Jakarta, Perkebunannews.com – Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) mengkhawatirkan potensi konflik sosial akibat kebun plasma belum dibangun. Padahal pembangunan kebun plasma sebagai kewajiban yang diatur Undang-undang Perkebunan. Demikian dikatakan Iwan Nurdin anggota TPPKA dari Kantor Staf Presiden usai kunjungan kerja ke Merauke, Papua, Kamis (13/12). Dia khawatir potensi konflik malah akan memicu masalah sosial.
Bandung – Minum teh, kini tidak lagi hanya dilakukan di pagi ataupun sore hari. Minum teh kini sudah menjadi gaya hidup khusunya kaum milenial. Terbukti, saat ini minuman teh dalam kemasan botol siap minum telah menghiasi seluruh mini market dengan berbagai merk dan ukuran. Ini artinya konsumsi minum teh telah meningkat khususnya pada kaum muda.
Salah satu strategi untuk meningkatkan produksi kakao adalah dengan memperbanyak sumber benih. “Perlu dibangun sumber-sumber benih di setiap sentra produksi. Dengan cara ini tidak perlu lagi mengangkut benih dari Jawa sampai ke Sulawesi. Bangun sumber benih di setiap sentra produksi,” kata Rubiyo, Profesor Riset Bidang Pemulian dan Genetika Tanaman, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian
JAKARTA, Perkebunannews.com – Pemerintah terus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit salah satunya mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Perijinan Perkebunan (Siperibun). Setidaknya jumlah perizinan yang dihimpun Ditjenbun mencapai 1.380 dengan jumlah pelaku usaha 2.121 perusahaan di 13 provinsi dan 97 kabupaten. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang, dalam Dialog Akhir bertemakan “Membenahi Tata Kelola Sawit
Sehubungan dengan berita di Perkebunannews.com tanggal 18 Desember 2018 tentang wajib uji DNA bagi bibit kelapa sawit untuk PSR menurut Dirut Utama BPDPKS, Dono Boestami , di lapangan saat ini masih dalam proses diskusi. ” “Mekanisme implementasi dan pendanaanya masih dalam proses. Karena itu sampai saat ini belum ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dan belum menjadi
Indonesia akan membuka pasar gula mentah dari India untuk menurunkan bea masuk minyak sawit di negara itu. Selama ini Indonesia tidak mengimpor gula mentah dari India. Deputi Bidang Pertanian dan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyatakan hal ini. India mengenakan bea masuk CPO 44% dan olahannya 55%. Penyebabnya adalah defisit perdagangan dengan Indonesia.
Setiap benih kelapa sawit yang digunakan petani untuk PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) wajib diuji DNA. “Kita ingin memastikan bahwa benih yang digunakan benar-benar Tenera dan tidak terkontaminasi dura atau pisifera,” kata Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Hendrajat Natawijaya. Meskipun benih itu berasal dari perusahaan kecambah sawit yang legalitasnya jelas dan terdaftar serta bersertifikat tetapi uji DNA
Yogyakarta – Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkebunan di Indonesia sangatlah menarik, bahkan zaman dahulu negara luar datang ke Indonesia pun hanya untuk ingin menguasai perkebunan di Indonesia. Melihat hal tersebut maka sangatlah wajar jika dibentuk Kementerian Perkebunan. Hal tersebut dikumandangkan oleh Rektor INSTIPER, Dr.Ir Purwadi,MS dalam di sela-sela perayaan ulang tahun INSTIPER yang ke
Anak-anak muda yang tertarik menjadi petani kopi sekarang ada jalan yang lebih mudah. Dewan Kopi Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dan Bank BRI Agro untuk mencetak lebih banyak anak muda yang tertarik menjadi petani kopi. Anton Apriyantono, Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia menyatakan hal ini Agriphoria 2018 dan Saresehan Kopi Nasional yang diselenggarakan
Saat ini Indonesia tercatat sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Namun tanpa adanya perhatian khusus dari pemerintah maka produksi kakao nasional akan terus mengalami kecenderungan, sehingga penyelamatan kakao saat ini sudah sangat mendesak. Gamal Nasir, pengamat perkebunan, mengakui bahwa saat ini tren produksi kakao nasional meski meningkat tapi tidak signifikan. Hal ini ditenggari dengan
Semua bisa diselesaikan termasuk masalah-masalah yang ada pada program peremajaan sawit rakyat (PSR), untuk itu pemerintah terus mengakselerasi program PSR, karena memiliki efek yang cukup luas. Hal itulah yang didiskusikan dalam sebuah diskusi Quo Vadis CSF: Membedah Peremajaan Sawit Rakyat di Jakarta. Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS),Herdrajat Natawijaya mengakui bahwa tidak sedikit
Turunnya harga TBS di tingkat petani harus disikapi oleh BPDPKS. Caranya dengan memberikan danatalangan seperti pada petani tebu. “BPDPKS bisa lansung melakukan intervensi dengan caramengelontorkan dana talangan sehingga petani masih mendapat keuntungan,” kata Gamal Nasir,Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEK-PIR). Dengan dana yang terhimpun Rp20 triliun, harus segera digunakan untuk menolong petani
