Berita Terbaru

Penyederhanaan Aturan Memperlancar Program PSR

Berbagai cara terus digenjot untuk mendongkrak program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diantaranya dengan memperkecil persyaratan dari 20 item menjadi 14 item. Bambang Gianto, petani asal Sumatera Selatan mengakui bahwa semenjak adanya rekomendasi teknis (rekomtek) di Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. Kalau dulu permohoan diajukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu membuat tidak jelas

PSR Terhambat Proses Percairan Dana

Palembang, Perkebunannews – Tidak ada batas waktu proses pencairan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit menjadi salah satu penyebab terhambatnya peremajaan sawit rakyat di Sumatera Selatan. Padahal proses verifikasi administrasi di daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, sudah ada batas waktunya. Hal tersebut terungkap dalam rapat

Sarasehan Nasional Kopi Ajang Unjuk Gigi Kopi Indonesia

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan Indonesia, bahkan permintannya pun terus meningkat baik di dalam ataupun luar negeri. Atas dasar itulah diadakannya “Sarasehan Nasional Kopi,” semlama 3 hari dari tanggal 10-12 November 2018 di Bogor, Jawa Barat. Acara yang diadakan 3 hari tersebut, pertama pada tanggal 10 November 2018 diadakan fieldtrip ke kebun kopi Cibulao,

Mentan Berjanji Akan Mengembalikan Kejayaan Rempah

Dahulu Belanda datang ke Indonesia hanya ingin menguasai rempah-rempah di Indnonesia bukan karena tambang, karena itu Kementerian Pertanian berjanji akan mengembalikan kejayaan tersebut dengan cara pemberian bibit lada dan pala sebanyak 30 juta batang secara gratis ke masyarakat. “Dengan budidaya yang dijelaskan Kepala Badan tadi selama 2-3 tahun produksi bisa mencapai 220 ribu ton. Indonesia

KETERBUKAAN DAN DIALOG, SALAH SATU SUKSES PEREMAJAAN DI MUBA

Salah satu kunci sukses peremajaan yang dilakukan KUD Mukti Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin adalah keterbukaan dan dialog terus menerus dengan anggota. “Sejak dua tahun lalu kita sudah membicarakan masalah peremajaan ini dengan anggota. Hasilnya apapun yang terjadi walau harus meminjam uang dari bank petani setuju dilakukan. Bersamaan dengan peremajaan ada dana bantuan BPDPKS tahun 2017

Sistem Perizinan Online Kementan Permudah Investasi Sektor Pertanian

Kementerian Pertanian mempermudah sistem perizinan di sektor pertanian melalui layanan berbasis Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Melalui sistem ini akan memperpendek waktu layanan perizinan sehingga lebih transparan dan akuntabel. Prof.Erizal Jamal, Kepala Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa sistem perizinan yang transparan dan lebih cepat menjadi fokus awal untuk

SEMUA ORGANISASI/ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT HARUS BEKERJASAMA

Dari 11,7 juta ha kebun kelapa sawit di Indonesia, luas kebun kelapa sawit rakyat mencapai 40%, dengan jumlah petani dan pekerjanya mencapai 4.432.362 orang. Dengan jumlah petani sebanyak itu tidak mungkin semuanya bergabung dalam satu organisasi asosiasi petani. Wajar jika banyak asosiasi untuk menyuarakan kepentingan petani. “Saat ini yang tercatat resmi ada 8 asosiasi petani

Awas, Devina Akan Meledakan Vanili Indonesia

Memang dahulu Indonesia pernah meledakan vanili dikancah dunia. pada tahun 2007. Namun, harga yang tak pasti dan kualitas vanili yang tak seragam membuat posisi itu kini tergeser. Ini karena tanaman tanaman tersebut sensitif dan butuh penanganan ekstra, atas dasar itulah Forum Vanili Indonesia (DEVINA) siap kembali meledakannya. H.M Zabidi Ketua DEVINA optimis bahwa vanili di

Harga Kakao September 2018 Turun Lagi

Jakarta, Perkebunannews.com – Harga biji kakao mengalami penurunan tipis pada penjualan di beberapa sentra utama penghasil kakao di Indonesia. Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, misalnya, biji kakao un-fermented di tingkat petani terjual Rp 24.000/Kg. Pada Agustus lalu penjualannya tercatat Rp 25.750/Kg. Penjualan biji kakao un-fermented yang naik hanya di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, tercatat

Pemerintah Wajib Tindak LSM Ilegal

Pemerintah harus berani menghadapi kampanye hitam yang dilakukan oleh sejumlah LSM Ilegal, terlebih jika kampanye tersebut dapat memukul perekonomian nasional. Bhima Yudistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyayangkan jejaring LSM dari luar negeri yang bebas masuk ke Indonesia tanpa ada pelaporan maupun registrasi kepada pemerintah. Sementara di Malaysia sendiri, pemerintahnya memberikan

Areal Teh Dunia 70 Persen Dimiliki Petani

Jakarta, Perkebunannews.com – Ketua Confederation International Tea of Smallholder (CITS) Rachmat Badruddin mengatakan, meski harga teh dunia belum membaik akibat kelebihan pasokan, keberadaan teh tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena 70 persen areal teh dunia dimiliki dan dikelola petani, sedangkan 60 persen produksi teh dunia dihasilkan petani. Menurut Rachmat, perkebunan teh rakyat merupakan komponen yang

PSR Tersandung Dana dan Data Petani Swadaya

Pekanbaru – Demi meningkatkan produksi dan produktivitas nasional kelapa sawit maka pemerintah mengeluarkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), namun hal tersebut tidaklah mudah karena untuk melakukan peremajaan dibutuhkan dana dan data petani khususnya petani swadaya yang rata-rata lahan tersebar secara sporadis. Melihat hal tersebut, Diretur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara, Teguh Wahyudi berharap pihaknya bisa