Tanaman cengkeh termasuk tanaman yang menghasilkan biji. Saat ini perbanyakan cengkeh umumnya dilakukan secara generative dengan biji, oleh karena itu sering ditemukan dalam satu areal pertanaman cengkeh terdapat pohon-pohon yang berlainan produksi bunganya walau pun benihnya berasal dari satu pohon induk. Oleh karena itu untuk memperoleh pertanaman cengkeh yang seragam dalam hal produksi bunganya, maka
Petani dan Pemerintah Desa Lee tetap menolak keberadaan izin HGU yang diberikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN). Pasalnya penerbitan HGU seluas 1.895 hektar (Ha) itu tanpa dilakukan sosialisasi sebelumnya. Apalagi dari luas tersebut, 800 Ha merupakan lahan masuk di Desa Lee. Kasus ini berawal ketika Anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara
Indonesia sudah mempunyai aturan sendiri mengenai sustainable yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), maka untuk apa mengikuti aturan negara lain yang justru bisa menyengsarakan masyarakat Indonesia. Direktur Eksekutuif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengeaskan bahwa sebaiknya Indonesia menggunakan aturan main yang sudah ditetapkan didalam negeri daripada menggunakan aturan dari luar. “Jadi
Agar memperkuat posisi petani tebu maka petani tebu asal Sulawesi Selatan (Sulsel) membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Ir. Mappanai Lewa, Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD APTRI Provinsi Sulsel menyampaikan hal tersebut Selasa, 29 Maret 2016. Dikatakan, pembentukan DPD APTRI Provinsi Sulsel tersebut sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Tidak ada jalan lain selain memperbesar pasar dalam negeri guna mendongkrak harga, diantaranya dengan terus memperbesar penggunaan biodiesel dengan campuran berbasis minyak sawit sebanyak 20% atau yang dikenal B20. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan menyambut baik dengan penyerapan biodiesel (B20) ini. Sebab dengan diterapkannya B20 maka akan berdampak kepada penyerapan
Menyusul mulai membaiknya harga karet di pasaran, Kementerian Pertanian akan membuat peraturan transparansi harga karet setiap bulannya seperti harga tandan buah segar (TBS) sawit. Karena naiknya harga karet tidak langsung dirasakan petani. Namun begitu harga turun, petani langsung merasakan dampaknya. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, Dedi Junaedi, mengatakan, pihaknya saat ini sedang
Pemerintah akan melakukan peremajaan kebun karet masyarakat secara bertahap seluas 1 juta ha dalam lima tahun. Pembiayaan tidak menggunakan APBN tetapi KUR (Kredit Usaha Rakyat). Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyatakan hal ini pada rapat pengembangan karet nasional di Palembang. BRI diminta menyediakan dana Rp5 triliun untuk KUR peremajaan karet rakyat ini. Peremajaan untuk menghasilkan butuh
Mekanisasi merupakan salah satu upaya. Masa depan kelapa sawit bahkan mekanisasi juga harus dilakukan oleh petani plasma dan swadaya yang menguasai lahan sampai 45%. Sumarjono Saragih, Ketua bidang Ketenaga Kerjaan GAPKI PUsat menegaskan bahwa sudah seharusnya menuju sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebab untuk mencapai kelapa sawit yang kuat maka harus didukung pula SDM
Lahan gambut yang dikelola perusahaan swasta bakal terkena restorasi Badan Restorasi Gambut (BRG). Karena itu perusahaan diminta tidak menghalangi upaya restorasi lahan gambut untuk memulihkan kondisi lahan yang sudah rusak sehingga tidak terjadi kebakaran lagi. Kepala BRG Nazir Fuad mengatakan, sesuai Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 pihaknya diberikan tugas untuk merestorasi lahan gambut sebanyak
Pemerintah sangat serius sekali menyikapi harga karet ditingkat petani yang rendah. Presiden sudah menginstruksikan Menteri Pertanian untuk secara sungguh-sungguh menemukan solusi cepat supaya harga kembali pulih. Kalau bisa tahun ini juga harga karet bisa naik. Dirjen Perkebunan, Gamal Nasir menyatakan hal ini pada rapat koordinasi karet di Palembang. Di tingkat pusat rapat antar kementerian sudah
Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberi sanksi tegas kepada enam perusahaan kelapa sawit besar yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Sanksi itu berlaku setelah pembubaran manajemen IPOP. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan, Kementan, Gamal Nasir, mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) untuk membuat dasar hukum pembubaran IPOP
Saat ini tiga komoditas rempah sedang naik daun yaitu lada, pala dan cengkeh. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), Pusat Penelitian Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadikan tiga komoditas ini sebagai prioritas utama program-program penelitian. Agus Wahyudi, Kepala Balittro menyatakan hal ini kepada Perkebunannews.com. Lada sudah lima tahun terakhir harganya sangat baik. Gairah
