Pemerintah akan melakukan peremajaan kebun karet masyarakat secara bertahap seluas 1 juta ha dalam lima tahun. Pembiayaan tidak menggunakan APBN tetapi KUR (Kredit Usaha Rakyat). Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyatakan hal ini pada rapat pengembangan karet nasional di Palembang. BRI diminta menyediakan dana Rp5 triliun untuk KUR peremajaan karet rakyat ini. Peremajaan untuk menghasilkan butuh
Mekanisasi merupakan salah satu upaya. Masa depan kelapa sawit bahkan mekanisasi juga harus dilakukan oleh petani plasma dan swadaya yang menguasai lahan sampai 45%. Sumarjono Saragih, Ketua bidang Ketenaga Kerjaan GAPKI PUsat menegaskan bahwa sudah seharusnya menuju sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebab untuk mencapai kelapa sawit yang kuat maka harus didukung pula SDM
Lahan gambut yang dikelola perusahaan swasta bakal terkena restorasi Badan Restorasi Gambut (BRG). Karena itu perusahaan diminta tidak menghalangi upaya restorasi lahan gambut untuk memulihkan kondisi lahan yang sudah rusak sehingga tidak terjadi kebakaran lagi. Kepala BRG Nazir Fuad mengatakan, sesuai Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 pihaknya diberikan tugas untuk merestorasi lahan gambut sebanyak
Pemerintah sangat serius sekali menyikapi harga karet ditingkat petani yang rendah. Presiden sudah menginstruksikan Menteri Pertanian untuk secara sungguh-sungguh menemukan solusi cepat supaya harga kembali pulih. Kalau bisa tahun ini juga harga karet bisa naik. Dirjen Perkebunan, Gamal Nasir menyatakan hal ini pada rapat koordinasi karet di Palembang. Di tingkat pusat rapat antar kementerian sudah
Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberi sanksi tegas kepada enam perusahaan kelapa sawit besar yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Sanksi itu berlaku setelah pembubaran manajemen IPOP. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan, Kementan, Gamal Nasir, mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) untuk membuat dasar hukum pembubaran IPOP
Saat ini tiga komoditas rempah sedang naik daun yaitu lada, pala dan cengkeh. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), Pusat Penelitian Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadikan tiga komoditas ini sebagai prioritas utama program-program penelitian. Agus Wahyudi, Kepala Balittro menyatakan hal ini kepada Perkebunannews.com. Lada sudah lima tahun terakhir harganya sangat baik. Gairah
Turunnya harga karet saat ini menyulitkan pabrik-pabrik crumb rubber. Hal tersebut juga berdampak kepada PT Kirana Megatara. CEO PT Kirana Megatara Martinus S Sinarya, membenarkan bahwa persahannya mengalami kesulitan untuk mendapatkan bokar dari petani. Hal ini karena petani sudah mulai tidak menyadap karena turunnya harga. “Bokar yang masuk ke pabrik kita turun antara 10-20% .
Hasil Rapat Tim Penetapan dan Pemantauan Harga Pembelian TBS Provinsi Jambi 17 Maret 2016 : 1. Harga rata – rata “CPO” Rp 7.011,48 2. Harga rata – rata Inti Sawit Rp 5.604,22 3. Indeks ” K ” 88.34 % 4. Harga TBS menurut umur tanaman: – Umur 03 Tahun Rp 1.261,22 – Umur 04 Tahun
Melihat tingginya potensi pada komoditas kopi, maka Pemerintah Pusat akan menggelontorkan dana sebanyak Rp 5,9 triliun untuk tanaman kopi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bahwa komoditas kopi harus dikembangkan. Sebab permintaan kopi baik didalam ataupun luar negeri cukup tinggi. Maka mau tidak mau produksi kopi harus ditingkatkan. Namun, hal tersebut tidaklah semudah membalikan tangan,
Meskipun pemerintah Prancis telah menurunkan pajak progresif crude palm oil (CPO) dari semula € 300 menjadi € 90 per ton, tapi pemerintah Indonesia tetap akan mengadukan sikap negara Prancis ke badan pangan duania atau World Trade Organization (WTO) Franky O. Widjaja, Chairman and CEO Golden Agro Resources (GAR) membenarkan bahwa pelaku idustri kelapa sawit di
Ancaman yang secara tidak langsung dipengaruhi perubahan iklim adalah degradasi sumber daya lahan. Karena terjadinya fenomena cuaca yang tidak menentu disertai praktek-praktek pembukaan lahan dan penerapan teknologi yang tidak semestinya yang dalam jangka pendek dapat mengakibatkan penurunan bahkan kegagalan produksi. Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Bidang Lungkungan Kemeterian Pertanian Mukti Sardjono mewakili Menteri Pertanian dalam
KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk tanaman tebu yang selama ini dijanjikan sampai saat ini realisasinya masih sulit, karena itu, harus mencari alternatif pengganti pendanaan tebu. Dolly Pulungan, Direktur Utama PTPN XI, membenarkan bahwa harus ada alternatif pendanaan untuk petani tebu pada tahun 2016-2017. Sebab saat ini bank yang sudah memberikan komitmen untuk memberikan kredit adalah
