JAKARTA, Mediaperkebunan.id – Pemerintah menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri tahun 2023 yang berada di masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan. Meski demikian, cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Bulog perlu ditingkatkan.
Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan, jika melihat data KSA BPS produksi beras, maka cadangan pangan, khususnya beras yang ada di masyarakat cukup. Namun diakui, untuk cadangan beras pemerintah (CBP) perlu ditingkatkan.
Ketut menyebutkan, stok CBP per 11 April sekitar 292 ribu ton ditambah stok ID FOO sekitar 200 ton. Dengan demikian, stok beras nasional sebanyak 492 ribu ton, masih mencukupi kebutuhan nasional hingga Mei.
Sepeti diketahui, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan menugaskan Bulog menggelontorkan bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan diberikan selama 3 bulan. Sedangkan kebutuhan beras pemerintah per bulan sebanyak 213 ribu ton untuk bansos dan 100 ribu ton untuk kebutuhan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Jadi selama tiga bulan, April, Mei, Juni kebutuhan beras untuk melaksanakan program pemerintah sebanyak 900 ribu ton lebih,” ujar Ketut, dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema “Stok Beras Jelang Lebaran Cukup atau Kurang?”, Jakarta, Rabu (12/4).
Lebih lanjut, Ketut mengatakan, untuk menjaga ketersediaan stok CBP, Bapanas telah memerintahkan Bulog menyerap gabah hasil panen raya petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Saat ini HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari Rp 4.200 per kilogram (kg) menjadi Rp 5.000/kg.
“Saya tegaskan, Bulog harus menyerap gabah petani dengan harga HPP, tidak boleh di bawah HPP,” kata Ketut.
Jika di lapangan ternyata harga gabah petani di atas HPP, menurut Ketut, justru menjadi keuntungan bagi petani dan Bulog sesuai kebijakan tidak boleh membeli di atas HPP.
Untuk menutupi CBP, Ketut mengakui, Pemerintah tidak bisa menunggu pengadaan dari dalam negeri. Sebab di beberapa wilayah, panen sudah mencapai 50-70 persen, tapi harga gabah masih di atas HPP. “Pemerintah terpaksa mengambil langkah pemenuhan dari luar negeri,” katanya.
Pada Tahun 2023, pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor sebanyak 2 juta ton beras. Namun sebanyak 500 ribu ton akan didatangkan sebelum Lebaran. “Tatkala sudah terpenuhi di dalam negeri, sisa impor tidak dilakukan karena target yang dibebankan kepada Bulog 2,4 juta ton di tahun 2023. Minimal dan ending stoknya harus ada 1 juta ton,” tuturnya.
Produksi Surplus
Sementara itu, Batara mengatakan, berdasarkan data KSA BPS produksi padi Januari-April 2023 sebanyak 23,31 juta ton GKG dari luas pertanaman sekitar 4,37 juta hektar (ha). Artinya, akan ada surplus sekitar 3,22 juta ton beras. “Jadi, sebenarnya kalau secara produksi kita tidak perlu resah,” ucap Batara.
Kementerian Pertanian, kata Batara, telah melakukan konsolidasi dengan penggilingan padi di daerah-daerah sentra produksi. Sebab, akhir dari padi itu adalah beras yang ada di penggilingan. Dari hasil konsolidasi ternyata penggilingan telah membangun market sendiri tanpa melalui pasar induk atau kerja sama dengan Bulog.
Ada perbedaan perilaku dari penggilingan. Jika dulunya sebagian bekerja sama dengan Bulog. Tapi kini mereka relatif membangun market sendiri tanpa melalui pasar induk atau melalui kerja sama dengan Bulog.
Meski demikian, Kementerian Pertanian terus mendorong penggilingan padi untuk memenuhi beras terutama masyarakat, khususnya Ibukota Jakarta. “Kita sudah bertemu, merek (penggilingan padi) berkomitmen untuk mendorong itu,” jelas Barata.
Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Sutarto Alimoeso, mengatakan, sebenarnya pemerintah telah menstabilkan harga beras melalui penyaluran bantuan sosial sebesar 300 ton kepada kalangan tidak mampu. “Dengan penyeluaran 300 ton itu sudah mampu menurunkan harga beras di tingkat bawah,” katanya. (*)
