Jakarta, mediaperkebunan.id – Benar, bahwa kemitraan adalah salah satu cara untuk meningkatkan derajat dan ekonomi petani. Bahkan pemerintah melalui beberapa Kementerian atau Lembaga (K/L) terus mendorng petani untuk bermitra dengan perusahaan atau industri. “Hal ini dilakukan agar bisa mentransformasikan petani menjadi naik kelas,” ungkap Ketua Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Pahala Sibuea.
Sehingga dalam hal ini, lanjut Pahala, untuk meningkatkan kualitas petaani melalui kemitraan antara perusahaan dengan petani, maka POPSI menggelar Indonesian Palm Oil Smallholders Conferences & Expo yang kedua tahun 2022 (2nd IPOSC & Expo 2022) kedua di Sumatera Selatan.
IPOSC ke dua digelar untuk lebih mempererat antara petani dengan perusahaan. Hal ini karena didalam IPOSC turut hadir perusahaan atau industri untuk berbagi pengalaman dan edukasi kepada petani agar petani dapat naik kelas melalui pola kemitraan.
Lebih lanjut, seperti diketahui bahwa di tahun 2022 ini adalah tahun yang kelam bagi petani kelapa sawit di Indonesia, dimana petani kelapa sawit tetangga negara sangat menikmati harga yang anomali sepanjang sejarah harga tandan buh segar (TBS) petani. Sebelumnya pun petani sudah dihadapkan dengan perubahan harga pupuk yang sangat tinggi, ini semua dihadapi dengan rasa amat getir dan tidak terkendali. Namun, hal tersebut tidak dialami bagi petani yang bermitra atau ssebagai petani plama.
“Dari berbagai hal yang dihadapi dan yang akan dihadapi nanti, seperti fluktuasi harga, rantai pasok, krisis pangan, krisis energi dan pengaruh kehidupan petani sawit terhadap krisis iklim, akan mengubah wajah persawitan Indonesia khususnya petani, untuk itu pada 2nd IPOSC & Expo 2022 ini, kami membawa tema “Tantangan dan Peluang Petani Sawit Menggapai Perkebunan Sawit Berkelanjutan,” ungkap Pahala.
Dari 2nd IPOSC & Expo 2022 ini, Pahala berharap, semua petani kelapa sawit mendapatkan nilai tambah dan wawasan tentang persawitan Indonesia kedepannya, yang selalu aja dipengaruhi oleh geopolitik global dan regulasi nasional.
