Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30% atau B30 pada kendaraan mulai tahun depan. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan impor juga menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan. “Hal yang penting adalah komitmen semua pihak harus jalan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, ketika me-launching Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 (campuran biodiesel 30%
JAKARTA, Perkebunannews.com – Calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming sangat dekat dan peduli dengan anak-anak muda yang memiliki jiwa entrepreneurship. Karena itu dia mendukung dan mendorong para pengusaha muda. Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, itu eksis di social media bahkan tahun lalu sukses menggelar Proposal
Bogor – Komoditas vanili pernah menjadi bagian penting ekonomi di nusantara dan membawa nama Indonesia sebagai produsen nomor wahid di dunia. Namun di era 2005 sampai dengan 2016, masa keemasan vanili mulai luntur, dan saat ini mulai bangkit kembali. Hal tersebut diungkapkan oleh Wawan Lukman, Kepala Kebun Percobaan Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. “Jadi
Masalah terbesar kelapa sawit Indonesia adalah kelapa sawit rakyat terutama petani swadaya. Petani kelapa sawit swadaya ini berkembang dengan pesat setelah mereka melihat petani plasma sukses dan sejahtera. Petani kelapa sawit rakyat ini berkembang mulai tahun 1990. Tidak seperti petani kelapa sawit plasma yang dibina inti sehingga legalitas lahan jelas, menggunakan bibit legal bersertifikat dan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman minta Ditjen Perkebunan untuk tetap fokus mengembangkan sub sektor perkebunan seperti rempah dan komoditas perkebunan strategis lainnya ke depan. Bahkan pengembangan sub sektor perkebunan diharapkan tak hanya di hulu saja tetapi sampai ke hilir juga. Nilai tambah perkebunan ada di hilir. Program andalan yaitu Ditjenbun yaitu BUN 500 yaitu benih bermutu
Kementerian Pertanian (Kementan) kembali berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah 10 tahun, opini WTP ini diraih Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman secara berturut dalam tiga tahun terakhir yakni sejak 2016 hingga 2018. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
Jakarta – Jika sampai benih illegal ini masuk maka resikonya bisa menular pada tanaman lainnya, terutama tanaman yang ada disekitar benih tesebut. Hal tersebut diungkapkan Saleh Mokhtar, Direktur Perbenihan, Ditjen Perkebunan, saat ditemui perkebunannews, di ruang kerjanya. Lebih dari itu, menurut Saleh, benih ilegal juga bisa mempengaruhi produktivitas tanaman yang ada di sekitarnya. Sebab benih
Jakarta – Benar bahwa negara Indonesia sangatlah luas, bahkan luasnya mencapai 1,905 juta km². Bahkan menurut data, Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman”bukan hanya luas Indonesia memiliki 17.504 pulau. Melihat data tersebut maka tidaklah heran jika ada beberapa benih yang ingin mencoba-coba mauk ke dalam wilayah Indonesia. Alhasil melihat fakta tersebut maka pemerintah Indonesia
Di Belanda ada 2 konfederasi buruh besar, salah satunya adalah CNV. CNV punya yayasan yang bernama CNV internasional yang mengelola proyek di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Menurut Amalia Falah Alam, Country Representative Indonesia/Consultant CNV International kepada Perkebunannews.com, salah satu proyeknya di Indonesia adalah bekerjasama dengan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dimana salah
Pemerintah Jepang melalui Agency for Natural Resources and Energy (ANRE) , Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) saat ini sedang mengkaji keberterimaan sawit dan turunannya. Untuk itu dibentuk panel untuk mengkonfirmasikan berbagai isu. Khusus ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang dikonfirmasi adalah aspek keberlanjutan dari sisi lingkungan, sosial dan ketenagakerjaan, konflik pangan dan bahan
JAKARTA, Perkebunannews.com – Polemik tata ruang yang tak berkesudahan harus diselesaikan dengan ditunjuknya satu otoritas tunggal yang punya kewenangan penuh menangani persoalan tersebut. Otoritas itu juga harus mampu melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan terkait tata kelola lahan. Hal tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Aspek Tenurial
Jakarta – Kelapa sawit memang berasal dari Afrika, tapi perkembangannya di Indonesia cukup pesat. Atas dasar itulah Afrika akan berguru mengenai kelapa sawit kepada Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Fadhil Hasan, Pengurus Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) disela-sela Buka Puasa Bersama para media di Jakarta. Bahkan, menurut Fadhil, Afrika akan berguru kelapa sawit kepada Indonesia karena
