Sejak tahun 2017 yang lalu pemerintah (Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit-Kementerian Keuangan) telah memulai program Peremajaan Sawit rakyat. Replanting Sawit rakyat yang langsung dimulai oleh Presiden Jokowi di Banyuasin (Sumsel) dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat yang memang masih rendah. Mengingat sawit rakyat merupakan 42 persen dari luas kebun
Masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam tata kelola sawit di Indonesia. Perbaikan harus terus dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk kampanye negatif. “Kalau terus dilayani kita nanti malah lupa berbenah. Saya minta dukungan alumni instiper untuk memperbaiki tata kelola sawit,” kata Dirjen Perkebunan, Bambang, pada seminar yang diselenggarakan Keluarga Alumni Instiper Jogyakarta. Ketimpangan merupakan
Gernas kakao yang diselenggarakan selama 3 tahun yaitu 2009-2011 telah menjadi penyelemat kakao Indonesia. “Produksi kakao sekarang yang dikeluhkan kurang justru karena adanya gernas kakao. Kalau gernas kakao tidak ada maka bisa saja kakao Indonesia sekarang tinggal nama,” kata kata Dirjen Perkebunan Bambang, pada peringatan Hari Kakao Indonesia. Sebenarnya kalau dikelola dengan baik, produktivitas kakao
Bagi pelaku perkebunan kelapa sawit menerapkan konsep sustainable (keberlanjutan) bukanlah suatu tuntutan luar negeri tapi suatu kesadaran bagi pelaku. Hal itulah yang bergeuruh dalam ruangan Diskusi Sawit Berkelanjutan dengan tema “Sukses Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan,” di Jakarta yang dihadiri perkebunannews.com. Dalam diskusi tersebut Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan bahwa
Jakarta, Perkebunannews.com – Kebun-kebun kelapa sawit petani yang masuk dalam kawasan hutan harus segera dilakukan pelepasan. Kepala daerah harus proaktif segera minta pelepasan. Gamal Nasir, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR menyatakan hal ini, Rabu (24/10). “Pembangunan harus berpihak kepada masyarakat. Rakyat yang sudah puluhan tahun membuka kebun sawit dan ternyata masuk kawasan
Berbagai cara terus digenjot untuk mendongkrak program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diantaranya dengan memperkecil persyaratan dari 20 item menjadi 14 item. Bambang Gianto, petani asal Sumatera Selatan mengakui bahwa semenjak adanya rekomendasi teknis (rekomtek) di Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. Kalau dulu permohoan diajukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu membuat tidak jelas
Palembang, Perkebunannews – Tidak ada batas waktu proses pencairan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit menjadi salah satu penyebab terhambatnya peremajaan sawit rakyat di Sumatera Selatan. Padahal proses verifikasi administrasi di daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, sudah ada batas waktunya. Hal tersebut terungkap dalam rapat
Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan Indonesia, bahkan permintannya pun terus meningkat baik di dalam ataupun luar negeri. Atas dasar itulah diadakannya “Sarasehan Nasional Kopi,” semlama 3 hari dari tanggal 10-12 November 2018 di Bogor, Jawa Barat. Acara yang diadakan 3 hari tersebut, pertama pada tanggal 10 November 2018 diadakan fieldtrip ke kebun kopi Cibulao,
Dahulu Belanda datang ke Indonesia hanya ingin menguasai rempah-rempah di Indnonesia bukan karena tambang, karena itu Kementerian Pertanian berjanji akan mengembalikan kejayaan tersebut dengan cara pemberian bibit lada dan pala sebanyak 30 juta batang secara gratis ke masyarakat. “Dengan budidaya yang dijelaskan Kepala Badan tadi selama 2-3 tahun produksi bisa mencapai 220 ribu ton. Indonesia
Salah satu kunci sukses peremajaan yang dilakukan KUD Mukti Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin adalah keterbukaan dan dialog terus menerus dengan anggota. “Sejak dua tahun lalu kita sudah membicarakan masalah peremajaan ini dengan anggota. Hasilnya apapun yang terjadi walau harus meminjam uang dari bank petani setuju dilakukan. Bersamaan dengan peremajaan ada dana bantuan BPDPKS tahun 2017
Kementerian Pertanian mempermudah sistem perizinan di sektor pertanian melalui layanan berbasis Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Melalui sistem ini akan memperpendek waktu layanan perizinan sehingga lebih transparan dan akuntabel. Prof.Erizal Jamal, Kepala Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa sistem perizinan yang transparan dan lebih cepat menjadi fokus awal untuk
Dari 11,7 juta ha kebun kelapa sawit di Indonesia, luas kebun kelapa sawit rakyat mencapai 40%, dengan jumlah petani dan pekerjanya mencapai 4.432.362 orang. Dengan jumlah petani sebanyak itu tidak mungkin semuanya bergabung dalam satu organisasi asosiasi petani. Wajar jika banyak asosiasi untuk menyuarakan kepentingan petani. “Saat ini yang tercatat resmi ada 8 asosiasi petani
