengeluarkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 185 ribu hektar di tahun 2018 ini. Melihat hal tersebut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia siap mendukung. Berawal dari tahun sekitar 1974 hingga tahun 1992-an pemerintah mengeluarkan program perusahaan inti rakyat (PIR) perkebunanan kelapa sawit dengan
JAKARTA – Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang, menyerahkan 67 sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada perusahaan dan koperasi pekebun. Dengan demikian total sertifikat ISPO yang telah diserahkan per tanggal 18 Sepertember 2018 sebanyak 413 terdri 406 perusahaan dan satu asosiasi pekebun swadaya 4 KUD kebun swadaya, dan 3 KUD plasma. Total luas lahan
Dari target pemerintah peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 185.000 ha,Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR) bisa menyediakan 135.000 ha yang siap. “Sebenarnya ada 516.000 ha kebun eks PIR yang sudah layak diremajakan. Tetapi tahap awal kita ajukan 135.000 dulu,” kata Setiyono, Ketua Umum ASPEKPIR Indonesia menyatakan hal ini. Total lahan petani eks PIR adalah
Wilmar mendukung peluncuran Filling Machine Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o) oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita di Bandung. Mesin pengisian minyak goreng ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 9/M-DAG/PER/2/2016 yang mewajibkan peredaran minyak goreng curah menggunakan kantong kemasan sederhana. Direktur Teknik Wilmar Erik Tjia mengatakan, Wilmar mengapresiasi kebijakan Pemerintah
Pada tanggal 1 September 2018 lalu, pemerintah telah meluncurkan perluasan mandatori biodiesel B20. Penggunaan BBM jenis solar B20 ini diberlakukan baik untuk PSO (public service obligation) ataupun non-PSO, sehingga tidak ada lagi BBM jenis solar B0 dan menekan dapat menekan deficit perdagangan. “Salah satu jangkar kebijakan kita untuk menekan defisit neraca perdagangan adalah B20 ini.
