Selama menjabat, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah mederegulasi semua aturan yang mengambat investasi dan ekSpor. “Kita sudah menderegulasi 141 aturan dan sekarang ada 50 lagi yang akan selesai. Total nanti ada 200 deregulasi aturan yang menghambat . Ada 15 regulasi dan setelah dideregulasi tinggal 1, “ kata Amran seusai pelantikan pejabat eselon 1 Kementan. Hasilnya
Kalimantan Barat – Demi menjaga kelestarian alam, empat anak perusahaan Bumitama Gunajaya Agro (BGA) menggandeng Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Kalimantan Barat melalui memorandum of understanding (MoU) untuk menjaga areal konservasi. “Penandatangan ini merupakan bukti komitmen kami dalam melindungi kawasan lindung sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Direktur anak perusahaan BGA Group, Kamsen
Permasalahan terbesar kelapa sawit adalah pada petani swadaya. Perkembangan mereka tidak terkonsep bagus padahal luasnya 3 kali dari petani plasma. Akhirnya di daerah tertentu TBS tidak terjual karena tidak ada pabrik, tetapi di daerah lain memicu timbulnya pabrik tanpa kebun sehingga terjadi persaingan dalam memperebutkan TBS petani,” kata Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan
Jika memang aturannya yang salah maka perbaikilah aturannya. Sebab peraturan yang ada bukan berasal dari kitab suci yang tidak bisa dirubah-rubah. Hal tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Bungaran Saragih disela-sela acara Seminar Nasional yang bertajuk “Tantangan dan Peluang Agribisnis 2018”, di Jakarta. Artinya, menurut Bungaran yang juga Menteri Pertanian peroide 2000-2004,
CPOPC (Council of Palm Oil Producing Coutries) diharapkan oleh Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, mampu menaikkan nilai tawar minyak sawit. “Diharapkan bisa seperti OPEC untuk minyak kelapa sawit,” katanya. Kalau dalam OPEC mereka bisa mengatur pasokan dengan tidak mengambil minyak yang tersimpan di bumi, pada kelapa sawit hal ini tidak bisa dilakukan. Pada sawit caranya
Jangan bandingkan fungsi kelapa sawit terhadap lingkungan dengan hutan alam, karena tidak apple to apple tetapi jadinya apple to durian. Kalau bandingkan pengaruhnya terhadap lingkungan maka kelapa sawit dengan tanaman minyak nabati lain. Dodik Ridho Nurochman, Wakil Rektor IPB bidang kerjasama dan sistim informasi menyatakan hal ini dalam Sarasehen Sustainable Smart Plantations yang diselenggarakan IKA
Harus dikaui bahwa komoditas kelapa sawit sebagai penyangga ekonomi nasional, bahkan ekonomi kerakyatan. Sehingga apapun tantangannya, semua masalah terkait sawit harus kita hadapi. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perekonomian, Darmin Nasution dalam Musyawarah Nasional Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (MUNAS GAPKI) ke X di Jakarta. Lebih lanjut menurut Darmin, mengingat kelapa sawit sebagai penyangga ekonomi
Wakil Bupati Boven Digoel, Chairul Anwar menyebutkan pendekatan pengelolaan bentang alam berkelanjutan menjadi prasyarat pembangunan di Kabupaten Boven Digoel. Hal tersebut agar nilai-nilai yang ada di masyarakat tetap terjaga. Pertemuan multipihak membahas Penerapan Perencanaan dan Pengelolaan Bentang Alam Berkelanjutan pada PT Tunas Sawa Erma di Boven Digoel yang dilaksanakan pada 28 Februari – 1 Maret
Melestarikan alam tidak hanya menjaga areal hutan tapi juga menjaga isinya termasuk orangutan yang ada di dalamnya. Komitmen perusahaan kelapa sawit untuk menjaga kelestarian alam sebagai salah satu dari prinsip dan kriteria dari sustainable (keberlanjutan) tidaklah main-main, termasuk menjaga satwa langka asli Indonesia yaitu orangutan. Hal ini karena jumlah populasinya terus menurun yang disebabkan oleh
Awal tahun 2018, pasar minyak sawit global cukup menjanjikan hal ini tercermin dari harga minyak sawit meningkat pada dua pekan pertama dimana harga bertengger di kisaran US$ 675 – US$ 697.5 per metrik ton. Namun pada pekan ketiga dan keempat harga cenderung terus menurun hingga menyentuh US$ 652.5 per metrik ton. Hal tersebut diungkapkan oleh
Kopi Arabika Lima Puluh Kota, Sumbar : 60.000 Kerinci, Jambi : 26.000 Cianjur, Jabar : 45.000 Kulon Progo, DIY : 62.500 Klaten, Jateng : 22.000 Trenggalek, Jatim : 24.450 Lombok Timur, NTB : 60.000 Jeneponto, Sulsel : 60.000 Kopi Robusta Pidie, NAD : 29.150 Tanah Datar, Sumbar : 25.000 Kerinci, Jambi : 22.500 Lampung Utara,
Program Dewan Kopi Indonesia (DEKOPI) dalam jangka pendek adalah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka menyambungkan antara petani dengan eksportir sebagai off taker. “Jadi nanti kita akan tugaskan eksportir berdasarkan wilayah. Masing-masing eksportir bertanggung jawab terhadap petani di wilayah tersebut, “ kata Anton Apriyantono, Ketua Dewan Kopi Indonesia. Diharapkan terjadi kemitraan yang saling menguntungkan.
