JAKARTA, Perkebunannews.com – Petani kakao berharap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dapat serius mengembalikan kejayaan perkebunan, khususnya komoditi kakao mulai dari hulu hingga hilir. Karena produksi kakao saat ini anjlok sehingga posisi Indonesia melorot dari nomor tiga menjadi urutan ke-4 sebagai produsen kakao dunia. Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (Apkai) Arief Zamroni.
Konawe Selatan, perkebunannews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sektor pertanian dan membangun pertanian yang mampu menyediakan pangan secara nasional dan bahkan dunia. Hal tersebut diungkapkan Meneteri Pertanian, Syahrul Yasin Limo saat membuka Hari Pangan Sedunia (HPS) di di Puudambu, Kecamatan Angantan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Atas
Konawe Selatan, perkebunannews.com – Membangun pertanian itu harus berkelanjutan sebagai paradigma pembangunan pertanian kedepan. Dengan begitu, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan bermutu yang sehat di dalam negeri dan memiliki daya saing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal tersebut diungkapkan Meneteri Pertanian, Syahrul Yasin Limo saat membuka Hari Pangan Sedunia (HPS) 2019 di
Produksi biodiesel sawit hingga 2019 mencapai 6,886 juta kl meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun 2018 untuk penyerapan di sektor domestik dan ekspor. Proyeksinya mandatory B30 ditahun 2020 bisa terlaksana sehingga akan meningkatkan konsumsi biodiesel hingga 9,6 juta kl tahun 2020. Hal itu disampaikan oleh Paulus Tjakrawan dalam Indonesia Palm Oil Conference Jum’at (31/10) di Nusa
Dari sisi kebijakan perdagangan, sistem berbasis aturan perdagangan multirateral perlu ditinjau ulang dan harus mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang secara memadai, termasuk dalam hal CEPA Indo-EU. Regionalisme menjadi penting dimana ASEAN dan sekitarnya juga merupakan peluang pasar inti terbesar di dunia. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and
Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR) menyambut baik pidato Wakil Presiden yang menyatakan target replanting 180.000 ha tahun ini harus dicapai. “Bagi petani PIR, pelaksanaan PSR sangat mungkin dilakukan. Jangankan 180.000/tahun 300.000 ha saja kami siap,” kata Setiono, Ketua Umum ASPEKPIR Indonesia. Kendala bagi petani PIR adalah banyak yang enggan ikut PSR karena meskipun
Petani kelapa sawit sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyambut baik pidato Wakil Presiden yang minta supaya target PSR 180.000 ha harus bisa dicapai. “Pemerintah sangat responsif terhadap kebutuhan petani,” kata Alpian A Rahman, Ketua Umum Apkasindo. Saat ini yang perlu segera diselesaikan adalah masalah lahan petani yang masuk dalam kawasan
Petani dan tim pemerintah sudah bekerja maksimal sehingga bisa memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan rekomtek, selanjutnya tinggal pencairan dana dari BPDPKS. “Rekomtek merupakan awal peremajaan. Petani harus mendapatkan benih terbaik, jangan sampai sudah bersusah payah ternyata benihnya dibawah standar. Karena itu benih yang akan digunakan PSR wajib test DNA,” kata Dirjen Perkebunan, Kasdi Subagyono pada
JAKARTA, Perkebunannews.com – Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) melalui unit usahanya PT Pagilaran berhasil melakukan pemuliaan teh. Tujuh klon teh seri PGL disetujui Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan dilepas itu masing-masing PGL1, PGL3, PGL4, PGL10, PGL11, PGL12, dan PGL15 memiliki potensi produksi 3,56 – 3,94 ton per hektar (Ha). Seri PGL juga memiliki cita
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Institut Pertanian Stiper (Instiper) Jogjakarta menyepakati kerjasama untuk mengembangkan industri sawit menjadi unggul dan berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan kedua belah pihak di Nusa Dua Bali, Kamis (31/10). Rektor Instiper Dr. Ir Harsawardana, M. Eng., mengatakan bahwa institut pertanian yang telah berdiri sejak 61 tahun lalu tersebut, telah mencetak 14.500
Jakarta, perkebunannews – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap empat hal kepada pemerintah. Sebab SPKS melihat pemerintah belum serius dalam mengurusi petani kelapa sawit. Sabarudin Manager Anggota dan Organisasi SPKS melihat langkah yang dilakukan pemerintah ini belum menunjukan keseriusanya dalam mengurusi petani sawit sesuai dengan masalah dilapangan. “Atas dasar itulah diharapkan pemerintahan Joko Widodo dan
Peraturan Presiden tentang perbaikan ISPO yang saat ini sudah ada di meja presiden mewajibkan petani untuk bersertifikat ISPO. “Petani jangan kuatir. Pemerintah tidak akan mewajibkan dalam 1-2 tahun kedepan. Pemerintah tahu bahwa pembelajaran itu penting, paling tidak perlu waktu 5 tahun sampai perkebunan rakyat bisa mengikuti ISPO,” kata Musdhalifah Machmud, Deputi Pertanian dan Pangan, Kemenko
