Tim Penilai Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (TP2V) meloloskan sepuluh varietas tanaman perkebunan. Kesepuluh varietas itu masing-masing dua tanaman tebu, tembakau (2), kelapa dalam (2), kelapa sawit, kapas, sagu, dan teh. Sidang yang berlangsung hingga di Depok, Jawa Barat, Kamis (2/11) itu dipimpin Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Muhammad Anas, dihadiri anggota TP2V antara lain Direktur
Nusa Dua – Sesuai dengan UU Nomor 39 Mengenai Perkebunan terdapat tiga komoditas diatur yang dalam pengelolaan terintegrasi antara on farm dan off farm, baik antara industri dan petani sebagai plasma. Tiga komoditas tersebut adalah kelapa sawit, tebu, dan teh. “Disinilah, pemerintah hadir melindungi petani. Jangan sampai ada petani yang mengembangkan sawit tanpa bermitra dengan
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Fadjry Djufry menyatakan dalam rangka mendukung tahun perbenihan 2017/2018 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Balitbangtan Kementan RI melalui Balittri mendapat tugas untuk menyiapkan bibit tanaman kopi, kakao dan karet dengan dukungan teknologi pembibitan/pembenihan yang tersedia. Menurut Syafaruddin, Kepala Balittri yang akrab disapa dengan panggilan Deden, total benih siap salur
Riau – Dari 1.435 siswa yang mendaftarkan diri hanya 300 orang yang lolos mendapatkan beasiswa secara full. Dari 300 orang tersebut ada 97 siswa yang berasal dari Provinsi Riau “Jadi dari seluruh Propinsi di Indonesia yang diterima dan dibiayai secara full (penuh) yang berasal dari Riau sebanyak 97 orang. Artinya hanya 32 persen saja yang
Bogor – Prinsip tanggung jawab mutlak yang tidak memerlukan pembuktian kesengajaan kealpaan atas suatu tindakan (strict liability) hanya bisa diberlakukan pada kegiatan usaha yang bisa menimbulkan dampak bahaya yang sangat besar luar biasa bagi alam, lingkungan, manusia dan sebagainya. “Konsep strict liability yang digagas dalam berbagai konvensi internasional mennyasar aturan hukum itu berlaku pada kegiatan
Berbagai langkah tersu dilakukan baik oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta untuk melakukan peremajaan kebun milik petani swadaya. Diantaranya seperti kemitraan yang terintegrasi yang dilakukan oleh Sinar Mas Agribusiness and Food. Komitmen ini diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama untuk mendukung program peremajaan kebun kelapa sawit selama 12 bulan ke depan dan selanjutnya. Penandatanganan dilakukan oleh
Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang, melakukan tanam perdana karet di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) Senin (23/10). Kegiatan ini merupakan upaya Ditjen Perkebunan melakukan peremajaan karet rakyat di Kabupaten Banjar seluas 500 hektar (Ha) pada 2017. Di Kalsel rencananya 1.500 Ha tanaman karet rakyat akan diremajakan tahun ini. Di Kalsel ada 263 ribu Ha
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menyiapkan 9000 persil sertifikat tanah secara gratis kepada petani kelapa sawit wilayah Kuasing pada 2018. Hal ini tertuang dalam penandatanganan nota kerjasama (MoU) antara Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan BPN Kuansing di Taluk Kuantan, Kamis (26/10). Kepala BPN Kuansing yang diwakili Kepala Seksi Survey Pengukuran
Perkebunan Kelapa Sawit Penggerak Ekonomi Daerah “Percepatan Sertifikasi ISPO” Waktu Pelaksanaan 26 Oktober 2017 -22 Februari 2018 Lokasi Hotel Mercure Pontianak – Jalan A. Yani No. 91 Pontianak Unduh AGENDA & FORMULIR
Pontianak – Sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi bukti bahwa penerapan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menerapkan perkebunan yang sustainable (berkelanjutan). Atas dasar itulah pelaku perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat (KALBAR) komit medorong percepatan ISPO. “ Untuk itu kami dari Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (GAPKI) Cabang KALBAR komitmen mendorong pelaku usaha
Ironis jika masih ada yang menganggap peran sub sektor perkebunan belum penting. Padahal secara nasional, saat ini dari 15 komoditas perkebunan yang penting telah memberikan kontribusi sebesar Rp 429 triliun terhadap PDB nasional. Nilai itu lebih besar dari kontribusi sektor minyak dan gas (migas). Hal tersebut dinyatakan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang, dalam Rapat
Sagu saat ini yang paling siap untuk dijadikan bahan utama diversifikasi pangan. Industri olahannya sudah ada dan berkembang , juga bisa tersedia di pasar dengan harga yang bisa bersaing. Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian menyatakan hal ini pada talk show diversifikasi pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Tahun 2018 diversifikasi pangan tidak
