Pemerintah akan membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang akan membatasi kepemilikan saham asing terhadap komoditas perkebunan di Indonesia. Tujuannya agar asing tidak mendominasi kepemilikan lahan yang ada di Tanah Air melalui perusahaan yang berdiri di Indonesia Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian membenarkan bahwa pemerintah berencana akan mengeluarkan PP yang mengatur kepemilikan asing terhadap lahan perkebunan di
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun) , Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pertanian, memiliki mandat untuk meneliti dan mengembangkan tanaman perkebunan yang telah terbukti cukup membantu dalam menghasilkan devisa negara. Fadjri Djufry, Kepala Puslitbangbun menyatakan hal ini pada Perkebunan News.com Masih banyak lahan-lahan subur di luar Jawa yang dapat digunakan untuk pengembangan tanaman perkebunan, selain
Jika ingin bantu masyarakat gunung, jangan hanya bangun jalan tapi bangunkanlah ekonomi masyarakatnya yang sebagian besar sebagai petani kopi. Memang selama ini daerah gunung identik dengan kemiskinan, konflik serta masyarakat yang tertutup. Maka untuk menghatasi hal itu tidak semata-mata membangun infrastuktur namun harus menghidupkan ekonomi masyarkat salah satunya dengan kopi. “Ingin mensejahterakan masyarakat gunung, maka
Indonesia pernah berjaya menjadi salah satu produsen kopi terbaik di dunia. Bahkan pada zaman Belanda menjadi penghasil kopi terbesar di dunia. Hanya saja posisi Indonesia terus melorot dan bahkan hingga hanya menjadi produsen kopi terbesar ketiga yang digeser oleh Vietnam yang belakangan mengembangkan kopi. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bener Meriah, Ahmad Ready mengatakan saat
Posisi strategis kelapa sawit di pasar internasional harus dijaga.Caranya semua pemangku kepentingan perlu meningkatkan keberjalanjutannya. Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan hal ini ketika menerima delegasi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam IPOP (Indonesia Palm Oil Pledge) yaitu Wilmar, Cargill, Asian Agri, Sinar Mas, Astra Agro dan Musim Mas. Menko Perekonomian di damping Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Perindustrian,
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) mencatat hingga Juni 2016 jumlah tandan buah segar (TBS) yang diproses di pabrik kelapa sawit mencapai 487.628 ton dan menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) sebesar 115.632 ton. Direktur Utama PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), Rimbun Situmorang mengatakan, akibat adanya El Nino yang terjadi tahun lalu, mengakibatkan produksi CPO
Enam perusahaan yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP), hari Rabu (29/9/21016) menyatakan untuk membubarkan diri. Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor menyatakan membubaran IPOP. Pembubaran IPOP dilakukan karena tidak sejalan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. “Jadi kita datang kesini untuk menyatakan pembubaran IPOP,” kata Tumanggor di ruang
Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh memberikan penghargaan kepada Dirjen Perkebunan Gamal Nasir atas kebijakan-kebijakan selaku Dirjen yang selama ini sangat membantu petani kakao. “Penghargaan ini saya berikan mewakili petani kakao di Sulawesi Barat yang sudah banyak dibantu oleh Dirjenbun. Juga mewakili 4 gubernur di Sulawesi produsen kakao,” katanya. Lebih lanjut, menurut Adnan, Gamal Nasir
Periode 2016-2023 Kementerian Pertanian mentargetkan penggunaan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar Rp 104,9 triliun untuk peremajaan tanaman perkebunan rakyat seluas 1.781.200 ha dengan tenaga kerja terserap 1.080.880 orang. Sedang untuk intensifikasi Rp41,1 triliun dengan luas areal 1.492.500 ha menyerap tenaga kerja 1.443.500 orang. Demikian paparan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Peremajaan karet mencapai 700.000 ha,
Dalam rangka upaya meraih swasembada jagung berbagai upaya terus dilakukan Menteri Pertanian, termasuk menanam jagung diantara tanaman kelapa sawit. Lalu bagaimana pendapat orang perkebunan terkait program tersebut? Ardin Tjatjo, pengamat perkebunan serta Pembina petani di Sulawesi Selatan menganggap bahwa kebijakan tersebut adalah sebuah terobosan. “Dengan kegiatan ini petani kelapa sawit yang tengah melakukan peremajaan bisa
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengapresiasi sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak memprioritaskan mengaksesi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Dalam rapat kabinet terbatas yang berlangsung di Istana Presiden pada Selasa (14/6) kemarin, Presiden menyatakan Pemerintah tidak akan mengikuti tren internasional
Tanaman perkebunan rata-rata dikuasai oleh petani, atas dasar itulah Gamal Nasir selaku Dirjen Perkebunan sangat konsen dalam membuat regulasi guna mensejahterakan petani perkebunan. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Anizar Simanjuntak sangat tertegun dengan sikap Gamal Nasir. Bagaimana tidak, beliau tidak pernah merasa sebagai seorang pejabat. Bahkan kapan pun petani ingin menyuarakan aspirasinya selalu
