PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) dalam waktu dekat ini akan meluncurkan hasil penelitian berupa pupuk yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan mikroba. Penggunaan pupuk mikroba ini akan menekan penggunaan pupuk kimia sampai 30%. “Dalam jangka pendek dan menengah untuk sektor hulu kita menekankan penelitian untuk mencapai efisiensi produksi sehingga harga pokok produksi turun. Jadi meskipun harga
PT Riset Perkebunan Nusantara saat ini posisinya sudah resmi sebagai anak perusahaan BUMN PTPN 3 holding. Sekarang masalah aset belum tuntas tetapi sudah ada di Sekretariat Presiden untuk dibuat Peraturan Pemerintahnya, yaitu aset sebagai penambahan modal pemerintah di PTPN holding. Teguh Wahyudi, Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara menyatakan hal ini kepada Perkebunannews.com. Harapannya adalah
INSTIPER sebagai perguruan tinggi yang fokus pada penyediaan SDM di bidang perkebunan dan kehutanan kembali menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2019/2020. Pada TA 2019/2020, INSTIPER menerima mahasiswa baru sebanyak 750 orang yang terdiri dari 629 orang laki-laki dan 121 orang perempuan. Dari 750 orang mahasiswa tersebut, 118 orang atau 16% merupakan mahasiswa baru penerima
FMC saat ini sedang menyiapkan fungisida untuk mengendalikan ganoderma. Menurut Askif Pasaribu. ASEAN R & D Manager FMC, produk pengendali ganoderma ini masuk ke FMC sebagai hasil akuisisi perusahaan lain. Saat ini masih dalam tahap pengujian di Malaysia. Di Malaysia tahun depan diharapkan sudah bisa didaftarkan sebagai pengendali ganoderma sedang di Indonesia 2 tahun lagi.
PEKANBARU, Perkebunannews.com – Polda Riau tetapkan satu perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau. Penetapan itu setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik Polres Pelalawan dan didukung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau. “Polda Riau telah menetapkan tersangka PT SSS, perusahaan kebun sawit, yang berlokasi di wilayah Kabupaten
JAKARTA, Perkebunannews.com – Pemerintah diharapkan segera mengeluarkan peraturan teknis pelaksanaan untuk mendukung Instruksi Presiden No. 8/2018 tentang moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit, yang selama ini dianggap multi interpretasi. Adanya peraturan teknis pelaksanaan diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi para pelaku industri kelapa sawit nasional. Praktisi hukum perkebunan dari Dentons HPRP Maurice Situmorang menilai, moratorium
Jakarta – Berbagai tuduhan terus dilontarkan terhadap minyak emas atau komoditas kelapa sawit. Menanggapi hal tersebut maka pelaku usaha harus membuktikannya bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar, salah satunya dengan pola sustainability seperti sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal tersebut mengemuka dalam acara FGD Sawit Berkelanjutan: Diskusi Sawit Bagi Negeri Vol 3 dengan tema “Peluang
Dunia saat ini sedang memasuki revolusi industri 4.0, didalamnya banyak teknologi yang berkembang pesat seperti block chain, drone, artificial intelegence, Internet of things dan robotika. Pertanian yang dibangun adalah presicion farming. Dengan presecion farming maka semua serba tepat, pemupukan, masa tanam, ukuran buah dan lain-lain. “Teknologi memungkinkan semua hal bisa dilaksanakan,” kata Arif Satria, Rektor
JAKARTA, Perkebunannews.com – Volume ekspor Indonesia khusus CPO dan turunannya pada semester pertama 2019 mengalami penurunan hampir di semua negara tujuan utama ekspor Indonesia, seperti India (17 persen), AS (12 persen), Pakistan (10 persen), dan Bangladesh (19 persen). Hanya China yang menaikkan permintaan CPO dari Indonesia. India, misalnya. Ekspor CPO Indonesia pada semester pertama 2019
Kalimantan Tengah – Dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Tim Satgas Api BGA Group siap mengamankan kebakaran. Ketua Tim Satgas Api yang dipimpin oleh M. Nurul Huda menyampaikan bahwa BGA Group khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) senantiasa melaksanakan program pencegahan kebakaran secara terpadu sesuai peraturan pemerintah. Hal
ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) tidak perlu diatur lewat Perpres. Lewat aturan yang ada sekarang yaitu Permentan sudah cukup. “Kalau niatnya membantu petani untuk bisa sertifikasi ISPO, tidak perlu Perpres segala. Aturan yang ada sekarang bila dikerjakan dengan sungguh – sungguh dan niatnya membantu petani pasti berjalan,” kata Setiono, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit
Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS-Forum) yang dilaksanakan keempat kalinya dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Temanya “Harmonisasi Regulasi Industri Kelapa Sawit yang semakin Sustainable”. Tema ini diangkat mengingat isu-isu hangat yang dibahas dan di diskusikan tentang dinamika industri kelapa sawit yang berkelanjutan, kemitraan dan perkebunan sawit rakyat, harmonisasi regulasi industri kelapa sawit,reforma agraria dan tata
