Program restorasi gambut berkelanjutan menciptakan manfaat ekonomi, sosial dan ekologis secara seimbang dan inklusif. Setahun sudah Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk. Namun sejauh ini belum terlihat secara jelas bagaimana sistem restorasi gambut yang di implementasikan. Yang muncul ke publik hanya bentuk-bentuk pendekatan parsial, pendekatan proyek dan cenderung memelihara ketegangan dan belum mengakamodasikan kepentingan antar stakeholder.
Dalam rangka mewujudkan sinergi BUMN di bidang industri peternakan yang terintegrasi, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) melebarkan sayap bisnisnya ke unggas. RNI (Persero) melalui anak perusahaannya, PT PG Rajawali II dan PT Berdikari (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Berdikari United Livestock (PT BULS) telah menindaklanjuti MoU yang sudah ditandatangani kedua belah pihak dengan melaksanakan penandatanganan
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.61 Tahun 2015 bahwa salah satu tujuan didirikannya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yaitu melakukan peremajaan kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat, tapi sudah dua tahun berjalan belum terlihat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Anizar Simanjuntak kepada perkebunannews, akhir Februari 2017,
Kalimantan Tengah – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asoasiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan keberatan dengan diiberlakukannya Perda nomor 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2035. Selain itu DPW Apskasindo juga meminta perlindungan pada Menteri Dalam Negeri. Karyadi, Ketua DPW Apkasindo Kalteng menyatakan hal ini didampingi JMT.Pandiangan,
Palangkaraya – Pemerintah perlu untuk merevisi sejumlah aturan kontroversial dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Beberapa aturan kontroversial diantaranya menyangkut kriteria gambut rusak yang ditetapkan hanya berdasarkan muka air gambut yang paling rendah 0,4 meter. Selain itu, penetapan 30% dari Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai fungsi lindung akan
Kebijakan moratorium perkebunan, menurut Dirjen Perkebunan, Bambang, merupakan niat pemerintah menertibkan kembali izin-izin yang sudah diberikan oleh gubernur dan bupati. Dilakukan evaluasi terhadap konsesi yang diberikan, apakah sudah dimanfaatkan dengan baik atau belum. Berdasarkan hasil evaluasi ini maka perizinan akan ditinjau kembali. “Dengan kebijakan ini kita mem beri kesempatan pada pengusaha yang mendapatkan izin konsesi
Pertumbuhan industri sawit Indonesia harus didukung dengan adanya kedaulatan untuk memajukan industri sawit Indonesia. Sisi lain dalam perkembangan industri minyak sawit Indonesia adalah adanya fenomena yang begitu kuat dan menekan pertumbuhan industri sawit Indonesia, serta menghembuskan beranekaragam kampanye negatif, baik dalam bidang kesehatan, alasan lingkungan dan isu Orang Utan dan Gajah Sumatera. Beberapa isu negatif
Meskipun kelapa sawit terbukti telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat dan negara tapi serangan black campaign (kampanye hitam) yang dilancarkan ke kelapa sawit di Indonesia semakin besar. melihat hal ini maka sudah seharusnya komoditas minyak emas ini memiliki ilmuwan sosial. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono mengakui memang sudah seharusnya komoditas kelapa
Terbukti, melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) bisa meningkatkan produksi, diantaranya melalui Bimbingan Teknis (bimtek) peserta memahami dan mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan kemanan pangan. Kemudian menyiapkan Dokumen Sistem Mutu (doksistu) dan dokumen pendukung lainnya sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan),
Dari konsesi PT Smart Tbk, seluas 500.000 ha, ada 75.000 ha lahan yang dimasukkan sebagai areal konservasi dan tidak dibuka, tetap dibiarkan sebagau hutan. Dari jumlah itu ada 17.000 ha areal gambut yang dikonservasi. Agus Purnomo, Managing Director Sustainability PT Smart Tbk menyatakan hal ini. Sedang lahan gambut yang sudah dibuka 20-30 tahun lalu dan
Salah satu syarat untuk mencapai swasembada gula adalah melalui peningkatkan produksi dengan penggunaan varietas unggul. Dimana pengembangan kebun benih datarnya (KBD) dirancang agar sesuai target penanaman kebun tebu giling (KTG) sehingga panennya sesuai dengan waktu giling di Pabrik Gula (PG). Maka dalam hal ini pengembangan kebun benih harus disusun dengan matang. Hal tersebut diungkapkan oleh
Dalam rangka mengembangkan 7 komoditas strategis oleh Kementerian Pertanian (Kementan) maka Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menggandeng PT Pertani Persero untuk mengembangkan dan memperbanyak benih ungul tebu “Benih unggul tebu tersebut nantinya akan mempunyai kadar rendemen sebesar 12 persen dengan produktivitas sebesar 150 ton/hektar/tahun. Melalui benih unggul tersebut kami harapkan produksi tebu nasional akan
