Rencana pemerintah untuk membuka investasi pabrik crumb rubber sebebas-bebasnya perlu dipertimbangkan kembali. Sebab industri yang ada sekarang sudah dibawah kapasitasnya. Kalau semakin banyak industri maka akan semakin banyak yang iddle dan tidak efisien. Moenarji Soedargo, Ketua Umum GAPKINDO (Gabungan Pengusaha Karet Indonesia) menyatakan hal ini pada Perkebunannews.com. “Semakin tidak efisien maka cost akan semakin besar.
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Puslitbangbun baru 6 tahun memegang mandat meneliti tebu. Meskipun demikian sudah dipercaya mendampingi beberapa PG baru terutama untuk uji varietas apa saja yang cocok . Prof Dr Drs Subiyakto MP, Penaggung Jawab Program Tanaman Pemanis, Balittas Malang menyatakan hal dalam perbincangan dengan Perkebunannews. Saat ini Balittas bekerjasama dengan PT
Tahun 2017 inflasi mencapai 1,26% atau terendah dan andil bahan pangan 0,26% atau terendah sepanjang 2014-2018. Hal ini tidak terlepas dari peranan Kementerian Pertanian. Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, menyatakan hal ini pada Bincang Asyik Pertanian (BAKPIA). Kementan bergerak dalam 3 aspek yaitu ketersediaan, distribusi dan ketermanfaatan. Ketersediaan dilakukan lewat peningkatan produksi
Kolaka Utara – Jelang pergantian tahun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan gerakan revitalisasi kakao di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian untuk mengembalikan kejayaan komoditas perkebunan Indonesia dengan membagikan bibit unggul gratis kepada petani. Amran secara langsung memberikan bantuan benih unggul tanaman kakao sebanyak 1,5
Persoalan terkait status tataguna lahan (terutama lahan yang berada di kawasan hutan dan lahan gambut) dan status kepemilikan lahan (sertifikasi lahan) perlu dituntaskan untuk memperoleh solusi komprehensif dan akurat dalam pelaksanaan PSR. Teguh Wahyudi, Dirut PT Riset Perkebunan Nusantara menyatakan hal ini. Hal ini sangat penting, karena kedua status lahan tersebut merupakan pintu masuk pertama
Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan jangan dianggap beban, tetapi harus dilihat sebagai upaya perusahaan menolong masyarakat dan menambah pasokan TBS ke pabrik. Dirjen Perkebunan, Bambang, menyatakan hal ini. Berdasarkan Permentan nomor 26 tahun 2007 luas areal tambahan perusahaan kebun kelapa sawit dari tahun 2007 sampai 2017 adalah 4.371.990 ha. Dengan lahan seluas itu
Pandeglang – Wilmar melalui anak perusahaannya, PT Multimas Nabati Asahan (MNA) menggelontorkan bantuan berupa bahan pangan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari bagi korban tsunami di Banten. Wakil Presiden Direktur PT Multimas Nabati Asahan MP Tumanggor mengatakan, dalam menyalurkan bantuan tersebut, Wilmar bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan pihak terkait lainnya. Bantuan tersebut disalurkan di tiga wilayah di
Jakarta, Perkebunannews.com – Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) mengkhawatirkan potensi konflik sosial akibat kebun plasma belum dibangun. Padahal pembangunan kebun plasma sebagai kewajiban yang diatur Undang-undang Perkebunan. Demikian dikatakan Iwan Nurdin anggota TPPKA dari Kantor Staf Presiden usai kunjungan kerja ke Merauke, Papua, Kamis (13/12). Dia khawatir potensi konflik malah akan memicu masalah sosial.
Bandung – Minum teh, kini tidak lagi hanya dilakukan di pagi ataupun sore hari. Minum teh kini sudah menjadi gaya hidup khusunya kaum milenial. Terbukti, saat ini minuman teh dalam kemasan botol siap minum telah menghiasi seluruh mini market dengan berbagai merk dan ukuran. Ini artinya konsumsi minum teh telah meningkat khususnya pada kaum muda.
Salah satu strategi untuk meningkatkan produksi kakao adalah dengan memperbanyak sumber benih. “Perlu dibangun sumber-sumber benih di setiap sentra produksi. Dengan cara ini tidak perlu lagi mengangkut benih dari Jawa sampai ke Sulawesi. Bangun sumber benih di setiap sentra produksi,” kata Rubiyo, Profesor Riset Bidang Pemulian dan Genetika Tanaman, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian
JAKARTA, Perkebunannews.com – Pemerintah terus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit salah satunya mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Perijinan Perkebunan (Siperibun). Setidaknya jumlah perizinan yang dihimpun Ditjenbun mencapai 1.380 dengan jumlah pelaku usaha 2.121 perusahaan di 13 provinsi dan 97 kabupaten. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang, dalam Dialog Akhir bertemakan “Membenahi Tata Kelola Sawit
Sehubungan dengan berita di Perkebunannews.com tanggal 18 Desember 2018 tentang wajib uji DNA bagi bibit kelapa sawit untuk PSR menurut Dirut Utama BPDPKS, Dono Boestami , di lapangan saat ini masih dalam proses diskusi. ” “Mekanisme implementasi dan pendanaanya masih dalam proses. Karena itu sampai saat ini belum ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dan belum menjadi
