Hingga akhir 2016, Golden Agri-Resources (GAR) mengklaim berhasil menjalin kesepakatan dengan 10 desa di Kalimantan untuk melindungi lebih dari 7.000 hektar hutan Ber-Stok Karbon Tinggi (SKT). Saat ini perusahaan tengah menerapkan pendekatan yang sama di wilayah perkebunannya. “Setelah berhasil mengidentifikasi luasan area konservasi di area konsesi kami yang setara dengan luas Singapura, kini kami bekerja
Kelapa sawit telah menjadi komoditi andalan dan strategis Indonesia, namun berbagai permasalahan teknis dan klasik masih selalu dijumpai. Diantaranya adalah penggunaan bibit ilegitim, peremajaan, pemupukan, efektivitas panen, serta permasalahan hama dan penyakit yang belum terselesaikan secara efektif. Hasril Hasan Siregar, Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit menyatakan hal ini pada Pertemuan Teknis Kelapa Sawit di Solo.
Jelang bulan Ramadhan biasanya permintaan minyak sawit meningkat karena konsumsi minyak sawit bertambah pada selama bulan Ramadhan dan pada hari Raya Idul Fitri. Tapi berbeda dengan bulan Ramdhan tahun 2017 ini Menurut Fadhil Hasan, Direktur Ekesekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bahwa Ramadhan tahun 2017 ini berbeda dengan Ramadhan tahun sebelumnya. Hal ini karena
Petani tebu kini boleh bernafas lega. Karena petani tidak lagi dibebankan pajak pertambahan nilai (PPN). Setidaknya itulah hasil rapat antara antara Direktur Jenderal Pajak dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia dan Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Kamis (13/7) di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Hasil rapat memutusakan, pertama, atas penyerahan gula oleh petani beromset di
Suka tidak suka, harus diakui bahwa ekspor kelapa sawit, baik dalam bentuk crude palm oil (CPO) ataupun turunannya bahkan hingga biomassa terus meningkat. Salah satunya ekspor cangkang ke negeri Jepang yang tumbuh sebesar 40% sejak 3 tahun belakangan ini. Terbukti, bahwa ekspor cangkang sawit ke Jepang tahun 2016 mencapai 450 ribu ton dan ke Korea
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDP KS kembali melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel Periode Mei – Oktober 2017 dengan 19 produsen. Pembiayaan Pengadaan Biodiesel ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah untuk mendukung pembangunan industri sawit yang berkelanjutan dan sekaligus mendorong peningkatan diversifikasi energi, terutama pemanfaatan energi terbarukan. “Kami mengumumkan
Memang sudah seharusnya sebuah perusahaan tidak hanya memperhatikan petani plasmanya tapi juga petani swadaya. Hal ini lantaran sebuah pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan tidak hanya menerima tandan buah segar (TBS) dari lahannya sendiri dan petani plasmanya tapi juga dari petani swadaya. Jika bukan pemerintah dan perusahaan penerima TBS petani swadaya siapa lagi yang harus
Sebagai seorang pemimpin seharusnya bisa hadir secara adil, dan tidak membeda-bedakan petani dari komoditasnya, karena setiap komiditas pertanian itu juga bagian dari kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Arum Sabil, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) kepada wartawan saat acara halal bi halal di kantor pusat Himpunan Kerukunan
Presiden diharapkan mengoreksi pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap komoditas gula. Karena pengenaan PPN itu berdampak langsung pada petani tebu. Petani butuh kebijakan peraturan presiden atau peraturan pemerintah guna memperkuat dihapusnya penarikan pajak sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menerima Asosiasi Petani
Jangan lupakan petani, itulah yang tertanam pada Asian Agri yang komitmen tidak hanya mengangkat petani plasma tapi juga swadaya. Harus diakui bahwa perkembangan kelapa sawit milik petani sangatlah massif. Terbukti, berdasarkan catatan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian bahwa dari luas perkebunan kelapa sawit tahun 2016 yang mencapai 11.672.861 hektar, luas perkebunan petani rakyat mencapai 4.763.797 hektar,
Bukanlah hal yang sulit untuk melakukan peremajaan kelapa sawit, saat ini Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) sedang menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk segera merealisasikannya. Keoptimisan dalam melakukan peremajaan, Bambang mengatakan, karena pihaknya sudah mempunyai jaringan dinas-dinas perkebunan mulai dari tingkat Kabupaten hingga Provinsi. “Kita yakin peremajaan seluas 20.750 hektar bisa diaelsaikan. Hal ini karena
Dari 4000 pestisida yang terdaftar di Direktorat Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, hanya 1000 atau 25% saja yang beredar di pasar. “Sisanya tidak tahu kemana , apakah tidak diproduksi atau kalah bersaing. Padahal kalau sudah terdaftar bisa masuk e katalog untuk tender,” kata Direktur PupuK dan Pestisida, Muhrizal Sarwani, pada
