Kendari, mediaperkebunan.id – Perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, luas lahan perkebunan sawit di Sultra mencapai sekitar 61.150 hektar. Namun, produktivitasnya masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 1,5 ton per hektar, menjadikannya salah satu yang terendah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi besar yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal.
Upaya mendorong peningkatan perekonomian daerah 3T melalui sektor kelapa sawit terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan Workshop & Pasar Benih Sawit pada hari Selasa, 5 Mei 2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam sambutannya, Pembina POPSI sekaligus mantan Direktur Jenderal Perkebunan periode 2016–2019, Ir. Bambang MM., memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang dinilai mampu menghadirkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani. “Memberikan apresiasi terbaik kepada POPSI atas dukungan dan jajaran media perkebunan terutama dari BPDP dan para donatur. Acara ini terselenggara dengan respon yang positif,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan bahwa kehadiran BPDP merupakan bagian dari upaya negara dalam memperkuat sektor perkebunan, khususnya sawit rakyat. Dana yang dikelola BPDP tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga menjadi wujud kepedulian pelaku usaha untuk mendorong pembangunan perkebunan. “Dana yang disediakan BPDP itu upaya negara bagaimana kepedulian pelaku usaha dan masyarakat untuk turut serta membangun perkebunan,” jelas Bambang.
Menurutnya, dana tersebut seharusnya mampu mempercepat program prioritas seperti peremajaan sawit rakyat (PSR), pengembangan sarana dan prasarana, riset, hingga promosi, dengan porsi utama tetap berpihak pada petani. Namun demikian, Bambang menyoroti bahwa target nasional yang telah ditetapkan hingga saat ini belum pernah tercapai secara maksimal. “180 ribu hektar target saat ini tapi belum pernah tercapai, paling besar 20 ribu hektar,” kata Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa forum seperti ini tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan harus menghasilkan dampak nyata di lapangan. “Pertemuan ini jangan hanya formalitas, narasumber hebat-hebat. Akhir dari pertemuan ini harus ada perubahan yang masif,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan kondisi di Sultra, khususnya di Konawe Utara, yang memiliki ribuan hektare kebun sawit tua, namun realisasi program peremajaan masih sangat rendah. “Konawe Utara ada 2.500 hektar kelapa sawit yang tua tapi realisasi baru 265hektar, menyedihkan,” ungkap Bambang.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan program dan implementasi di lapangan yang salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan informasi tentang program-program yang disediakan pemerintah pusat. Padahal, negara telah menyediakan dana yang cukup besar untuk mendukung peremajaan dan pengembangan kebun rakyat.
“Negara tersedia uang tinggal bagaimana menghubungkan supaya pusat Ditjenbun dan BPDP mau mengalokasikan dana itu ke Sultra, sayang sekali info mengenai hal ini kurang diketahui,” kata Bambang.
Selain itu, ia juga menyoroti permasalahan mendasar yang menghambat produktivitas, yakni penggunaan benih ilegal. “80 persen bibit di Sultra bibit palsu,” tegasnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas sawit di daerah tersebut, sebagaimana juga disampaikan dalam materi kegiatan bahwa keterbatasan akses terhadap benih unggul bersertifikat menjadi tantangan utama di wilayah 3T.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga mengingatkan pentingnya menjaga citra industri sawit nasional di tengah berbagai isu negatif yang berkembang. “Segenap bangsa harus melindungi sawit yang diterpa isu negatif, jangan biarkan orang lain berkata buruk soal sawit,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai produsen utama sawit dunia harus mampu menentukan arah kebijakan sendiri dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal yang berpotensi merugikan.
Sebagai penutup, Bambang menekankan pentingnya mempercepat proses pengajuan dan persetujuan program agar dana yang tersedia dapat terserap secara optimal. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi program, sehingga potensi besar kelapa sawit di daerah 3T, khususnya di Sultra, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.
