Pangkalan Bun, mediaperkebunan.id – Industri kelapa sawit masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam acara TKS 2026 di Pangkalan Bun, Wahyu Setiyawan selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat memaparkan berbagai kebijakan, tantangan, serta strategi pemerintah daerah dalam mendukung pekebun kelapa sawit agar lebih produktif dan berdaya saing.
Dalam pemaparannya, Wahyu menekankan bahwa sektor sawit saat ini masih menghadapi berbagai persoalan serius dari hulu hingga hilir. “Industri sawit menghadapi berbagai permasalahan dari sektor hulu sampai dengan hilir. Permasalahan tersebut mencakup aspek produksi, kualitas, hingga pemasaran yang masih belum optimal,” ungkap Wahyu pada pemaparannya dalam acara TKS 2026 pada hari Rabu (29/04/2026).
Salah satu isu utama yang dihadapi adalah ketergantungan pada penjualan crude palm oil (CPO). Wahyu menjelaskan, “Masih bertumpu pada penjualan CPO, diperlukan pengembangan pasar untuk menyerap hasil produksi yang terus meningkat.” Hal ini menunjukkan pentingnya diversifikasi pasar dan produk turunan sawit untuk menjaga stabilitas ekonomi pekebun.
Selain itu, industri sawit juga tidak lepas dari tekanan global. Kampanye negatif terkait isu kesehatan dan lingkungan menjadi tantangan tersendiri. “Kampanye negatif baik pada pasar dalam maupun luar negeri, diserang dengan isu kesehatan dan lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan standar keberlanjutan dan sertifikasi seperti ISPO untuk memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar global,” jelasnya.
Dari sisi produktivitas, kondisi tanaman sawit rakyat juga menjadi perhatian serius. Banyak kebun yang sudah memasuki usia tua sehingga hasilnya menurun. Wahyu menyatakan, “Produktivitas pohon rendah, rata-rata memasuki usia 20 tahun, perlu peremajaan.” Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi solusi utama untuk meningkatkan kembali produktivitas kebun.
Tidak hanya itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) pekebun juga menjadi faktor penting. Wahyu menyoroti bahwa “Keterampilan bertani perlu ditingkatkan.” Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong berbagai program pelatihan dan beasiswa untuk meningkatkan kapasitas pekebun agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik pertanian modern.
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kualitas benih dan hasil panen. Ia menyebutkan, “Kualitas benih yang tidak baik, TBS dengan rendemen yang rendah.” Hal ini berdampak langsung pada pendapatan pekebun yang sebagian besar masih bergantung pada penjualan Tandan Buah Segar (TBS).
Selain faktor teknis, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala. Wahyu menjelaskan, “Kurangnya sarana prasarana (pengolahan, penyimpanan dan transportasi), biaya produksi tinggi.” Kondisi ini menyebabkan efisiensi usaha perkebunan menjadi rendah dan daya saing menurun.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah telah merumuskan sejumlah kebijakan dan strategi. Pada sektor perkebunan rakyat, langkah utama yang dilakukan meliputi perbaikan kebun tidak produktif melalui PSR, peningkatan mutu melalui intensifikasi dan perbaikan infrastruktur, serta pengembangan SDM pekebun.
Selain itu, pendataan pekebun melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) juga menjadi prioritas untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik. Pemerintah juga mendorong diversifikasi usaha, seperti integrasi dengan tanaman sela, peternakan, dan pemanfaatan limbah sawit.
Sementara itu, untuk perkebunan besar, dukungan diberikan melalui regulasi, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, serta pengembangan bioenergi. Wahyu menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong hilirisasi industri sawit dan pemanfaatan produk samping menjadi energi atau biomassa.
Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah penerapan standar ISPO bagi pekebun. Wahyu mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala seperti status lahan yang belum jelas, kelembagaan pekebun yang belum optimal, serta produktivitas tanaman yang menurun.
Ia menambahkan bahwa tantangan global seperti kebijakan Uni Eropa juga menjadi perhatian. Selain itu, upaya penuntasan kebun sawit yang berada di kawasan hutan masih memerlukan koordinasi lintas sektor.
Secara keseluruhan, materi yang disampaikan Wahyu dalam TKS 2026 Pangkalan Bun menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kotawaringin Barat memiliki komitmen kuat dalam mendukung pekebun kelapa sawit. Melalui berbagai kebijakan strategis, diharapkan sektor sawit dapat terus berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan pekebun, serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
Dengan pendekatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, serta peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur, masa depan industri kelapa sawit di daerah ini diharapkan menjadi lebih cerah dan kompetitif.
