Jakarta, Perkebunannews.com – Harga biji kakao mengalami penurunan tipis pada penjualan di beberapa sentra utama penghasil kakao di Indonesia. Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, misalnya, biji kakao un-fermented di tingkat petani terjual Rp 24.000/Kg. Pada Agustus lalu penjualannya tercatat Rp 25.750/Kg. Penjualan biji kakao un-fermented yang naik hanya di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, tercatat
Pemerintah harus berani menghadapi kampanye hitam yang dilakukan oleh sejumlah LSM Ilegal, terlebih jika kampanye tersebut dapat memukul perekonomian nasional. Bhima Yudistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyayangkan jejaring LSM dari luar negeri yang bebas masuk ke Indonesia tanpa ada pelaporan maupun registrasi kepada pemerintah. Sementara di Malaysia sendiri, pemerintahnya memberikan
Jakarta, Perkebunannews.com – Ketua Confederation International Tea of Smallholder (CITS) Rachmat Badruddin mengatakan, meski harga teh dunia belum membaik akibat kelebihan pasokan, keberadaan teh tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena 70 persen areal teh dunia dimiliki dan dikelola petani, sedangkan 60 persen produksi teh dunia dihasilkan petani. Menurut Rachmat, perkebunan teh rakyat merupakan komponen yang
Pekanbaru – Demi meningkatkan produksi dan produktivitas nasional kelapa sawit maka pemerintah mengeluarkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), namun hal tersebut tidaklah mudah karena untuk melakukan peremajaan dibutuhkan dana dan data petani khususnya petani swadaya yang rata-rata lahan tersebar secara sporadis. Melihat hal tersebut, Diretur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara, Teguh Wahyudi berharap pihaknya bisa
Jakarta, Perkebunannews.com – Harga karet Lump pada September mengalami kenaikan dibanding penjualan pada Agustus lalu. Kenaikan harga di tingkat petani di beberapa sentra karet ini bervariasi antara Rp 250 – 700/Kg. Berikut harga Lump di di beberapa sentra utama. Aceh Utara, NAD : 7.000 Asahan, Sumut : 5.500 Pasaman, Sumbar : 7.950 Tebo, Jambi :
Salah satu masalah utama yang menghambat realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah tidak sampainya informasi ke petani. “Petani butuh informasi yang akurat. Selama ini tidak pernah ada bantuan sebesar ini yaitu Rp25 juta/ha. Ini merupakan bantuan terbesar yang pernah diterima petani. Mereka antara yakin dan tidak yakin bantuan ini benar-benar ada,” kata Bambang Gianto, Sekjen
Nata de coco punya potensi besar untuk pasar ekspor, baik untuk pangan maupun non pangan. Proses pembuatan pangan dan non pangan ini berbeda. Sularto, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nata de coco Indonesia (GAPNI) menyatakan hal ini pada Perkebunannews.com. Di Indonesia sebagian besar produsen nata de coco untuk pangan. Mayoritas berupa Industri Kecil Menengah yang belum
Revolusi industri 4.0 akan mempengaruhi berbagai bidang, termasuk industri perkebunan. Menghadapi situasi ini, Instiper sebagai lembaga pendidikan yang terkemuka dalam bidang perkebunan bersiap meluncurkan Artificial Intelligence Research and Innovation Center for Agroindustry (AIRICA). Konsorsium NVDIA AI Technology Center memutuskan Instiper untuk bidang agroindustri sehingga di Asia Pasifik tidak ada lembaga lain yang akan ditunjuk. Instiper
Sejumlah pakar dan analis komoditas akan menjelaskan fluktuasi harga minyak sawit sepanjang tahun ini. Selain itu, mereka juga akan menganilisis dan memprediksi bagaimana outlook harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar dunia tahun depan. Para pakar tersebut akan berbicara pada konferensi internasional minyak sawit IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) 2018 and
Dari target peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 185 ribu hektar di tahun 2018 ini Ditjen Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) optimis untuk merealisasikannya, Ini karena petani Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia mempunyai lahan seluas 617 ribu hektar dan sebagian besar sudah waktunya diremajakan. Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Bambang menyatakan hal ini
Aksi Green Peace menduduki tangki minyak sawit di Sulawesi Utara menuai reaksi dari pemangku kepentingan kelapa sawit yaitu Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR). ASPEKPIR menyampaikan 5 tuntutan terhadap aksi Green Peace yang ditandatangani Setiyono, Ketua dan Bambang Gianto, Sekjen yaitu : 1. Petani Sawit mengutuk aksi Green Peace yang menduduki
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengamanatkan kepada pelaku usaha perkebunan untuk melakukan upaya tata kelola dan pemanfaatan lahan gambut pada usaha perkebunan. Menyadari bahwa kegiatan pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan memiliki komitmen dan tanggung jawab
