JAKARTA, Perkebunannews.com – Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan, keberadaan minyak sawit terus memberikan kontribusi besar bagi negara dan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan industri turunan minyak sawit sebagai bioenergi, yang juga menguntungkan secara lingkungan. “Minyak sawit harus terus dikembangkan, supaya memberikan banyak keuntungan bagi pendapatan negara, sosial masyarakat dan lingkungan yang lebih baik,” ujar
Solok – Sudah menjadi rahasia umum Kabupaten Solok merupakan salah satu “surga” kopi di Indonesia, bahkan kini pemasarannya telah naik kelas atau tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Atas dasar itulah pemerintah melalui Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian terus mendorng sentra-sentra produksi kopi salahsatunya di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. “Jadi kita
Putusan MA No. 70P/2013 tanggal 25 Februari 2014 yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 telah menyebabkan penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dikenakan PPN 10%. Hingga hari ini keputusan tersebut telah berjalan lebih dari empat tahun. Menurt Azis Pane, Ketua Umum Forum Dewan Komoditas Perkebunan pungutan
SEMINAR TEKNIS KELAPA SAWIT (STKS) Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Prinsip Ketenagakerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit, ”Sharing Socfindo’s Experience on Oil Palm Productivity (SSEOPP)” & Field Trip Waktu Pelaksanaan Rabu & Kamis, 13 & 14 Februari 2019 Lokasi Hotel Aryaduta – Palembang Jl. POM IX Palembang Square – Palembang Unduh AGENDA | FORMULIR
Sudah bukan rahasia lagi bahwa lalu lintas sugai yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah jalur strategis untuk melakukan perdagangan ilegal, khususnya peradagangan pangan, untuk itu penegakan hukukm yang tegas sebagai solusi membenrantas peradagangan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh DR Arifin Tasrif, Kepala Pusat Kepatuhan dan Kerjasama Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian
Kolaka Timur – Demi meningkatkan nilai jual dan daya saing petani maka Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan menggelontorkan sarana pasca panen berupa Solar Dryer Dome (SDD) untuk petani perkebunan di Kolaka Timur (Kotim), Sulawesi Tenggara. “Bantuan alat pascapanen yang berupa Solar Dryer Dome (SDD) dari dana APBN Ditjen Perkebunan tahun 2018 ini, petani dapat lebih
Rencana pemerintah untuk membuka investasi pabrik crumb rubber sebebas-bebasnya perlu dipertimbangkan kembali. Sebab industri yang ada sekarang sudah dibawah kapasitasnya. Kalau semakin banyak industri maka akan semakin banyak yang iddle dan tidak efisien. Moenarji Soedargo, Ketua Umum GAPKINDO (Gabungan Pengusaha Karet Indonesia) menyatakan hal ini pada Perkebunannews.com. “Semakin tidak efisien maka cost akan semakin besar.
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Puslitbangbun baru 6 tahun memegang mandat meneliti tebu. Meskipun demikian sudah dipercaya mendampingi beberapa PG baru terutama untuk uji varietas apa saja yang cocok . Prof Dr Drs Subiyakto MP, Penaggung Jawab Program Tanaman Pemanis, Balittas Malang menyatakan hal dalam perbincangan dengan Perkebunannews. Saat ini Balittas bekerjasama dengan PT
Tahun 2017 inflasi mencapai 1,26% atau terendah dan andil bahan pangan 0,26% atau terendah sepanjang 2014-2018. Hal ini tidak terlepas dari peranan Kementerian Pertanian. Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, menyatakan hal ini pada Bincang Asyik Pertanian (BAKPIA). Kementan bergerak dalam 3 aspek yaitu ketersediaan, distribusi dan ketermanfaatan. Ketersediaan dilakukan lewat peningkatan produksi
Kolaka Utara – Jelang pergantian tahun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan gerakan revitalisasi kakao di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian untuk mengembalikan kejayaan komoditas perkebunan Indonesia dengan membagikan bibit unggul gratis kepada petani. Amran secara langsung memberikan bantuan benih unggul tanaman kakao sebanyak 1,5
Persoalan terkait status tataguna lahan (terutama lahan yang berada di kawasan hutan dan lahan gambut) dan status kepemilikan lahan (sertifikasi lahan) perlu dituntaskan untuk memperoleh solusi komprehensif dan akurat dalam pelaksanaan PSR. Teguh Wahyudi, Dirut PT Riset Perkebunan Nusantara menyatakan hal ini. Hal ini sangat penting, karena kedua status lahan tersebut merupakan pintu masuk pertama
Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan jangan dianggap beban, tetapi harus dilihat sebagai upaya perusahaan menolong masyarakat dan menambah pasokan TBS ke pabrik. Dirjen Perkebunan, Bambang, menyatakan hal ini. Berdasarkan Permentan nomor 26 tahun 2007 luas areal tambahan perusahaan kebun kelapa sawit dari tahun 2007 sampai 2017 adalah 4.371.990 ha. Dengan lahan seluas itu
