Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menegaskan bahwa pendanaan subsidi biodiesel tidak mengambil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semenjak tahun 2015 hingga sekarang. Tetapi menggunakan dana pungutan CPO (CPO Fund) yang diperoleh dari ekspor produk sawit dan produk turunannya. Dana pungutan inilah yang dihimpun dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sesuai
Impor raw sugar (gula mentah) sebagai bahan baku gula kristal rafinasi (GKR) selalu menjadi pukulan bagi petani tebu. Sebab dengan masuknya impor raw sugar selalu mengganggu gula kristal putih (GKP) yang dihasilkan dari tanaman tebu milik petani. “Selama ini impor raw sugar selalu berlebih dari kebutuhan selalu merembes ke masyarakat,” kata Ketua Andalan Petani Tebu
Pemerintah terus melanjutkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di tahun 2018. Provinsi Riau akan menjadi tempat pertama pelaksanaan Program PSR tahun ini, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari. Adapun kebun rakyat yang akan diremajakan di Riau tersebar di 5 kabupaten, yaitu: Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak dan Pelalawan. Sebagaimana diketahui, sepanjang 2017, pemerintah
Dari semua komoditas perkebunan, kelapa sawit merupakan yang paling berkembang, saat ini sudah 11 juta ha. Hal ini bukan berarti tidak ada masalah. Perkebunan kelapa sawit rakyat selama ini tidak diurus sehingga produktivitasnya rendah. Apalagi banyak dari mereka ketika dulu menanam menggunakan bibit kelapa sawit yang ilegitim. Petani tidak menerapkan kultur teknis seperti yang diterapkan
Di Jepang sagu bukan hanya sebagai sumber pangan karbohidrat, tapi juga sebagai makanan eksklusif.Di negara tersebut sagu dijadikan bahan makanan karena potensi karbohidratnya tapi juga karena kisah heroik di balik manfaat sagu. Bahkan kabarnya saat ini negara tersebut tengah mengembangkan tanaman asli Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Kasubdit Tanaman Kelapa dan Palma lain, Ditjen Perkebunan (Ditjenbun),
PT. Royal Indo Mandiri yang pada tahun 2010 diakuisisi 100% sahamnya oleh PT Barito Pacific Tbk dengan nilai transaksi mencapai USD 25 juta, saat ini menjadi menjadi induk perusahaan yang mengelola dan mengoperasikan 3 anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis perkebunan kelapa sawit. Ferri Alimin, Mills and Commercial Director PT Royal Indo Mandiri menyatakan hal
Sesuai dengan amanat Undang-UndangPerkebunan bahwa lahirnya badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) salah satunya untuk mengatasi masalah replanting lahan milik petani. Maka dengan terus dilakukannya replanting yang dimulai dari Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, BPDP-KS sudah on the track. Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Perkebunan, Gamal Nasir di Jakarta. Lebih lanjut, menurut Gamal
Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, diantaranya rempah-rempah. Bahkan dahulu Negara asing pun dating ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah, maka sudah saatnya mengembalikan kejayaan rempah-rempah. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman saat membuka Rapat Kerja Nasional Pertanian (Rakernastan) dengan tema, “Mengangkat Kesejahteraan Petani,” di Jakarta. Namun, Amran mengakui, untuk mengangkat pertanian
PT Industri Nabati Lestari, anak usaha PTPN III Holding (Persero) memperkuat pemasaran minyak goreng dengan menggandeng PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Diharapkan produk minyak goreng dapat diterima pasar. Rencana kerjasama pemasaran kedua perusahaan itu dikukuhkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang rencana kerja sama pemasaran produk minyak goreng (Olein) di Jakarta, Senin (15/1). Penandatanganan
Perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit merupakan sektor kunci pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia termasuk untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan. Karena itu Indonesia sangat prihatin dengan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Mahendra Siregar, Direktur Eksekutif CPOC (Council of Palm Oil Producing Countries) menyatakan hal ini dalam pertemuan dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit
Hati-hati di tahun politik. Sebab di tahun tersebut akan keluar-kebijakan, yang terlihat janggal atau aneh, diantaranya kebijakan importasi beras sebanyak 500 ribu ton. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR-RI, Firman Soebagyo dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke perkebunannews. Artinya, Firman yang juga Ketua Badan Legislatif ini mempetranyakan, apa maksud dibalik impor beras tersebut?
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengadakan bazar beras pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 12-13 Januari di 4 provinsi yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY. Kegiatan ini merupakan respon terhadap kenaikan harga beras medium yang terjadi sekarang. Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan, menyatakan hal ini seusai melepaskan mobil TTI (Toko Tani Indonesia)
