Metode pendekatan berbeda dalam menentukan angka produksi kakao nasional yang dilakukan oleh Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo) memang jauh lebih baik, yaitu dengan mengambil sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga survey nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjend Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) dalam menyikapi kegelisahan angka produksi kakao nasional.

Menurut Gamal, ekspos yang dilakukan Dekaindo dengan pendekatan yang berbeda bisa diperoleh angka yang lebih optimis. Karena angka yang diklaim oleh asosiasi tertentu sebagai data nasional juga berdasarkan pendekatan, bukan survey seperti yang dilakukan oleh BPS.

Memang ada banyak pihak yang meragukan validitas dana BPS, namun menurut Gamal hal itu harus diselesaikan. “Namun pada akhirnya data resmi nasional terkait produksi kakao harus bersumber dari BPS,” ucap Gamal.

Lebih lanjut, menurut Gamal Ditjen Perkebunan pun juga sudah merancang kemungkinan kerjasama dengan BPS terkait pendataan produksi kakao. Sehingga kedepan nantinya akan diawali dengan pembahasan metodologi ditindaklanjuti dengan pengambilan data.

“Jadi harapan saya pendataan ini harus segera dilaksanakan agar data yang akurat dapat diperoleh,” kata Gamal.

Melihat hal ini maka , Gamal menghimbau sebaiknya ketika BPS resmi melansir data hasil survey maka tidak boleh lagi ada disparitas. Tidak boleh lagi ada pihak yang mengklaim datanya sebagai data nasional.

“Sekiranya itu masih terjadi maka membuktikan perbedaan data itu segaja diciptakan untuk melindungi kepentingan golongan tertentu, dan hal itu sangat tidak dibenarkan,” tegas Gamal.

Artinya, Gamal menjelaskan, selama BPS belum melakukan pendataan ulang, bukan berarti asosiasi tertentu bisa mengklaim angka produksi nasionalnya sendiri. Jadi angka yang saat ini pada statistik BPS dimana angka produksi mencapai + 700.000 ton adalah resmi. “Jadi tidak perlu dipertentangkan,” pungkas Gamal. YIN