Nusa Dua – International Conference on Oil Palm and the Environment (ICOPE) 2018 ini menghadirkan solusi peningkatan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dengan pendekatan sains dan teknologi. Chairman ICOPE 2018 JP Caliman, mengakui bahwa selama 11 tahun sejak dimulai pada 2007, ICOPE tetap teguh dalam menangani isu-isu dampak lingkungan dari produksi minyak sawit. ICOPE telah
RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) bukan pada kapasitasnya mengcounter kampaye hitam sawit. Tugas RSPO adalah membuat standar sustainable yang diikuti oleh pelaku industri sehingga kebun kelapa sawitnya sustainable. Tiur Rumondang, Direktur RSPO Indonesia menyatakan hal ini. “Tugas industrilah yang membuktikan bahwa kampanye mereka tidak benar. Industri harus membuktikan dalam praktek. Dengan cara ini kampanye hitam
Petani plasma yang tergabung dalam ASPEK PIR Riau (Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR) saat ini merasa kemitraan yang sudah berjalan bagus mulai retak. Demikian yang mengemuka dalam Forum Group Diskusi Membangun Kembali Kemitraan yang Harmonis dan Berkelanjutan di Wilayah PIR BUN. Selama ini petani merasakan PIR dikemas sangat bagus meskipun ada kekurangan di sana-sini. Menurut
Penyusunan prinsip dan kriteria ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dilakukan sejak tahun 2008 dan dilakukan lintas kementerian. Ada Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan (saat itu masih jadi Kementerian terpisah), Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain. Resmi diatur tahun 2011 lewat Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 Tahun 2011 yang merupakan tindak lanjut
Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang mengatakan, Indonesia tidak perlu larut dalam genderang permainan yang dimainkan Uni Eropa. “Kalau kita terus menghabiskan energi untuk mengatakan tidak terhadap apa yang mereka katakan itu adalah bagian dari target mereka supaya kita sibuk dengan permainan yang mereka lakukan,” ujarnya kepada Perkebunannews.com. Menurut Bambang, Indonesia harus mengambil langkah strategis
Banyaknya perusahaan yang areal HGU-nya masuk ke dalam areal kawasan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang baru, untuk itu diperlukan harmonisasi peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab RTRWP itu diluar kewenangan Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Dedi Junaedi kepada perkebunannews.com. Menanggapi
Harga TBS Provinsi Riau Periode 18 – 24 April 2018 Indeks K : 91,87 % Harga CPO :Rp. 7.954,92 Harga Kernel : Rp. 6.072,53 Umur 3 tahun : Rp 1.347,99 Umur 4 tahun : Rp 1.504,91 Umur 5 tahun : Rp 1.610,21 Umur 6 tahun : Rp 1.657,91 Umur 7 tahun : Rp 1.721,09 Umur
Sebagai sentra tebu utama, Jawa Timur memiliki berbagai macam varietas tebu unggul. Dua varietas hasil persilangan Pusat Penelitian Pengembangan Gula Indonesia (P3GI) ini merupakan varietas tebu unggul teranyar. Verietas PSBK 061, misalnya, bobot tebu yang dihasilkan mencapai 1.566 kuintal (ku) per hektar (Ha) dan hablur 181,4 ku/Ha. Sedangkan varietas PSBK 051 bobot tebunya mencapai 1.478
Sebagai daerah penghasil sagu, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, ternyata menyimpan varietas sagu unggul. Salah satunya sagu tidak berduri. Masyarakat setempat menyebutnya sagu Bemban dengan produktivitas tinggi. Sejak lama sagu tumbuh dan menyebar di Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) dan Kecamatan Mandah. Sagu Bemban yang paling dominan diolah masyarakat Inhil. Hasil eksplorasi Balai Penelitian Palma,
Depok – Kopi bukan lagi sebagai minuman penyegar, tapi sudah menjadi gaya hidup, atas dasar itulah maka peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas menjadi bagian yang penting jika tidak ingin tahun 2026 darurat kopi. Hal tersebut diungkapkan oleh Dedi Junadi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP), Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, dalam acara Coffein Town 2018,
Kakao Un-Fermented Aceh Tamiang, NAD : 19.100 Tanah Datar, Sumbar : 26.325 Lampung Timur, Lampung : 25.300 Sukabumi, Jabar : 19.000 Kulon Progo, DIY : 18.000 Trenggalek, Jatim : 19.700 Jembrana, Bali : 20.500 Lombok Timur, NTB : 19.450 Luwu, Sulsel : 20.000 Mamuju Tengah, Sulbar : 29.000 Kolaka, Sultra : 19.700 Kakao Fermented: Aceh
Bogor – Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap kelompok Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Kementerian yang dengan sengaja menghembuskan isu sawit sebagai penyebab kerusakan hutan primer dan deforestasi. Pendapat itu mengemuka dalam Forum Discussion Group (FGD) bertema “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika” di, Bogor. “Terbukti, selama ini penanaman sawit di Indonesia memanfaatkan lahan hak Guna Usaha
