PONTIANAK, Perkebunannews.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggulirkan bantuan dana CSR guna membantu rehabikitasi dan renovasi sekolah Ma’had Nurul Islam di Parit Gotong Royong, Dusun Saga Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B. Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Bantuan ini untuk ikut meningkatkan kesejateraan masyarakat daerah Peresmian sekolah yang telah direnovasi dilakukan
Blitar, Perkebunannews – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menruh harapan pada 10 pabrik gula (PG) Baru. “10 Pabrik gula (PG) sudah tercapai. Sebelumnya kita bisa memproduksi gula putih sebanyak 2,5 juta ton. Sementara kekurangannya 300 – 500 ribu ton. Kita targetkan bisa memproduksi tambahan 1 juta ton,”ungkap Amran saat melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Gula
PASURUAN, Perkebunannews.com – Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono, meminta petani kopi organik merambah sektor hilir. Selain memberi nilai tambah, keuntungan dari industri pengolahan bisa membantu petani bertahan menghadapi fluktuasi harga biji kopi. Hal itu disampaikan Kasdi saat mengunjungi kebun kopi Kelompok Tani Tani Manunggaling Karso di Kecamatan Tutur, Pasuruan, Jawa Timur,
BALI, Perkebunannews.com – Tantangan terkini yang dihadapi industri agribisnis seperti kelapa sawit salah satunya adalah hama. Industri kelapa sawit sangat membutuhkan terobosan riset untuk mengatasi serangan hama dan rendahnya keberhasilan penyerbukan tanaman kelapa sawit. Demikian dikatakan Vice President of Sustainability PT Astra Agro Lestari Tbk Bandung Sahari dalam Simposium Internasional On Sustainable Palm Oil di
Ketua Umum Persatuan Pengusaha Arang Kelapa Indonesia (PERPAKI) minta Presiden Jokowi memasukkan industri arang kelapa dan turunanya dalam Daftar Negatif Investasi. “Bukannya kami anti asing tetapi anak bangsa sendiri mampu membuat apalagi tidak butuh modal besar dan teknologi canggih untuk industri ini,” kata Yogi Abimanyu, Ketua Umum PERPAKI. Bila permintaan ini dikabulkan maka semua anggota
JAKARTA, PERKEBUNANNEWS – Semua pekerja tentu harus mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan karena ini merupakan hak normatif pekerja, tidak terkecuali pekerja di perkebunan. Pemerintah melalui Peraturan Presiden 109 Tahun 2013 telah mengatur penahapan kepesertaan. Hal tersebut diungkapkan E Ilyas Lubis, Direktur Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan saat diwawancarai Media Perkebunan. Lebih lanjut, Ilyas menguraikan, untuk perusahaan skala
SOLOK, Perkebunannews.com – Korporasi pekebun menuju peningkatan produksi dan produktivitas kakao nasional menjadi fokus pemerintah. Hal ini segera dikonkritkan dalam membangun perkebunan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Konsep kawasan berbasis korporasi menjadi penting dalam meningkatkan daya saing. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, dalam peringatan Hari Kakao Nasional di
Pemasok CPO Musim Mas saat ini ada 25 pabrik kelapa sawit dan kebun yang berada dekat Kawasan Ekosistem Leuseur (KEL). Salah satunya yaitu PT Pati Sari bahkan terletak di batas KEL. Karena itu Musim Mas melakukan pendekatan inten soal komitmen kebijakan dan sudah dipatuhi. Total ada 9 pemasok yang sudah penuhi komitmen kebijakan, termasuk 5
BOGOR, PERKEBUNANNEWS – Suka tidak suka perubahan iklim akan terjadi dan itu mempengaruhi pertanian dan bukan hanya tanaman pangan tapi juga perkebunan dan hortikultura. “Sektor Pertanian sangat rentan terhadap keragaman perubahan iklim, tidak hanya tanaman pangan, tetapi juga perkebunan, hortikultura dan sub-sektor lainnya,” tutur Direktur Jenderal Perkebunan Kasdi Subagyono. Kasdi yang juga merupakan mantan Ketua
JAKARTA, Perkebunannews.com – Produksi teh diprediksi anjlok hingga 50 persen tahun ini akibat kemarau panjang. Penurunan itu bahkan bisa lebih jika pekebun tidak melakukan mitigasi terhadap tanamannya. Hal tersebut dikatakan Direktur Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung Dadan Rohdiana. “Penurunan bisa sampai 50 persen. Bahkan bisa lebih ketika tanaman tidak ada perlakuan mitigasi kemarau,”
JAKARTA, Perkebunannews.com – Komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu biji kakao perlu terus dilanjutkan. Revisi Permentan No. 67 Tahun 2014 tentang persyaratan mutu dan pemasaran biji kakao perlu segera dirampungkan. Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Bio Industri Bambang. Menurutnya, penundaan pemberlakuan Permentan No. 67/2014 karena dianggap terlalu berat untuk dilaksanakan. “Revisi penyederhanaannya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menekankan peran penting Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk terus mendorong industri kelapa sawit di Indonesia memiliki reputasi baik. Hal ini disampaikan Menkeu ketika melantik Kabul Wijayanto sebagai Direktur Perenacanaan dan Pengelolaan Dana serta Sunari sebagai Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Kamis (3/10) di Aula Mezanin, Kementerian Keuangan. Para
