Kementerian Pertanian harus memperbarui standard sarana dan prasana dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Karena standard pencegahan kebakaran di bidang perkebunan masih memakai sarana dan prasarana 2010. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan standard yang baru pada perusahaan di bidang kehutanan. Hal tersebut dinyatakan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar
INSTIPER pada hari Sabtu, 25 Maret mewisuda 541 lulusan sarjana dan 7 orang lulusan pasca sarjana. Wisuda sarjana yang ke 69 dan pasca sarjana yang ke 15 ini merupakan rekor jumlah wisudawan terbesar pada usia perguruan tinggi yang sudah berumur 58 tahun ini. Sarjana yang diwisuda adalah 381 orang dari Fakultas Pertanian, 125 orang dari
Lintramax Sdn.Bhd, perusahaan penyedia solusi perangkat lunak manajemen perkebunan, bersama PT Earthline memperkenalkan Quarto. Sebuah sistem manajemen cerdas berbasis cloud yang di rancang khusus untuk bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Diciptakan sebagai model Software-as-a-service (SaaS), Quarto adalah satu solusi menyeluruh yang memungkinkan perusahaan mengelola bisnis perkebunan mereka dengan hanya menggunakan satu sistem yang mampu
Kebakaran lahan selalu dikaitkan dengan komoditas kelapa sawit. Padahal fakta dilapangan bahwa pelaku perkebunan tidak mungkin melakukan pembakaran apalagi di areal konsesi. Hal ini karena pelaku sangat patuh pada peraturan perkebunan. Hal tersebut mengemuka pada Diskusi dan Konperensi Pers yang diselenggarakan oleh Media Perkebunan dengan tema “Antisipasi Kebakaran Lahan untuk Mendukung Kelapa Sawit Berkelanjutan,” di
Peraturan Pemerintah (PP) 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut perlu memiliki dasar ilmiah terutama pada substansi pengaturan. PP tanpa dasar ilmiah berakibat pada substansi pengaturan yang tidak tepat, sulit bahkan tidak bisa diimplementasikan. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa akademisi Universitas di Indonesia. Diantaranya pakar Gambut Institut Pertanian Bogor (IPB) Saiful Anwar, Ketua Himpunan Ilmu
Salah satu amanat Nawa Cita dibidang pertanian adalah pembentukan 1.000 desa organik. Dirjen Perkebunan mendapat bagian pembentukan 150 desa organik. Dudi Gunadi, Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, menyatakan hal ini pada Perkebunannews.com. Pengembangan desa organik di perkebunan diarahkan pada komoditas yang dikonsumsi secara langsung yaitu kakao, kopi, teh, pala, lada dan kelapa . Tersebarkan di
Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), mulai melakukan tanam perdana integrasi sawit jagung seluas 500 hektare (Ha) di perkebunan plasma kelapa sawit di empat desa di Kabupaten Seruyan, Sabtu (18/3). Penanaman perdana sawit dan jagung yang sekaligus penyerahan bibit jagung hibrida itu dilakukan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementan, mewakili Direktur Jenderal Perkebunan dan
Masalah pada teh saat ini adalah bagaimana meningkatkan konsumsi rakyat indonesia terhadap teh indonesia. Usaha meningkatkan konsumsi terkait banyak hal seperti apakah merek-merek teh yang sekarang beredar benar isinya teh dari Indonesia. Teh perlu belajar dari kopi bagaimana meningkatkan konsumsi. Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Bayu Krisnamurthi menyatakan hal ini. “Kopi saat ini menonjol
Melihat terus berkembangnya industrialisasi kelapa sawit maka PT Sinarmas Agro Resources And Technology, Tbk (SMART) terus mengeluarkan bea siswa untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang professional dibidang kelapa sawit baik di hulu ataupun di hilir. “Jadi kita telah melakukan investasi dibidang SDM dengan memberikan beasiswa bagi para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) pada 2017 ini menargetkan penjualan meningkat 25 persen menjadi Rp 6,3 triliun dari 5 triliun rupiah pada 2016. Untuk itu RNI mempertajam perannya sebagai investmen holding melalui peningkatan daya saing anak perusahaannya. Direktur Utama PT RNI Didik Prasetyo mengatakan, target yang dinaikkan perseroan dari semua sektor usaha. “Penjualan dari sektor
Berdasarkan UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dalam salah satu pasalnya ditegaskan fungsi pembinaan teknis terhadap perusahaan perkebunan milik negara, swasta dan/atau pekebun dilakukan oleh menteri yang dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan yaitu Kementerian Pertanian (Kementan). Hal tersebut dinyatakan oleh Pengamat Perkebunan, Gamal Nasir, kepada perkebunannews, Rabu
Kinerja PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang agro industri, farmasi dan alat kesehatan dan perdagangan, distribusi, terus mencatat kemajuan berarti dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun buku 2016, RNI meraih kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya dengan membukukan laba konsolidasi sebesar Rp 247 miliar. Nilai itu meningkat
