ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) tidak butuh penguatan dan struktur organisasinya yang berubah. Saat ini yang paling penting adalah percepatan ISPO sehingga 100% CPO yang dihasilkan sudah bersertifikat ISPO. Gamal Nasir, Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) menyatakan hal ini. “Jadi yang diperlukan bukan Peraturan Presiden soal hal-hal teknis ISPO serta perubahan struktur organisasinya.
Aceh Utara, NAD : 7.200 Asahan, Sumut : 5.500 Tanah Datar : 6.675 Kampar, Riau : 7.190 Banyuasin, Sumsel : 8.350 Lampung Timur : 6.525 Garut, Jabar : 6.900 Kapuas, Kalteng : 8.050 Banjar, Kalsel : 6.900 Sinjai, Sulsel : 12.000 Sumber : Kementerian Pertanian Red : Harga dalam rupiah per kilogram
Penguatan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) membutuhkan konsolidasi antar pelaku usaha, petani, dan pemerintah. Hal tersebut penting agar implementasi ISPO dapat berjalan baik di lapangan serta mendorong peningkatan daya saing industri sawit di pasar global. Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Musdalifah Machmud mengungkapkan draft peraturan presiden (Perpres)
Memang dari total lahan tertanam sebanyak 90.288 hektar sekitar 60 ribu hektar-nya dan 5 pabrik kelapa sawit (PKS) sudah tersertifikasi Indonesia Ssutaoinable Palm Oil (ISPO), dan target 2 tahun lagi seluruh kebun sudah terserifikasi ISPO. Hal tersebut diungkapkan oleh Timotheus Arifin.C, Chief Operating Officer (COO) PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), dalam Rapat Umum Pemegang
Swasembada gula sampai sekarang masih belum bisa dipenuhi, jangankan swasembada penuh yaitu rumah tangga dan industri, khusus untuk rumah tangga saja belum bisa. Dan hal ini akan terus berlanjut dan tidak akan selesai selama impor raw sugar untuk gula rafinasi masih berjalan. Selama kebijakan mengimpor raw sugar dilakukan maka masalah gula tidak akan akan selesai.
Pemda diminta fokus pada komoditi perkebunan di daerah masing-masing. Komoditi itu didorong dan dikembangkan menjadi unggulan. Contohnya Sulawesi Tengah fokus pada kakao, kelapa dan cengkeh. Dirjen Perkebunan, Bambang, menyatakan hal ini disela-sela mendampingi kunjungan Komisi IV DPR-RI ke Sulawesi Tengah. “Kita siap dukung daerah yang ingin fokus pada perkebunan, tetapi daerah juga harus menerima program
Selama menjabat, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah mederegulasi semua aturan yang mengambat investasi dan ekSpor. “Kita sudah menderegulasi 141 aturan dan sekarang ada 50 lagi yang akan selesai. Total nanti ada 200 deregulasi aturan yang menghambat . Ada 15 regulasi dan setelah dideregulasi tinggal 1, “ kata Amran seusai pelantikan pejabat eselon 1 Kementan. Hasilnya
Kalimantan Barat – Demi menjaga kelestarian alam, empat anak perusahaan Bumitama Gunajaya Agro (BGA) menggandeng Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Kalimantan Barat melalui memorandum of understanding (MoU) untuk menjaga areal konservasi. “Penandatangan ini merupakan bukti komitmen kami dalam melindungi kawasan lindung sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Direktur anak perusahaan BGA Group, Kamsen
Permasalahan terbesar kelapa sawit adalah pada petani swadaya. Perkembangan mereka tidak terkonsep bagus padahal luasnya 3 kali dari petani plasma. Akhirnya di daerah tertentu TBS tidak terjual karena tidak ada pabrik, tetapi di daerah lain memicu timbulnya pabrik tanpa kebun sehingga terjadi persaingan dalam memperebutkan TBS petani,” kata Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan
Jika memang aturannya yang salah maka perbaikilah aturannya. Sebab peraturan yang ada bukan berasal dari kitab suci yang tidak bisa dirubah-rubah. Hal tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Bungaran Saragih disela-sela acara Seminar Nasional yang bertajuk “Tantangan dan Peluang Agribisnis 2018”, di Jakarta. Artinya, menurut Bungaran yang juga Menteri Pertanian peroide 2000-2004,
CPOPC (Council of Palm Oil Producing Coutries) diharapkan oleh Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, mampu menaikkan nilai tawar minyak sawit. “Diharapkan bisa seperti OPEC untuk minyak kelapa sawit,” katanya. Kalau dalam OPEC mereka bisa mengatur pasokan dengan tidak mengambil minyak yang tersimpan di bumi, pada kelapa sawit hal ini tidak bisa dilakukan. Pada sawit caranya
Jangan bandingkan fungsi kelapa sawit terhadap lingkungan dengan hutan alam, karena tidak apple to apple tetapi jadinya apple to durian. Kalau bandingkan pengaruhnya terhadap lingkungan maka kelapa sawit dengan tanaman minyak nabati lain. Dodik Ridho Nurochman, Wakil Rektor IPB bidang kerjasama dan sistim informasi menyatakan hal ini dalam Sarasehen Sustainable Smart Plantations yang diselenggarakan IKA
