Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menyelenggarakan pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid, Spanyol, Selasa (28/05/2024). Pertemuan ini dihadiri oleh anggota CPOPC dengan pejabat pemerintah dan pelaku industri kelapa sawit di Spanyol. Pertemuan ini membahas mengenai perkembangan kesiapan implementasi peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/UEFR) dan tantangan lainnya yang dihadapi industri kelapa sawit.
Wakil Sekretaris Jenderal CPOPC, Datuk Nageeb Wahab, menginisiasi pertemuan ini dengan mengangkat berbagai kekhawatiran mengenai isu-isu pada tahapan awal implementasi EUDR yang akan ditetapkan pada 30 Desember 2024. Negara anggota seperti spanyol dan negara produsen masih belum jelas mematuhi EUDR karena kurangnya penjelasan mengenai pedoman implementasi dari dewan komisi Eropa. CPOPC khawatir dengan ketidakpastian peraturan tersebut tetapi tetap optimis pada persiapan yang ada di negara anggotanya yakni di Indonesia dan Malaysia untuk dapat mematuhi aturan tersebut.
Dalam sambutannya, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol, Dr Muhammad Najib, menyoroti bahwa meskipun minyak kelapa sawit merupakan sebuah isu dan menjadi subjek dari EUDR. Industri saawit harus dipahami sebagai industri yang berkelanjutan. Negara-negara produsen utama sawit yakni Indonesia dan Malaysia telah melakukan langkah terbaik untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.
Sekretaris Jenderal CPOPC, Dr Rizal Affandi Lukman, berbicara mengenai pentingnya kolaborasi antara negara produsen dan konsumen dalam mengimplementasikan EUDR. CPOPC SG memandang tujuh bulan ke depan sebagai waktu yang sangat penting untuk menghindari gangguan pasokan dan untuk memastikan inklusi petani kecil dalam rantai pasokan. CPOPC SG mendesak Komisi Eropa untuk mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi oleh petani kecil dan juga upaya yang dilakukan oleh negara-negara produsen, khususnya Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan kredensial berkelanjutan melalui pengembangan platform ketertelusuran di kedua negara tersebut.
Penasihat Eksekutif Yayasan Spanyol untuk Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan, Horacio González – Alemán, dan Penasihat Eksekutif Yayasan Spanyol untuk Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan, Horacio González, keduanya menyoroti kelapa sawit sebagai minyak nabati yang tak tergantikan di pasar Uni Eropa. Pengadaan yang bertanggung jawab melalui EUDR dianggap bukan cara yang mudah. Oleh karena itu kolaborasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan mengisi kesenjangan antara negara produsen dan konsumen.
Para pemangku kepentingan industri mencatat pentingnya minyak kelapa sawit dan bahan baku lainnya yang terkena dampak dari peraturan tersebut. Proses produksi dan risiko yang dapat ditimbulkan oleh gangguan pasokan terhadap bisnis mereka, terutama pada awal implementasi EUDR. CPOPC juga menyatakan keprihatinannya mengenai kemungkinan tidak diikutsertakannya para petani kecil, yang mewakili lebih dari 40 persen dari total area produksi kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia.
Sekretaris Jenderal CPOPC memberikan pengarahan kepada Ibu Schomaker dan para pejabat NVWA mengenai kemajuan pengembangan alat penelusuran yang menghubungkan rantai pasokan di negara produsen dengan operator di negara konsumen. Para pejabat NVWA sepakat untuk mengadakan pertemuan teknis, yang akan difasilitasi oleh CPOPC, dengan otoritas terkait di Indonesia dan Malaysia untuk membahas lebih lanjut mengenai alat penelusuran yang tersedia untuk mematuhi EUDR.
